January 16, 2019

Tjahjo Kumolo Harus Memilih: Cinta Jabatan atau Mundur dari Mendagri untuk Selamatkan Jokowi

Tjahjo Kumolo (tribunnews)


intelijen – Desakan agar Presiden Joko Widodo memecat politisi PDIP Tjahjo Kumolo dari jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meluas, pasca penemuan ribuan e-KTP di Duren Sawit. Tak hanya elit oposisi, loyalis Jokowi juga ikut mendesak pencopotan Tjahjo Kumolo.

Mantan direktur LP3ES yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, Rustam Ibrahim, bersuara keras mendesak Jokowi mencopot Tjahjo. Menurut Rustam kasus e-KTP tercecer sangat rentan dipolitisasi.

“Mendesak Polri mengusut tuntas soal e-KTP yang tercecer atau sengaja dibuang dan mengumumkan siapa dan apa motif pelaku kepada publik. Dan agar Presiden Jokowi memberhentikan Mendagri Tjahjo Kumolo karena kasus ini sangat rentan dipolitisasi. @jokowi @DivHumas_Polri,” tegas Rustam di akun Twitter @RustamIbrahim.

@RustamIbrahim juga sempat menulis: “Menurut pendapat saya, jika Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mampu membereskan atau membiarkan terulang soal e-KTP yang tercecer atau sengaja dibuang, lebih baik diberhentikan saja dari jabatannya @jokowi.”

Pengamat politik Prijanto Rabbani berpendapat, jika Tjahjo mundur dari kursi Mendagri akan membantu memperbaiki nama Jokowi, sekaligus bisa mendongkrak elektabilitas Jokowi.

“Kasus E-KTP, sebaiknya Mendagri mundur. Ini akan membantu memperbaiki nama Jokowi sekaligus bisa mendongkrak elektabilitasnya. Apakah Tjahjo Kumolo berani? Atau lebih cinta jabatan dibanding menyelamatkan Jokowi,” tulis Prijanto di akun @RabbaniProjects.

Banyak isu negatif melingkupi Mendagri Tjahjo Kumolo, yakni e-KTP tercecer, 13 Juta DPT gelap, dan data-data kependudukan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan menantang Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya menyusul penemuan ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT (daftar pemilih tetap) dan juga mengurus data-data kependudukan,” kata Fadli (11/12).

Menurut Fadli, dalam kurun empat tahun menjabat, Tjahjo tak dapat menyelesaikan persoalan tersebut yang dinilai bersifat mendasar.

Share Button

Related Posts