October 19, 2018

Pengamat: Kebijakan Energi Rezim Jokowi ‘Ultra Neo Liberal’

Joko Widodo dan Iwan Fals (ist)


intelijen – Pemerintahan Joko Widodo bisa dikatakan tidak punya tanggungjawab pada kebutuhan rakyat terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), dimana rezim mencabut subsidi BBM sehingga menyengsarakan rakyat.

Kesimpulan itu disampaikan peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada intelijen (06/07).

Menurut Salamuddin, Pemerintah Indonesia berpandangan akan terus mengeliminasi subsidi dan menuju penghapusan secara total segala bentuk subsidi. Pandangan itu merupakan ideologi yang dianut oleh pemerintah Indonesia sekarang. Ideologi semacam ini disebut idelogi neoliberal.

Salamuddin menegaskan, pada level kebijakan energi saat ini, pemerintah dapat dikategorikan ultra neo liberal. Di mana, seluruh rantai suplay energi dijadikan ajang bisnis.

“Pemerintah memperlihatkan sikap yang sangat anti pada subsidi. Subsidi bahkan telah dipandang sebagai suatu yang menjijikkan,” tegas Salamuddin.

Apa buktinya? “Subsidi BBM hanya kurang dari 1/3 BBM yang didistribusikan kepada masyarakat. Itupun nilai subsidi yang diberikan sangat kecil,” tegas Salamuddin.

Kata Salamuddin, nilai subsidi BBM hanya Rp. 32,3 triliun untuk elpiji, tabung gas dan solar Rp.500/liter. Sementara subsidi premium diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pertamina. Ini akibatnya Pertamina selaku BUMN kelabakan.

“Jadi bagaimana pemerintah dikatakan melaksanakam tanggung jawabanya melaksanakan subsidi BBM? Subsidi solar hanya Rp. 500 /liter dari APBN. Nilai tersebut kurang dari 10 % dari harga solar. Itu bukan subsidi, itu sama belas kasihan,” pungkas Salamuddin.

Red

Share Button

Related Posts