May 25, 2018

Saurip Kadi, “Hugo Chaves” Nusantara

dok.INTELIJEN


dok.INTELIJEN

INTELIJEN.co.id – Kendati gagal mengikuti bursa capres/cawapres, Saurip Kadi tidak patah arang memperjuangkan konsep kedaulatan rakyat. Saurip tetap mengusung konsep kepemimpinan “Merak” atau “Mengutamakan Rakyat”. Konsep yang diusung bersama aktor Deddy Mizwar ini akan menempatkan rakyat sebagai subyek pemilik sah negara Indonesia.

Langkah calon presiden jalur independen sudah terhenti sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Penggugat pertama, yang tidak lain adalah Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, bersuara lantang, bahwa MK akan dilaknat sejarah karena telah menolak gugatan terhadap UU Pilpres. Jenderal yang dikenal vokal ini tetap pada gugatannya bahwa UU Pilpres bertentangan dengan UUD dan melanggar konsep kedaulatan rakyat.

Menurut Saurip, Pasal 9 UU Pilpres yang mensyaratkan pengajuan capres oleh gabungan parpol diharuskan memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu legislatif merupakan upaya monopoli parpol besar yang sekarang ada di DPR.

Kendati gagal mengikuti bursa capres, Saurip tidak patah arang memperjuangkan konsep kedaulatan rakyat. Saurip tetap akan mengusung konsep kepemimpinan “Merak” atau “Mengutamakan Rakyat”. Konsep yang diusung bersama aktor Deddy Mizwar ini akan menempatkan rakyat sebagai subyek pemilik sah negara Indonesia.

Saurip Kadi dipasangkan dengan Deddy Mizwar (Desa Merak/Dedy-Saurip Mengutamakan Rakyat), setelah melihat track record Saurip yang tak kenal lelah memperjuangkan hak rakyat sejak menjabat sebagai petinggi TNI. Saurip dipandang memiliki sikap setegar pemimpin Revolusi Bolivar, Presiden Venezuela, Hugo Chaves.   

Konsep Merak meliputi: jaminan kesetaraan seluruh warga apapun latar belakangnya, tutup buku terhadap luka-luka kebangsaan, ekonomi ke depan bukan ekonomi berpihak “kapitalisme yang brutal”,  rakyat bukan lagi “musuh” tentara, pendidikan bagi semua bukan bagi yang kaya dan konsep pengelolaan negara sebagai “sebuah enterprise besar” bukan “mafia yang besar”.

Pemikiran Saurip terkait kedaulatan rakyat tersebut dituangkan dalam bentuk buku berjudul “Mengutamakan Rakyat”. Buku berisi wawancara tersebut menawarkan solusi yang bisa digunakan untuk segera mengakhiri keterpurukan negara sekaligus paradigma baru dalam mengelola negara. Seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang
kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara terangkum dalam buku ini. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membentuk pemimpin yang punya solusi dan paradigma baru dalam mengelola negara ke depan, bukan pemimpin yang sekadar melanjutkan model dan cara-cara lama yang nyata-nyata telah membawa keterpurukan.

Kristis

Tidak sedikit yang mencibir ambisi Saurip Kadi. Kendati demikian, track record Saurip Kadi dalam mendobrak tatanan “kuno” tidak bisa dianggap enteng. Nama mantan Asisten Teritorial KSAD ini sering disebut-sebut sebagai tokoh utama reformasi di tubuh TNI. Pria kelahiran 18 Januari 1951, di Brebes, Jawa Tengah ini cukup kritis terhadap institusi TNI.

Dalam buku bertajuk “TNI-AD, Dahulu, Sekarang dan Masa Depan” (2000), Saurip Kadi cukup berani mengungkap banyak kesalahan atau pelanggaran TNI-AD selama Orde Baru.

Keberanian Saurip menentang arus mulai menjadi buah bibir, selepas mencuatnya kasus “Dokumen Bulak Rantai 2000” yang menghebohkan. Dokumen Bulak Rantai disebut-sebut sebagai konsep yang dibuat untuk membersihkan tubuh TNI dari orang-orang Jenderal Wiranto.

Pertemuan di rumah Saurip Kadi itu dituding sebagai upaya menggeser sejumlah petinggi TNI. Kabarnya, KSAD Jenderal Tyasno Sudarto ikut hadir dalam pertemuan yang tidak lebih dari acara selamatan kenaikan pangkat Saurip Kadi itu. Selain Tyasno, hadir para perwira tinggi TNI yang cukup vokal untuk mengembalikan TNI ke “barak”, bukan sebagai alat politik dan alat penguasa. Di antaranya, mantan Pangkostrad Letjen Agus Wirahadikusumah dan Bondan Gunawan, mantan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah dan Aster KSAD Mayjen TNI Saurip Kadi bersama sejumlah perwira tinggi TNI AD mengadakan pertemuan untuk membahas reposisi di tubuh TNI AD.

Walhasil, setelah pertemuan Bulak Rantai, Saurip Kadi dicopot dari jabatan Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Nyoman Suwisna, pada 29 Juni 2000. Selanjutnya Saurip “masuk kotak” di Markas Besar (Mabes) TNI AD. Sementara itu, Letjen
TNI Agus Wirahadi Kusumah tetap menduduki jabatannya sebagai Pangkostrad.

Setelah ditarik ke Mabes TNI, Saurip diserahi memimpin Yayasan Kartika Eka Paksi, yayasan bisnis milik Angkatan Darat. Saat itu beredar rumor, ada empat jenderal reformis yang akan dibebastugaskan. Yakni, Mayjen Saurip Kadi, Brigjen Romulo Simbolon, Pangkostrad Letjen Agus Wirahadikusumah, dan Kasad Jenderal Tyasno Sudyarto.

Tak salah jika muncul rumor, dimutasikannya salah satu angkatan Akabri 1973 itu sebagai upaya untuk menghambat reformasi total dalam tubuh TNI dari kelompok mantan Pangab Jenderal Wiranto. Di sisi lain, Saurip justru ditugaskan di Yayasan Kartika Eka Paksi untuk membenahi yayasan sehingga lebih transparan, termasuk kemungkinan bisa diaudit oleh BPK.

Sejumlah tokoh reformasi sempat menyebutkan, bahwa skenario Dokumen  Bulak Rantai memang untuk menghambat perjuangan Saurip Kadi. Banyak pengamat menilai, isu tersebut muncul, tak lain sebagai cerminan adanya gesekan di tubuh militer. Yakni, antara kelompok Agus Wirahadi Kusumah, dengan kelompok Wiranto dan Djaja Suparman. Dalam rapat dengar pendapat di DPR-RI, antara Komisi I dengan Pimpinan TNI, pertengahan Juni 2000, dokumen Bulak Rantai dibacakan secara lengkap, sebelum pengumuman mutasi di jajaran TNI.

Titipan Istana

Isu miring terkait kiprah Saurip Kadi mulai muncul sejak sebelum menjabat sebagai Aster KSAD. Kedekatan Saurip dengan pejabat Sekretaris Negara, Bondan Gunawan dikabarkan telah membawa Saurip di jabatan Aster KSAD. Presiden Abdurrahman Wahid disebut-sebut mengusulkan Saurip Kadi di jajaran petinggi Angkatan Darat melalui Bondan Gunawan. Gus Dur termasuk yang mendukung Tyasno Sudarso dan Agus Wirahadi Kusumah, dari kelompok TNI reformis.

Sempat muncul sinyalemen  Saurip Kadi adalah “titipan Istana”. Bahkan Saurip diisukan menjadi pembisik Gus Dur yang paling didengar. Saurip pernah diplot oleh Gus Dur untuk menduduki Wakil KSAD, menggantikan Letnan Jenderal Kiki Syahnakri. Saurip juga diplot untuk mengamankan “Dekrit Keadaan Darurat” yang akan dikeluarkan Gus Dur.

Saurip dipandang satu garis dengan Agus Wirahadi Kusumah, salah satunya mengenai ide untuk menghapus Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Sejatinya, Saurip sudah  menyuarakan tentang reformasi TNI ketika menjabat sebagai Sespri Kassospol Jenderal R. Hartono. Di mata Saurip, ketika itu demokrasi telah terkooptasi oleh kekuasaan di mana TNI tidak lebih dari instrumen penekan.

Saurip bahkan berani mengingatkan Jenderal Hartono yang memerintahkan ABRI agar menyampaikan aspirasi politiknya ke Golkar. Ketika itu Hartono menjabat sebagai KSAD dan Saurip sebagai anggota Fraksi ABRI. Menurut Saurip, jika perintah KSAD itu dijalankan, pada akhirnya TNI akan diadili oleh rakyat. Di sisi lain, sekitar 60 perwira tinggi, diantaranya Pangdam, berseberangan dengan Saurip.

Disebut-sebut, di kalangan perwira tinggi TNI, Saurip dipandang tidak memiliki power yang cukup kuat. Hal itu tidak lain karena Saurip bukan berasal dari korps tempur. Saurip berangkat dari Korps Perhubungan (CHB). Korps Perhubungan dalam Angkatan Darat masuk formasi bantuan tempur (banpur), bersama zeni dan peralatan. Saurip Kadi juga tidak memiliki wing terjun (dasar para). Tak heran jika Saurip dianggap sebagai perwira perpustakaan, bukan perwira lapangan yang biasa bertempur.

Ironisnya, sejumlah perwira senior menganggap Saurip selalu berada di luar jalur komando. Saurip ketika mengkritik TNI tidak di dalam tetapi dari luar. Padahal, ketika Jenderal Wiranto menjabat sebagai Pangab, Saurip dipercaya sebagai staf khusus Pangab Bidang Pemerintahan. Di Departemen Pertahanan Saurip menjabat staf ahli bidang khusus. Berikut petikan wawancara “Hugo Chaves Nusantara” ini dengan INTELIJEN pada saat menjelang Pilpres 2009, di Jakarta.

Demokrasi Jangan Dibatasi

Perjuangan Anda untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat akan terhenti setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait UU Pilpres?

Keputusan itu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah dikangkangi oleh kekuasaan. Jika mengacu kepada kedaulatan rakyat, jelas-jelas keputusan MK itu dilaknat oleh sejarah.

Ketua MK, Mohammad Mahfudz MD telah membelokkan kesimpulan terakhir agar tidak disalahkan sejarah, dengan memutuskan bahwa penggugat tidak dirugikan dengan UU Pilpres (terkait aturan 20 persen suara nasional).

Hitungan 20 persen suara dan 25 persen kursi, dengan pertimbangan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa terganggu banyaknya capres/cawapres yang diajukan partai politik?

UUD 45 tidak ada ketentuan hitungan 20 persen suara atau 25 persen kursi legislatif. UU Pilpres menguntungkan partai besar yang mendominasi kursi DPR hasil Pemilu 2004. Pemerintah Tidak boleh mengurangi yang hakiki, yakni kedaulatan rakyat. Ketika bicara demokrasi jangan dibatasi. Jika memang partai politik terlalu banyak, bisa dibuat pemilu sistem distrik.

Sistem distrik akan bersinggungan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

Memang sistem kenegaraannya harus dirombak terlebih dahulu. Pembuat undang-undang  pada awalnya mengisyaratkan pemilu dibuat bersamaan, agar sekali jalan bisa selesai. Jadi tidak ada batasan dalam UUD 45, terkait prosentase syarat pengajuan capres/cawapres.

Saat ini sudah ada tiga pasangan capres/cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2009. “Desa Merak” akan merubah strategi perjuangan demi kedaulatan rakyat?

Desa Merak akan mendikte capres/cawapres dengan menyodorkan kontrak sosial dari rakyat yang telah disusun berdasarkan kemauan rakyat. Misalnya kontrak sosial di bidang ekonomi, rakyat membutuhkan lapangan kerja. Saat ini puluhan juta rakyat Indonesia tidak mempunyai lapangan kerja. Jika model kebijakan pemerintah seperti sekarang ini diterapkan kehidupan ekonomi kian amburadul.  

Desa Merak telah mengunjungi 300 tempat di seluruh Indonesia, kecuali Irian dan Aceh. Sekitar 170 perguruan tinggi merespon positif pembentukan Desa Merak. Misi utama Desa Merak adalah memberikan sebuah pemahaman baru, bahwa untuk memperbaiki air kotor di muara sungai, harus dimulai dari hulu.

Dari tiga kubu capres/cawapres yang sudah terdaftar, Desa Merak lebih condong ke kubu yang mana?

Ketiga kubu akan disodori platform yang telah dirumuskan Desa Merak. Pasangan yang mau menandatangani kontrak sosial akan didukung. Namun, jika dalam perjalanannya tidak sesuai platform, pasangan diminta pertanggungjawaban, jika perlu diturunkan.

Sebagai sebuah gerakan revolusi, Desa Merak ingin meraih kekuasaan sehingga bisa menjadi agen of change?

Revolusi Desa Merak adalah revolusi senyap yang tidak berdarah-darah. Skenario pertama memang kekuasaan. Tetapi jika itu tidak terpenuhi, siapapun presidennya tidak masalah, yang terpenting perubahan itu harus dicanangkan terlebih dahulu.

Sebelum mengusung Desa Merak, Anda getol memperjuangkan reformasi TNI. Reformasi TNI menjadi bagian dari Revolusi Senyap Desa Merak?

Bagaimana mau mengatur tentara jika aturannya belum diubah. Perintah menembak dalam keadaan damai tidak di tangan kepala negara. Faktanya, tentara di Indonesia pulang ke rumah mengenakan pistol.

Tidak akan mungkin perubahan itu dilakukan dari dalam, termasuk dari militer itu sendiri. Reformasi TNI telah memakan korban, Agus Wirahadi Kusuma sampai meninggal.

Perubahan  itu dimulai dari atas, dari sistem kenegaraannya. Dalam hal ini kepala negara yang harus memiliki konsep baru. Reformasi TNI tidak cukup sampai pada pencabutan Dwifungsi TNI. TNI ke depan harus menjadi deteren, atau penangkal. Kekuatan TNI harus ditingkatkan, komandonya harus jelas. Selain itu senjatanya harus lengkap dan modern. Di sisi lain TNI harus memiliki sifat melayani rakyat, misalnya terkait bencana alam. “Roh” TNI harus diubah terlebih dahulu menjadi tentara “kekinian”.

Kritik Anda terkait posisioning Badan Intelijen Negara sebagai alat negara?

Intelijen adalah intelijen milik negara. Intelijen tidak bisa dicampuri pemerintah. Ketika terjadi pergantian kepala BIN, tinggal ambil dari pejabat senior di bawah kepala BIN. Kalau mau mengambil kepala BIN di luar BIN bisa saja dilakukan, tetapi jabatan di bawah kepala BIN ini jabatan karir, jangan diutik-utik.

Profile

Nama:
Saurip Kadi

Tempat/Tgl. lahir:
Brebes, 18 Januari 1951
Agama:
Islam

Istri:
Niniek Koestiningsih

Putera:
– Danang Suryo Wibowo
– Adhityo Suryo Widodo

Pendidikan:
– SMA
– Akabri Bagian Darat (1973)
– Kursus Perwira di USA (CEMMOC) 1985
– Seskoad (1987-1988)
– Sesko ABRI (1994/1995)

Karier:
– Batalyon Infantri 521 Kediri
– Brigade Infantri 16
– Korem 083 / Malang.
– Guru Militer, Pusdikhub Cimahi.
– Perwira Pembantu Madya Ekonomi Staf Sospol ABRI.
– Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam Staf Sospol ABRI
– Sekretaris Pribadi Kepala Staf Sosial Politik ABRI.
– Anggota Komisi II DPR RI (1995-1997)
– Pamen Ahli Kasad bidang Hukum dan Pemerintahan
– Staf Ahli bidang Khusus Menhankam. Pangkat
– Inspektur Khusus di Inspektorat Jenderal Dephankam (1999)
– Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD (2000).

Tugas Lain:
– Wakil Ketua Tim Pembentuk Opini Mabes ABRI (1998)
– Anggota Tim Penyusun Konsep Reformasi Internal TNI (1998)

Tanda Penghargaan:
– Setya Lencana Seroja
– Setya Lencana Widya Sista
– Setya Lencana Kesetiaan XXIV
– Bintang Kartika Eka Paksi Nararia.
(INTELIJEN Nomer 4/Tahun VI/2009

Share Button