October 21, 2018

Yorrys Minta KPK Periksa Kahar Muzakir dan Robert Kardinal

Yorrys Raweyai. (ist)


intelijen – Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa koleganya di partai, Kahar Muzakir dan Robert Kardinal dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Yorrys diperiksa KPK pada Senin (14/5/2018) sebagai saksi kasus Bakamla yang menjerat anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi.

Ia mengaku sempat dikonfirmasi penyidik mengenai proses penganggaran proyek satelit monitoring di DPR RI. Namun, Yorrys mengaku tidak tahu menahu soal proses penganggaran proyek yang berujung korupsi tersebut.

Menurut Yorrys, pihak internal Golkar yang memahami mengenai proses mekanisme penganggaran proyek ini adalah Kahar Muzakir yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR sekaligus Ketua Banggar.

“(Angaran) Bakamla, tadi ya ada disinggung sedikit. Saya bilang (ke penyidik) paling gampang itu kalau Anda ikuti, kalau di internal Golkar panggil Ketua banggarnya. Kahar (Muzakkir) kan dia Ketua Banggar pada saat itu,” kata Yorrys di Gedung KPK, Senin (15/5/2018).

Bukan hanya Kahar, Yorrys juga menyebut nama Robert Joppy Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Menurut Yorrys, Banggar dan Ketua Fraksi serta Bendahara Umum merupakan pihak-pihak yang paling mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

“Kemudian Bendahara Fraksi kan, yang kemudian menjadi bendahara umum, Saudara Robert Kardinal. Karena kalau menyangkut uang dari anggaran itu kan mengalirnya kan ke situ, Banggar, Ketua Fraksi, Bendahara Fraksi. Itu yang paling tahu persis mengenai bagaimana mekanisme-mekanisme,” kata Yorrys.

Yorrys sendiri mengaku tidak tahu menahu mengenai penganggaran satelit monitoring lantaran sudah tidak bertugas sebagai anggota Komisi I DPR. Apalagi, klaim Yorrys, anggaran Bakamla dibahas di Komisi XI DPR.

“Kalau itu saya sudah tidak ada kan. Kan ada perubahan-perubahan mekanisme kan. Kalau Bakamla dulu Komisi XI kemudian ke Komisi I ya kan. Ada perubahan-perubahan sesuai MD3 yang baru dan saya sudah tidak berada di DPR,” kata Yorrys.

Share Button

Related Posts