October 20, 2018

Waketum PP KAMMI: Teken PP ‘Kepala Daerah Nyapres Harus Ijin Presiden’, Jokowi Bukan Negarawan

Joko Widodo (ist)


intelijen – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang kepala daerah yang maju sebagai capres harus seijin presiden.

Banyak kalangan menilai, penandatanganan PP 32/2018 sebagai bentuk “ketakutan” Jokowi jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencalonkan diri di Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Barri Pratama turut menentang PP 32/2018 itu. Menurut Barri, dengan menandatangani PP 32/2018, Presiden Jokowi bisa dikatakan tidan mempunyai sikap negarawan.

“Presiden Jokowi tidak punya sikap negarawanan dengan menandatangi PP 32/2018, di mana salah satu isinya Gubernur atau kepala daerah yang ingin menjadi capres harus seijin Presiden,” kata Barri (27/07).

Barri mengingatkan bahwa tingkah laku politik yang tidak dewasa bisa diketahui dari beberapa upaya, utamanya usaha untuk menjegal dan menghalang-halangi lawan politik.

“Tingkah laku politik yang tidak dewasa diketahui dari beberapa upaya menjegal dan menghalang-halangi lawan politik mereka,” kata Barri.

Lebih jauh Barri menilai, Jokowi telah memanfaatkan kekuasaan yang ada, guna menggerus nilai-nilai demokrasi, yakni dengan menandatangani PP 32/2018.

“Belum lagi adanya upaya masif menunjukkan foto Jokowi bersama para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor. “Koalisi Rendang” dipamer-pamerkan saat harga telor ayam meroket menimpa wong cilik. Ini sangat ironis,” pungkas Barri.

Red

Share Button

Related Posts