May 26, 2018

Yorrys Raweyai, “Provokator” Dialog Papua

Yorrys Raweyei (Dok.INTELIJEN)


Yorrys Raweyei (Dok.INTELIJEN)

INTELIJEN.co.id -Gerakan separatisme di Papua, tidak dapat dinafikkan, memiliki lingkup permasalahan yang masih besar. Tuntutan pemisahan diri atau kemerdekaan oleh kelompok atau masyarakat Papua, tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga nasional bahkan intenasional.

Konflik-konflik sporadis yang masih terjadi, menjadi sumber ketidakstabilan keamanan di wilayah ini. Tuntutan kemerdekaan, menunjukkan adanya kegagalan ideologisasi kebangsaan Indonesia, di mana Papua menjadi bagian integralnya. Sementara adanya ketidakadilan dan aksi militer kerap menjadi kendala hubungan dengan negara lain.

Sejak era reformasi, momentum kebebasan juga dimanfaatkan kelompok-kelompok pro kemerdekaan dan masyarakat di Papua. Tuntutan digelarnya referendum dan penyuaraan ketidakadilan yang mengarah kepada pilihan kemerdekaan berkembang menjadi isu sentral sepanjang 2000 sampai 2001.

Pemerintah pusat menjawab perkembangan tersebut dengan mengeluarkan UU Nomer 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu pemerintah pusat juga melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat.

Dalam prakteknya, undang-undang otsus ternyata belum dapat menjawab permasalahan di Papua, bahkan muncul wacana pengembalian kepada pemerintah pusat. Demikian pula dengan pemekaran wilayah yang justru memunculkan beberapa resistensi.

Beberapa kerusuhan, penguasaan kantor pemerintahan atau bandara, dan konflik bersenjata muncul ke permukaan hampir disepanjang tahun sampai sekarang ini. Perkembangan itu ditengarai dipicu atau dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.

Kelompok-kelompok separatis juga semakin menguatkan eksistensinya di luar negeri dengan memanfaatkan isu pelanggaran HAM dan genocide. Mereka mengembangkan propaganda dan membangun jaringan di Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Afrika.

Mencermati perkembangan separatisme di Indonesia dan khususnya di Papua yang masih terus menunjukkan geliatnya tersebut, Yorrys Raweyai, menyarankan melihatnya secara lebih jernih. Menurutnya, setiap gerakan separatisme memiliki latar belakang yang bermacam-macam, politik, ideologi atau ketidakpuasan-ketidakpuasan tertentu.

Semua gerakan separatisme, dalam pandangan pria kelahiran Serui, 51 tahun lalu ini, pada awalnya adalah gerakan politik atau ideologi. Tujuannya sudah jelas, untuk membentuk negara sendiri sesuai dengan platform politik dan ideologinya. Ada NII, Aceh Merdeka, Papua Merdeka atau Republik maluku Selatan.

Sekarang, gerakan yang menuntut kemerdekaan, tidak secara otomatis berarti akan memisahkan diri atau membentuk negara sendiri. Kemerdekaan bisa dalam arti lebih universal, terbebas dari ketertindasan, ketidakadilan, atau memperoleh jaminan perlindungan.

Dalam kasus Papua, yang nyaring disuarakan adalah Papua Merdeka. Penyuaraan ini bahkan banyak dilakukan oleh generasi-generasi baru yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan perjuangan Papua Merdeka. Mereka tidak dibentuk oleh semangat ideologi perjuangan Papua Merdeka, tetapi oleh kenyataan ketidakadilan di wilayahnya.

Otsus Papua dalam prakteknya juga menimbulkan paradoksal. Dana yang digelontorkan sangat besar, tetapi Papua tetap miskin dan terbelakang. Kondisi ini semakin menimbulkan resistensi masyarakat Papua.

Yorrys Raweyei memang sangat perhatian terhadap masalah ketidakadilan yang berlangsung di Papua. Pemilik gelar doktor (honoris causa) dibidang filsafat politik dari Pasific Western University, Los Angels, ini adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Perwakilan Jakarta dan salah satu Ketua Dewan Adat Papua.

Itulah sebabnya, ketika tuntutan merdeka provinsi ujung timur Indonesia ini masih terus menggeliat, ia menegaskan, penyeleseiannya adalah bukan dengan cara-cara militer, tetapi dialog. Sebagai putera asli dan tokoh Papua yang sekaligus anggota DPR, Yorrys sebenarnya bisa menjadi “provokator” dialog penyeleseian separatisme Papua.

Disela-sela kepadatan aktifitasnya sebagai anggota DPR yang membidangi permasalahan pertahanan, luar negeri dan informasi, bapak lima anak, ini menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan gerakan separatisme di Papua. Berikut wawancaranya dengan INTELIJEN pada Januari 2011 lalu.

Pemerintah Harus Evaluasi Freeport

Menurut Anda, bagaimana perkembangan permasalahan separatisme di Indonesia sekarang ini?

Kita lihat dulu pengertian separatisme itu. Istilah separatisme kan berasal dari kata separate yang artinya memisahkan diri, dalam konteks pembicaraan kita adalah gerakan dari suatu kelompok untuk memisahkan diri dari NKRI.

Latarbelakang dari kelompok-kelompok ini untuk memisahkan diri juga harus kita pahami, apakah karena politik, ideologi, atau faktor ketidakpuasan-ketidakpuasan tertentu, misalnya ketidakadilan sosial, ekonomi dan lainnya. Pemahaman terhadap masalah ini akan membuat kita berpikir lebih jernih.
Aceh dengan GAM-nya sudah selesei. Tinggal dua yang menonjol, Papua dengan OPM-nya dan Maluku dengan RMS-nya. Meskipun pada awalnya keduanya merupakan gerakan politik dan ideologi, tapi dalam perkembangannya sekarang ini saya melihat lebih sebagai masalah ketidakadilan.

Faktanya RMS terus menunjukkan eksistensinya?

Gejolak-gejolak itu ada sejak republik ini berdiri. Tinggal bagaimana pemerintah menganalisasi masalah ini dengan cara yang tepat. Tidak bisa dengan cara-cara militer yang melanggar HAM dan melawan demokrasi seperti era Orde Baru.

Konflik-konflik sporadis juga tetap muncul di Papua?
Gejolak yang terjadi di papua juga sejak wilayah ini berintegrasi dengan NKRI. Jika dulu perjuangan politik dan ideologi Papua Merdeka. Sekarang ini untuk menentang ketidakadilan.

Terkait dengan propaganda mereka di luar negeri?

Siapa yang salah? Mengapa mereka bisa melakukan dan mendapat empati dari luar negeri, itu pertanyaannya kan? Propaganda yang mereka lakukan sebenarnya karena perilaku pemerintah terhadap masyarakat di Papua.  

Saya ambil contoh yang paling aktual, keputusan pengadilan militer yang menyidangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum bataliyon 752 di Tingginambut. Itu mendapat reaksi yang cukup keras departemen luar negeri AS.

Yang juga jadi pertanyaan, mengapa ada orang yang tidak setuju NKRI? Kita lihat yang begitu militan melakukan gerakan baik di dalam maupun di luar negeri secara diplomatik adalah generasi yang lahir dan besar di era Republik Indonesia, Oto Mote di AS, John Rumbiak, Benny Wenda di Eropa dan kelompok yang lain di afrika. Mereka lahir dan besar tidak pernah merasakan perjuangan Papua merdeka tetapi mereka sangat militan dengan ideologi Papua merdeka. Ini menjadi pertanyaan dan evaluasi kita yang gagal mengindonesiakan orang papua melalui ideologi pancasila.

Eksistensi organisasi-organisasi mereka juga karena dukungan dana luar negeri?

Saya kira itu ada, tapi sampai sejauh mana? Kalau yang saya pantau seperti Kongres Amerika, Parlemen Eropa, Parlemen Australia, yang lebih mereka soroti adalah tentang pelanggaran HAM, lalu mengarah pada ideologi dan dukungan kemerdekaan.

Artinya kemerdekaan yang mereka dukung adalah kemerdekaan yang universal, kenapa ada ketidakadilan, ada pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, diskriminasi. Seakan-akan kita mengatakan Papua adalah bagian integral bangsa Indonesia, tapi ada diskriminasi kehidupan sosial dan politik.

Itu yang kemudian mendorong dikeluarkannya Otsus Papua?

Ya, benar. Otsus memberikan hak-hak asli orang papua melalui MRP dan program-progam.

Dana Otsus Papua sangat besar, tetapi efektifitasnya?
Itu, masalahnya. Di sini yang saya katakan ada paradoks dan ironi. Jumlah populasi orang Papua itu 0,2 persen jumlah populasi penduduk Indonesia. SDA yang ada di Papua, jujur 30 persen dari seluruh aset SDA di Indonesia. Secara geografis luas wilayahnya 3,5 kali pulau Jawa.

Di Papua ada dua mekanisme penggaran. Pertama, anggaran rutin yang diatur oleh APBN. Kemudian ada penambahan daerah yang diatur oleh  PAD. Kemudian mulai tahun 2001 ada anggaran otsus. Kalo kita akumulasi sejak 2001-2010 yang baru lalu, dana otsus di luar anggaran rutin, kurang lebih 28 triliun.

28 triliun ditambah dengan anggaran rutin, untuk membiayai 3 juta Papua, itu lebih dari cukup. Kalau kita lihat kenyataannya, orang Papua masih miskin, bodoh, terbelakang, aids peringkat terbesar di Indonesia. Ini yang saya katakan ada paradoks dan ironi.

Di mana penguapan-penguapan dana yang begitu besar itu?

Menurut saya jangan salahkan yang di Papua. Semua persoalan ada di pusat. Karena membuat regulasi di papua.

Contoh, kita tahu MRP akhir masa jabatan pada akhir Oktober 2010. Tetapi sampai Oktober belum ada proses pemilihan. Kemudian ada kepmen untuk memeperpanjang sampai Januari. Landasan hukum yang diatur sesuai UU 21 Tahun 2001, yaitu, perdasus, yang mengatur hak-hak orang asli Papua melalui pembentukan MRP. Tiba-tiba ada kepmen, yang menganulir undang-undang.

Berbagai resistensi dilakukan oleh masyarakat adat di Papua, termasuk MRP, DPRP, pemerintah dan stake holder karena Mendagri membuat kepmen yang merubah perdasus menjadi perdasi. Kriteria orang asli Papua pun dianulir oleh kepmen itu. Kami baru dapat berita, ditangguhkan lagi sampai bulan Februari. Pembiaran ini berkelanjutan, inikan menambah rasa benci masyarakat terhadap oknum-oknum dalam konteks bernegara. Istilah the others terkesan dari perilaku pemerintah.

Anda pernah mengatakan, persoalan sparatisme adalah persoalan politik bukan ekonomi. Bisa dijelaskan?
Ada rasa keadilan, karena proses politik. Apa mekanisme yang harus ditempuh, menurut saya dialog. Orang kan menuntut merdeka bukan karena dia lapar, tapi ada ideologi di situ. Jujur kita harus akui bahwa kita gagal mengindonesiakan orang Papua. Sekarang mari kita merubah paradigma kita dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis untuk menyeleseikan Papua.

Masyarakat papua sendiri menginginkan langkah penyeleseian seperti apa?

Sampai sekarang orang Papua ingin menyeleseikan secara dialog dan damai. Kongres Adat Papua 2001 secara jelas mendeklarasikan, pertama, bahwa Papua adalah zona damai. Kedua, mari kita seleseikan persoalan Papua ini secara damai dan bermartabat, dengan dialog, nggak bisa lagi dengan cara-cara kekerasan. Itulah yang mendapat empati dari internasional. Tinggal sekarang bagaimana kemauan  pemerintah menyambutnya, kemudian menyusun formatnya.

Sejauh ini, respon Pemerintah atau DPR?

Pemerintah sudah menugaskan LIPI membuat kajian secara ilmiah akademik. Mereka telah mengeluarkan roadmap Papua. Kemudian ada badan di bawah wapres yang bersama semua kementerian, lembaga terkait, dan DPR, melakukan pendalaman menemukan formula terbaik secara damai melalui mekanisme dialog.

1 Juni 2010 lalu DPR telah menetapkan keputusan membentuk tim pemantau otsus Papua dan Aceh. Saya dipercaya memimpin tim itu dan kita sedang berjalan.

DPR punya komitmen, periode SBY-JK terseleseikan Aceh. Periode SBY-Boediono kita berkomitmen menyeleseikan Papua sesuai pidato kenegaraan SBY 16 Agustus 2008, bahwa Papua harus diseleseikan secara bermoral, bermartabat, demokratis dan hukum. Ini jadi landasan.  

Terkait Freeport, posisi AS dengan freeportnya dalam konstalasi gerakan separatisme di Papua?

Kalau kita mau kembali melihat freeport dalam aspek hukum dan politik. Secara Hukum internasional saja, Papau pada 1961 kita rebut melalui Trikora. Kemudian PBB masuk melalui UNTEA. Di dalam hukum internasional suatu negara yang dalam pengawasan PBB tidak boleh melakukan transaksi-transaksi dagang karena itu daerah status quo. Tahun 1969 baru kita lakukan Pepera. Pertanyaannya, freeport itu masuk dan mulai melakukan eksplorasi tahun 1967 pada saat posisi papua masih status qou, belum melakukan pepera atau referendum.

Beda dengan Tangguh yang ada di Bintuni, terjadi setelah kondisi sudah stabil. Beda juga dengan Petrocina yang ada di kepala burung. Lebih transparan dan ini adalah kontrak dagang dan bukan kontrak politik.

Berarti benar sinyalemen yang mengatakan bahwa ada konspirasi antara Jakarta dan Washington saat itu soal Freeport?

Anda bisa jawab sendiri soal itu. Tapi yang penting menurut saya, kontrak karya itu kan punya jangka waktu. Kalau kemudian dirasakan merugikan, kenapa tidak dievaluasi. Disinilah, tinggal bagaimana kemauan dan keberanian pemerintah

Biodata

Nama:
Yorrys Raweyai

Tempat/Tgl Lahir:
Serui, 28 Januari 1951

Agama:
Kristen Protestan

Status:
Kawin

Pekerjaan:
Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014

Alamat Rumah:
Jl. Kemang Timur Raya No.43 A, Bangka Jakarta 12730

Telepon:
021-7181971-72 , Fax : 021-7181973

Email:
Yraweyai@yahoo.com

PENDIDIKAN:
– Sekolah Dasar ( SD ) di Serui, Papua
– Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) di Serui, Papua
– Sekolah Menengah Atas ( SMA ) di Biak, Papua
– Study Management Perminyakan di London, Inggris ( 1976 – 1977 )
– Doctor of Philosophy in Political Science, Honoris Causa, Pasific Western University,Los Angeles

KARIER:
– Manager Cabang PT.Philips Petroleum,Sorong, Papua (1971-1976)
– Anggota MPR RI Periode 1997 -2002
– Anggota DPR RI Periode 2004 – 2009
– Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014

ORGANISASI:
– Ketua Umum PP AMPG  (2004-2009)
– Ketua Korbid Kepemudaan DPP Golkar (2004-2009)
– Ketua Umum Pengurus Besar Induk Karatedo ( INKADO )  (2005-2009)
– Ketua Pengawas Induk Koperasi Perisai Bangsa (INKOPERBA)
– Wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila  (2001-2006)
– Ketua DPD Serikat Pekerja Pariwisata Jakarta (2004-2006)
– Wakil Ketua Umum PP AMPG (2002-2005)
– Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Perwakilan Jakarta
– Salah Satu Ketua Dewan Adat Papua
(INTELIJEN Nomer 2/Tahun VIII/2011)

Share Button