October 18, 2018

Sri Mulyani dan Faisal Basri Beda Data Soal Alokasi Utang RI, Prabowo: Ini yang Bohong Siapa?

Sri Mulyani Indrawati (theaustralian)


intelijen – Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, penggunaan utang luar negeri Pemerintahan Joko Widodo selama ini paling banyak digunakan untuk belanja pegawai. Padahal, selama ini pemerintah menyatakan utang luar negeri pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Soal penggunaan dana utang luar negeri Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menegaskan bahwa utang RI ditambah untuk pembangunan infrastruktur.

Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Suryo Prabowo membandingkan pernyataan Sri Mulyani dengan pemaparan data Fasial Basri.

“Nah lhooo ….. yang BOHONG siapa nih?” tulis Prabowo di akun Twitter @marierteman. @marierteman membandingkan tulisan bertajuk “Kata Faisal Basri: RI Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur” dengan tulisan “Sri Mulyani bilang, RI tambah Utang buat Bangun Infrastruktur”.

Menurut Faisal Basri, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58% sejak 2014.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36% sejak 2014.

“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” beber Faisal seperti dikutip kumparan (03/04).

Proyek-proyek besar, menurut Faisal, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

“Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara,” kata Faisal.

Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018. “Kita termasuk negara dengan social safetiness terburuk se-Asia Pasifik,” kata Faisal Basri.

Share Button

Related Posts