May 25, 2018

Rusuh Mako Brimob, Pengamat: Revisi UU Terorisme! Perluas Peran TNI dan Evaluasi Densus 88

Densus 88 (ist)


intelijen – Kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Depok, menjadi dasar untuk memperluas peran TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pendapat itu disampaikan Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya (10/5). “Saya sangat mendukung revisi UU Terorisme, dengan memasukkan (serta memperluas peran) TNI dalam penanggulangan aksi terorisme,” tegas Harits.

Dari sisi tanggungjawab, kata Harits, dalam kerusuhan Mako Brimob, Polri yang paling bertanggung jawab karena narapidana kasus terorisme sepenuhnya di bawah naungan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Setidaknya perlu evaluasi atas kinerja Densus 88 pascainvestigasi insiden ini,” tegas Harits.

Harits menduga, insiden Mako Brimob itu muncul karena akumulasi kemarahan narapidana terorisme akibat perlakuan tidak adil aparat.

“Jadi bukan semata spontanitas karena persoalan makanan, tapi akumulatif. Begitu juga soal senjata api dan senjata tajam, perlu investigasi. Ini menyangkut unsur kelalaian, hingga para narapidana dengan mudah mendapatkan dan menguasainya,” tegas Harits.

Terkait hal itu, Harits berharap, profesionalisme aparat ke depan lebih ditingkatkan.

Soal peran TNI dalam penanggulangan terorisme, sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Panja RUU Anti-terorisme. Hadi menilai TNI punya kemampuan dalam masalah itu.

Kepada wartawan di gedung DPR (31/01), Hadi menjelaskan pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris penting dilakukan mengingat tugas pokok TNI adalah untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa.

Red

Share Button

Related Posts