August 20, 2018

Pemikiran Progresif PAN yang Kian Surut

PAN (ist)


Kemampuan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memunculkan kembali pemikiran yang strategis dan aksi politik yang cerdas di tengah perjalanan reformasi bangsa yang tersendat-sendat sekarang ini, menjadi tuntutan penting bagi partai ini untuk memperoleh simpati dan dukungan publik secara lebih luas di pemilu 2009 mendatang.

Kelahiran PAN yang dibidani oleh tokoh-tokoh nasional yang dikenal reformis yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat atau MARA, dapat dikatakan sebagai anak kandung reformasi.

Tokoh-tokoh yang ikut membidani lahirnya partai ini, diantaranya, Prof. DR. Amien Rais, Gunawan Muhammad, Albert Hasibuan, Drs. Faisal Basri, MA, DR. Rizal Ramli, Prof. DR. Emil salim, A.M. Fatwa, Abdillah Toha, Zoemrotin, Tuti Heraty, Alvin Lie dan lainnya adalah para intelektual, aktifis dan politisi yang kritis selama masa Orde Baru.

Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998, semangat moral agama, kemanusiaan dan pluralitas menjadi visi partai ini untuk mewujudkan Indonesia baru yang berkedaulatan rakyat, adil dan maju.

Dukungan warga Muhammadiyah terhadap partai ini –terutama karena keberadaan dan peran Amien Rais dalam ikut membidani dan dua periode memimpin– tidak menutup harapan publik akan prinsip pluralitas dan semangat pembaharuan tersebut.

Progresif

Diawal kiprahnya, partai ini tergolong sangat progresif. Berbagai gagasan strategis bahkan ekstrim dimunculkan untuk merespon persoalan-persoalan mendasar bangsa ini, seperti, dibukanya wacana negara federal, dukungan referendum bagi rakyat Timor Timur, amandemen konstitusi, penghapusan kursi ABRI di parlemen, perlunya partai beroposisi total, pengadilan Soeharto dan para kroninya, penguatan ekonomi rakyat dan perlindungan terhadap etnis minoritas.

Selain itu, terhadap pemerintahan transisi saat itu, partai ini bersikap sangat tegas hanya untuk menjalankan tugas-tugas transisional. Legitimasi kepemimpinan Presiden Habibie dipandang sangat lemah karena merupakan produk sistem lama, sehingga perlu segera menggelar pemilu demokratis untuk memunculkan kepemimpinan politik baru yang lebih legitimit.

Prinsip dasar pluralitas dan progresifitas pemikiran inilah, yang dalam pemilu 1999 memberikan harapan besar kepada publik, akan lahirnya kekuatan politik baru yang lebih reformis.

Harapan itu tampak begitu besar, yang terlihat dari antusiasme publik dan media massa disetiap momen acara partai ini. Bahkan, dengan melihat antusiasme ini, Amien Rais berani memprediksikan 25 % suara pemilih akan bisa diraup PAN pada pemilu 1999.

Kenyataannya, perolehan suara PAN pada pemilu 1999 memang masih jauh dari harapan. Dalam pemilu domokratis pertama pasca reformasi tersebut, PAN hanya menduduki posisi papan tengah perolehan suara dan kursi di DPR. Suara partai ini ditingkat nasional sebesar 7.528.956 (7,1 %) dan kursi di DPR sebanyak 34 plus 1 (hasil SA).

Kantong-kantong suara PAN kebanyakan tersebar di wilayah-wilayah perkotaan dan basis-basis Muhammdiyah. Adakah ini menunjukkan, pemikiran-pemikiran progresifnya   belum menyentuh lapisan masyarakat pedesaan, yang merupakan pemilih mayoritas di pemilu? Jawabannya, bisa jadi, ya, sebab pemikiran-pemikiran tersebut lebih merupakan produk-produk kajian kritis para intelektual yang banyak berkiprah di PAN dan lebih mudah diterima kalangan menengah perkotaan.

Meskipun hanya menjadi partai papan tengah, namun pemikiran-pemikirannya yang progresif terus menjadi wacana penting di parlemen dan publik, terutama soal dialog negara federal, amandemen konstitusi, penghapusan kursi ABRI di parlemen, pengadilan Soeharto dan kroninya.

Bahkan dalam situasi ekstrim politik menjelang pemilihan presiden di parlemen waktu itu (penghadapan poros nasionalis sekuler dan poros Islam), PAN melalui manuver politik Amien Rais membuat terobosan politik cerdas dengan memunculkan kekuatan politik poros tengah.

Manuver politik ini akhirnya berhasil mengusung K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI ke 4 dan Amien Rais sendiri sebagai Ketua MPR. Jatuhnya  Gusdur dari kursi presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, juga tidak terlepas dari peran politik PAN dan Amien Rais pada waktu itu.

Pergeseran

Pergeseran visi politik PAN mulai terasa sejak berlangsungnya Kongres I partai ini di Jogyakarta pada Februari 2000, yang menghasilkan duet kepemimpinan baru, Amien Rais (Ketua Umum) dan Hatta Rajasa (Sekjen). Tampilnya duet kepemimpinan ini, menggeser keberadaan kelompok pluralis yang ada di partai.

Adanya “persaingan” di internal PAN antara kelompok Islam yang orientasi politiknya cenderung ke kanan dan kelompok pluralis yang menginginkan orientasi politik PAN ada di tengah, sebenarnya sudah terbangun sejak partai ini dibentuk. Dukungan penuh –meski tidak secara formal– kalangan Muhammadiyah (kelompok Islam) terhadap partai ini, tidak mungkin tanpa reward politik didalamnya. Sementara, kelompok pluralis melihat dukungan itu lebih pada kesamaan platform perjuangan terutama melalui peran Amien Rais.

Meskipun pada akhirnya forum kongres tidak sampai melakukan perubahan azas partai yang “plurales” menjadi “iman dan taqwa” sebagaimana usulan kelompok Islam, tetapi perkembangan politik internal tersebut cukup berpengaruh terhadap visi politik PAN kedepannya. Kelompok pluralis di dalam tubuh partai menjadi terpinggirkan bahkan banyak yang meninggalkan partai. Kepemimpinan partai dihampir semua tingkatan menjadi lebih homogen. Dan, pemikiran-pemikiran strategis partai juga akhirnya lebih banyak mengandalkan kapasitas Amien Rais sebagai tokoh sentral partai.

Sejak berlangsungnya perkembangan politik di internal PAN tersebut, praktis pemikiran-pemikiran strategis yang baru tidak begitu nampak dimunculkan. Partai ini lebih banyak melanjutkan pemikiran-pemikiran yang terbangun diawal berdirinya kekuatan politik reformis ini. Malah, dalam beberapa hal wacana ekstrim negara federal menjadi terhenti, pemikiran penarikan kursi ABRI dari parlemen terkompromikan, oposisi partai tidak berlangsung termasuk melemahnya kelanjutan tuntutan pengadilan Soeharto dan para kroninya.

Selain pengaruh perkembangan eksternal “perseteruan” PAN dan PKB karena peran Amien Rais dalam proses “penjatuhan” Gus Dur pada tahun 2001, konsolidasi kekuasaan PDI-P setelah naiknya Megawati sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan Gus Dur, konsolidasi Partai Golkar di bawah Akbar Tanjung, geliat PKS yang semakin menarik simpati Publik dan gebrakan tiba-tiba Partai Demokrat, sedikit penurunan perolehan suara PAN di pemilu 2004 juga Sangat mungkin dipengaruhi oleh pergeseran visi politik dan juga surutnya pemikiran-pemikiran strategis tersebut.

Pada pemilu 2004 perolehan suara PAN menurun sedikit dari 7.528.956 (7,1%) suara hasil pemilu 1999 menjadi 7.303.324 (6,44%)–meskipun untuk perolehan jumlah kursi di DPR pusat naik dari 35 menjadi 52 kursi. Kantong-kantong suara PAN pada pemilu kali ini juga tidak banyak bergeser dari kantong-kantong suara pada pemilu 1999.

Menuju 2009

Pergantian kepemimpinan PAN dari Amien Rais ke Soetrisno Bachir melalui kongres II April 2005 di Semarang, seakan “memutus” akar ideologis partai. Dari warna “progresif” a la intelektual dan aktifis, warna “kanan” dan cenderung praktis a la aktifis Islam, ke warna “rasional-pragmatis” a la pengusaha dan non aktifis.

Praktis, kepemimpinan baru PAN ini tidak mewakili akar ideologis intelektual dan aktifis yang sejak awal menjadi ciri partai reformis ini. Kelompok Islam pragmatis dan kelompok Islam ideologis yang sebelumnya terlihat bersaing memperebutkan kepemimpinan PAN pasca Amien Rais, mengalah oleh “intervensi” Amien Rais dengan memunculkan “poros baru” ini.

Pertanyaannya, apakah ini strategi politik baru bagi PAN untuk “mengolah kembali” akar ideologisnya sebagai partai pluralis dan berpikir progresif melalui generasi yang lebih bebas kepentingan?

Sampai sejauh ini, agaknya masih sulit memberikan jawaban pembenar–meskipun tuntutan objektif ke arah “pembebasan kembali” PAN merupakan kebutuhan mendesak untuk memperbesar kembali harapan masyarakat terhadap partai ini.

“Kemapanan” posisi politik PAN dibeberapa daerah –khususnya dibasis-basis partai di sebagian wilayah Sumatra dan Jawa, dimana PAN atau beberapa kadernya dapat menduduki posisi puncak kepemimpinan daerah– ternyata tidak banyak memberikan sumbangan pemikiran dan peran strategis bagi partai di daerah maupun secara nasional.

Kebijakan dan pernyataan sikap politik partai secara nasional, dalam beberapa waktu terakhir juga belum banyak menunjukkan progresifitas pemikiran yang mendasar. Dua kali rakernas PAN pada tahun 2006 dan 2007 sebagai forum tertinggi partai setelah kongres, lebih banyak mengkritisi kebijakan pemerintah dimana kader PAN sendiri ada didalamnya. PAN Belum berani mengambil posisioning yang tegas sebagai partai pendukung atau partai oposisi, sebagaimana semangat awal partai ini.

Memang, ada beberapa pemikiran dan aksi politik yang menunjukkan progresifitas, misalnya, tentang rencana pencalegan dini dari PAN yang ditawarkan kepada publik dan penetapan dengan suara terbanyak. Juga, adanya “pakta integritas” yang akan menjadi komitmen PAN untuk menindak tegas kadernya di legislatif maupun eksekutif yang menyalahgunakan wewenang. Namun hal itu lebih terkesan sebagai komitmen dan kebutuhan internal PAN. Pemikran dan sikap PAN secara lebih luas dan mendasar terhadap tersendatnya agenda reformasi dan kecenderungan keterpurukan bangsa sekarang ini belum begitu nampak.

Di tengah semakin “renggangnya” dukungan warga Muhammdiyah yang merupakan kantong suara tradisional PAN selama dua kali pemilu 1999 dan 2004—dengan dibentuknya partai baru oleh kalangan muda ormas Islam ini. Akan lebih berat bagi partai ini untuk dapat meningkatkan perolehan suaranya di pemilu 2009 nanti jika tidak ada terobosan pemikiran dan aksi politik yang progresif, yang merupakan akar ideologis partai ini –meskipun harus dibalut dengan warna yang lebih rasional-pragmatis a la pengusaha– yang dapat membuka kembali harapan publik.(repro INTELIJEN/artikel dibuat menyambut Pemilu 2009)

Share Button