July 22, 2018

Usut Kasus Century, Menkumham: KPK Harus Miliki Fakta Hukum Sendiri

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. (ist)


intelijen – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan fakta hukum jika ingin mengusut kasus bailout Bank Century.

Hal itu diutarakan Yasonna menanggapi keputusan PN Jakarta Selatan agar segera menetapkan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Bank Century.

“Wah, itu penegakan hukum silakan itu urusan KPK, mereka harus memiliki fakta sendiri,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus dana talangan/bailout Bank Century.

Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

Perintah tersebut disampaikan oleh Hakim Efendi Muhtar setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(MAKI) yang menilai bahwa KPK dianggap telah menghentikan proses hukum kasus Century secara tidak sah.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4/2018).

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Share Button

Related Posts