December 17, 2018

Pengamat: Punya Jaringan di Istana dan Dukungan Dana Taipan, Petinggi PSI Sulit Dijerat Hukum

Joko Widodo dan Elit PSI (kataindonesia)


intelijen – Bawaslu sudah melaporkan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pidana pelanggaran aturan kampanye Pemilu.

Pengamat politik Muslim Arbi pesimis, elit PSI bisa dipidana, mengingat partai yang dipimpin Grace Natalie itu memiliki kedekatan dengan kalangan Istana. Belum lagi, di belakang PSI ada dukungan dana yang kuat dari kalangan taipan.

“Jika dihadapkan dengan pendukung Jokowi sangat sulit proses hukum bisa berjalan. Walaupun yan melaporkan itu lembaga negara, Bawaslu. Petinggi PSI akan lolos dari jerat hukum,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Jumat (18/05).

Di sisi lain, kata Muslim, proses hukum elit PSI justru akan menjadi panggung politik bagi PSI untuk mengenalkan diri ke masyarakat. “Dari pemberitaan di berbagai media, masyarakat akan mengenal PSI. Ini iklan dan kampanye gratis,” jelas Muslim.

Menurut Muslim, bisa dikatakan PSI adalah bagian dari penguasa yang dibentuk untuk menggaet suara kalangan milineal. “Walaupun tim Jokowi sudah punya tim untuk menarik suara kalangan milineal, tetapi keberadaan PSI sangat diperkuat, terutama untuk menarik kalangan muda dan remaja,” papar Muslim.

Muslim berharap, kepolisian bisa membuktikan bahwa dalam penegakan hukum tidak ada intervensi dari penguasa. Caranya, segera memproses laporan Bawaslu. “Publik masih ingat sampai sekarang laporan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terhadap Raja Juli Antoni ke Bareskrim Mabes Polri tidak ada kejelasan sampai sekarang,” pungkas Muslim.

Petinggi PSI terancam pidana penjara atas dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 di luar jadwal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (17/05), melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Setia Chandra Wiguna ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga menginisiasi pemasangan iklan di sebuah media massa cetak.

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, PSI melanggar aturan kampanye yang ditentukan undang-undang. Sesuai aturan, masa kampanye resmi Pemilu 2019 dimulai 23 September 2018-13 April 2019. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, parpol yang kampanye di luar jadwal akan disanksi pidana. Ancaman hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Red

Share Button

Related Posts