December 17, 2018

“Pemerintah Bermain Api jika Anggap Kasus ‘e-KTP Tercecer’ Masalah Kecil!”

Zudan Arif Fakrulloh (merdeka)


intelijen – Tugas negara adalah menjaga data diri warga negara termasuk sidik jari dan biometrik yang sudah diberikan saat membuat KTP elektronik atau e-KTP. Fakta pengelolaan e-KTP yang dinyatakan rusak di gudang Kemendagri Semplak, Bogor, menunjukkan Pemerintah telah gagal menjaga kerahasiaan data diri warga negara.

Kesimpulan itu disampaikan politisi PKS Mardani Ali Sera di akun @MardaniAliSera, terkait pengelolaan data diri warga negara, khususnya terkait e-KTP.

“6. Sesudah negara mewajibkan warganya menyetor data diri termasuk sidik jari dan biometriknya maka tugas negara menjaga data ini. Pengelolaaan di Semplak menunjukkan Pemerintah gagal menjaga kerahasiaan ini,” tulis @MardaniAliSera dalam kultwitt panjang.

Mardani meminta Pemerintah untuk tidak menganggap kecil masalah di seputar e-KTP. “5. Fakta lain bahwa untuk dapat mengetahui ktp el ini aspal (asli tapi invalid dan salah) tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Harus ada card reader yg tdk setiap kelurahan punya. Jangan anggap remeh masalah ini. Pemerintah bermain api jika menganggap masalah ini kecil,” tegas @MardaniAliSera.

Tak hanya itu, Mardani menilai, adanya 800 ribuan e-KTP invalid yang teronggok di gudang Kemendagri Semplak selama beberapa tahun, merupakan bukti bahwa pengelolaan data penting e-KTP tidak profesional.

“3. Fakta bahwa ada 800rban KTP el yang disebut invalid atau rusak dan teronggok begitu saja di gudang Kemendagri di Semplak selama beberapa tahun adalah sebuah bukti betapa pengelolaan data penting ini tidak profesional,” beber @MardaniAliSera.

@MardaniAliSera menambahkan: “4. Sesudah beberapa tahun dan ramai di media, baru akan digunting. Padahal kita tidak dapat paspor baru sebelum paspor lama digunting. Begitupun buku tabungan atau kartu atm kita. Semua punya SOP yang jelas karena KTP el ini memiliki data diri yang lengkap dan bersifat rahasia.”

Lebih jauh Mardani mengaitkan kasus e-KTP ini dengan gerakan #2019GantiPresiden. “7. Bersama dengan kasus TKA, gaji yang melangit dari BPIP hingga hutang luar negeri yang meroket, dan masalah-masalah lain, tidak salah kalau gerakan #2019GantiPresiden kian diterima oleh masyarakat luas,” pungkas @MardaniAliSera.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa ribuan KTP elektronik (KTP-el) yang tercecer di kawasan Salabenda, Bogor (26/05) adalah palsu.

Zudan menjelaskan bahwa enam ribu keping KTP-el yang dibawa dari Kantor Dukcapil Pasar Minggu di Jakarta Selatan ke Gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor itu KTP-el yang rusak baik fisik maupun datanya.

Share Button

Related Posts