August 20, 2018

PKB, Antara Potensi Strategis dan Munculnya Konflik



INTELIJEN.co.id – Kiprah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya masih sangat dinantikan oleh masyarakat. Terlebih, di tengah kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia sekarang ini, yang banyak mengalami permasalahan serius: semakin tercerabutnya akar budaya bangsa, terpinggirkannya nilai-nilai moral keagamaan dan terabaikannya hak-hak dasar rakyat.

Didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh para kyai Nahdlatul Ulama (NU), PKB diharapkan dapat menjadi kendaraan politik utama warga nahdliyin. Sejak pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dan memberlakukan azas tunggal Pancasila, kelompok sosial keagamaan terbesar di Indonesia ini “menepi” dari kehidupan politik formal.

Selain dukungan utama dari para kyai NU, pendirian partai politik ini juga tidak terlepas dari greget para intelektual dan para aktifis muda NU. Booming (ledakan) intelektual Islam yang berlangsung mulai tahun 1980-an, sebagiannya adalah berasal dari kalangan organisasi Islam yang selama ini dikenal tradisional tersebut.

Bersama-sama dengan KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang juga merupakan tokoh intelektual Islam terkemuka sekaligus pimpinan NU pada waktu itu, kelompok sosial baru dilingkungan pesantren ini memberikan warna yang lebih progresif bagi keberadaan partai, yakni pemikiran pluralisme dan keterbukaan.

Perpaduan semangat kultural, keagamaan (Islam) dan pluralisme itulah yang kemudian menjadi visi politik PKB.

Para kyai dan warga nahdliyin yang selama dua dasawarsa terakhir ini lebih banyak ”menepi” dari kehidupan politik praktis dengan  berkonsentrasi mentransformasikan nilai-nilai kultural dan keislaman kepada masyarakat melalui pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan formal yang mereka kembangkan, selanjutnya melalui PKB mencoba masuk kembali ke gelanggang politik Indonesia dengan visi yang lebih progresif: mewujudkan kehidupan kebangsaan yang lebih terbuka dan adil.

Basis Dukungan

Sedikit berbeda dengan partai politik-partai politik lain, PKB lahir dengan basis dukungan yang jelas, yakni, warga nahdliyin. Meskipun lebih banyak berpusat di Jawa (terutama di Jawa Timur), namun jumlah suara kelompok sosial dan kultural ini secara nasional layak diperhitungkan.

Hal itu, dapat dilihat, setidaknya dalam dua kali pemilu (1999 dan 2004) yang telah diikuti oleh partai politik ini. Pada dua kali pemilu pasca reformasi tersebut, PKB memperoleh suara terbanyak ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau Partai Golkar.

Pada Pemilu 1999 perolehan suara PKB sebesar 13.336.963 atau 12,6 persen dari total suara pemilih sebesar 105.845.937. Perolehan suara ini berada di bawah Partai Golkar (pemenang kedua) sebesar 23.742.112 atau 22,43 persen dan PDI-P (pemenang pertama) sebesar 35.706.618 atau 33,73 persen.

Pada Pemilu 2004 perolehan suara PKB sedikit mengalami penurunan menjadi 11.989.564 atau 10,57 persen dari total suara pemilih sebesar 113.462.414. Perolehan suara ini berada di bawah PDI-P yang perolehan suaranya juga mengalami penurunan menjadi 21.026.629 atau 18,53 persen, tersalip oleh perolehan suara Partai Golkar yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 24,480,757 atau 21,58 persen.

Perolehan suara PKB di dua kali pemilu tersebut, menggeser posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya selalu menjadi alternatif saluran politik sebagian warga nahdliyin. PPP merupakan partai politik yang lahir pada era Orde baru, hasil fusi partai-partai Islam (termasuk Partai NU) pada tahun 1973.

Dari jumlah 11 sampai 13 juta suara secara nasional tersebut, sekitar 70 persen diperoleh dari Jawa, terutama Jawa Timur. Pada dua pemilu 1999 dan 2004 di propinsi yang menjadi tempat kelahiran organisasi para kyai tersebut, mampu menyumbangkan suara antara 50-60 persennya.

Kiprah Politik

Dengan basis dukungan utama warga nahdliyin tersebut —yang menurut banyak pengamat politik, persentasenya cukup signifikan dan relatif konstan (bahkan sejak kekuatan politik NU membentuk partai politik tersendiri meninggalkan Masyumi untuk mengikuti pemilu 1955)— PKB sesungguhnya memiliki potensi untuk berkiprah sebagai kekuatan politik yang strategis.

Selama rentan waktu dua kali pemilu, kiprah yang dimainkan partai politik ini memang cukup memberi warna dalam dinamika politik di negeri ini, meskipun dalam beberapa hal nampak belum maksimal dan bahkan terjadi distorsi.

Tampilnya Abdurahman Wahid menjadi Presiden ke-4 RI melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, telah mencatatkan sejarah tersendiri bagi proses demokrasi di Indonesia, umat Islam Indonesia dan khususnya warga NU.

Terlepas dari kepentingan taktis politis yang mungkin ada dibaliknya, dimunculkan dan terpilihnya Abdurahman wahid sebagai presiden dalam proses demokrasi yang untuk pertama kalinya berlangsung terbuka di parlemen pada waktu itu, dapat dikatakan sebagai respon positif ”dua kutub” kekuatan politik (kutub Islam dan kutub Nasionalis-Sekuler) terhadap posisi politik PKB dan tokoh sentralnya tersebut.

Sayang, kiprah tokoh sentral PKB tersebut akhirnya tersandung ”kasus” Dana Non Budgeter Bulog sehingga terjadi pemakzulan terhadap dirinya melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Kondisi ini kemudian juga memunculkan demokrasi ”kekerasan” sebagai bentuk ”protes” para pendukung partai ini terhadap kekuatan politik dan kelompok kepentingan yang dianggap sebagai pendorong pemakzulan Abdurahman wahid dari kursi presiden.

Dalam lingkup pengambilan kebijakan di Parlemen dan wacana publik, PKB terlihat cukup konsisten untuk mengawal keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang plural dan terbuka. Meskipun menyadari keberadaan dirinya sebagai partai politik yang basis dukungan utamanya adalah kelompok agama (NU), partai politik ini tetap konsisten untuk tidak membawa formalitas agama dalam kehidupan kenegaraan.

PKB, tidak setuju, misalnya, dengan pewacanaan penerapan syariat Islam dalam hukum-hukum negara. Perdebatan tentang UU Anti Pornografi dan Porno Aksi, bagi PKB, juga tidak semestinya ditarik-tarik ke wilayah pemaksaan pelaksanaan hukum agama tertentu. Terhadap hak-hak kelompok minoritas, PKB juga sangat konsisten untuk diberikan kebebasan dan perlindungan.

Sementara itu, dalam pembelaan terhadap nasib rakyat kecil yang sebagian besar adalah merupakan wilayah konstituennya, PKB juga terlihat cukup kritis. Dalam kasus korban Lumpur Lapindo, misalnya, fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR yang lebih banyak berteriak keras untuk diberikan hak-hak dasar dan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.

Namun sayang, di tengah-tengah visinya yang progresif tersebut, partai ini harus menghadapi konflik internal yang tak kunjung usai. Selain oleh benturan kepentingan politik antar elitnya, tidak menutup kemungkinan konflik yang selalu terjadi dalam tubuh PKB ini memang disengaja oleh kepentingan-kepentingan politik dari luar, yang tidak menginginkan potensi strategis partai politik ini berkembang.(repro INTELIJEN/artikel dibuat sebelum Pemilu 2009)

Share Button