December 11, 2018

Pengamat: Menang Pilkada, Kepala Daerah Rawan Pecah Kongsi dengan Wakilnya

Ilustrasi (ist)


intelijen – Maraknya konflik antara kepala daerah dan wakilnya bakal menjadi sorotan, khususnya di saat ajang Pilkada saat ini. Bahkan Mendagri mencatat hanya 6 persen kelapa daerah yang akur dengan wakilnya selama menjabat sejak Pilkada 2005-2014. Sedangkan, sebanyak 971 kepala daerah pecah kongsi usai dilantik.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan mengatakan, buruknya komunikasi dan tidak adanya komitmen bersama antar kepala daerah serta wakilnya yang membuat roda pemerintahan tidak berjalan baik.

Menurut Asep, ada empat faktor utama yang membuat kepala daerah dan wakilnya sering terjadi pecah kongsi. Faktor pertama, kata Asep, penyebab terjadinya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya itu akibat tidak adanya komitmen bersama untuk tidak membawa ambisi pribadi ke dalam roda pemerintahan.

Asep menyebutkan, sebelum kedua kepala daerah memilih untuk jalan bersama sebaiknya sudah ada kesepakatanan atau komitmen untuk menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Jika ambisi pribadi ini masuk dalam roda pemerintahan, diprediksi komunikasi pasangan kepala daerah akan menimbulkan persoalan.

“Mereka harus memperkuat dan komitmen bersama agar tidak membawa ambisi pribadi ke pemerintahan. Saya yakin kalau ambisi ini masuk ke pemerintahan pasti akan ada persoalan,” kata Asep saat dihubungi, Selasa(8/5).

Kedua, kata Asep, tidak baiknya komunikasi antara kepala daerah dengan wakilnya bisa terjadi jika ada pihak ketiga seperti partai pengusung atau lainnya dilibatkan dalam pemerintahan. Sebab, kehadiran partai pengusung yang istilihanya meminta jatah akan memperburuk roda pemerintahan.

“Ini bisa dimanfaatkan pihak lain untuk meminta jatah. Misalnya, partai meminta jatah kepada wakilnya karena sudah diusung, begitu juga sebaliknya. Kalau ini terjadi bahaya,” ujar dia.

Ketiga, lanjut Asep, faktor birokrasi yang sudah terbagun di lingkungan pemerintahan juga dapat mempengaruhi komunikasi kepala daerah. Loyalitas pegawai yang tidak seimbang dengan pasangan kepala daerah juga akan mempengaruhi pecah kongsi di pemerintahan di daerah. Kondisi ini pernah terjadi di beberapa daerah di saat sebagian pegawai lebih memilih patuh kepada salah satu pimpinan mereka.

“Birokrasi itu sering kali loyalnya kepada siapa. Ini bisa juga membuat pecah komunikasi. Ada kecemburuan dari masing-masing kepala daerah siapa yang lebih loyal,” ujar dia.

Ke empat, kata Asep, pecah kongsi terlihat jika kepala daerah akan maju kembali dalam ajang pemilihan pilkada di periode berikutnya. Biasanya, kata Asep, kondisi ini akan terjadi dipenghujung pemerintahan karena pasangan kepala daerah ingin maju kembali mencalonkan diri menjadi pemimpin.

“Nah, ketika ini muncul semua dipastikan bakal terjadi pecah kongsi antara kepala daerah,” ujar dia.

Asep enggan berspekulasi mana saja dari empat pasangan calon di Jabar yang berpotensi memiliki pecah konsi saat menjalankan roda pemerintahan nanti. Dia hanya berharap dari empat pasangan calon ini bisa menghindari buruknya komunikasi antar kepala daerah. Sehingga tidak terjadi perpecahan dan mengabikatkan kerugian bagi masyarakat karena tidak berjalannya roda pemerintahan.

“Karena itu, empat faktor tadi harus dijaga erat oleh siapa pun kepala daerah yang terpilih nanti. Karena, buruknya komunikasi kepala daerah akan merugikan masyarakat Jabar,” pungkas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri mencatat sejumlah petahana atau incumbent yang maju dalam Pilkada rawan terjadi pecah kongsi. Tercatat 971 kepala daerah di Tanah Air mengalami komunikasi buruk dalam menjalankan roda pemerintahannya. Bahkan, sejak 2005-2014 hanya tercatat 6 persen kepala daerah yang mampu menyelesaikan roda pemerintahan tanpa terjadi pecah kongsi.

Dalam pelaksanaan Pilgub Jabar juga tercatat petahana yang maju sebagai calon kepala daerah dan wakilnya. Bahkan, sejumlah kepala daerah ikut bertarung di ajang Pilgub 2018.

Incumbent, Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar memilih maju kembali sebagai pemimpin Jabar periode 2018-2023 sebagai calon gubernur di Pilkada 2018 dengan diusung Partai Demokrat. Demiz berpasangan dengan Dedi Mulyadi yang juga Bupati Purwakarta dari Partai Golkar.

Sementara, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga ikut maju di Pilgub Jabar 2018 dengan menggandeng Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. Selain itu, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu juga maju dengan diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Sudrajat sebagai calon gubernurnya.

Sedangkan Calon Gubernur TB Hasanuddin dan wakilnya Anton Charliyan merupakan satu-satunya pasangan yang berasal dari luar birokrat pemerintahan. Keduanya diusung satu partai pendukung yakni PDIP.
Red

Share Button

Related Posts