March 26, 2019

Pembebasan Ustadz Baasyir Batal, MS Kaban: Semakin Jelas Manajemen Kabinet Kerja Amatiran

Joko Widodo (ist)


intelijen – Intervensi Menkopolhukam Wiranto atas perintah Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustadz Abu Bakar Baasyir (ABB) menunjukkan semakin clear dan transparan bahwa manajemen atau tata kelola Kabinet Kerja betul-betul amatiran.

Penegasan itu disampaikan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban di akun Twitter @hmskaban. “Intervensi Menkopolhukam atas pembatalan pembebasan ABB, padahal PYM Presiden Jokowi sudah setuju dan perintahkan pembebasan ABB, semakin clear dan transparan bahwa manajemen/tata kelola Kabinet Kerja 3X, betul-betul amatiran, Keputusan Menkopolhukam membatalkan perintah Presiden, apa kata dunia?” tulis @hmskaban.

Penilaian yang sama disampaikan komunikator Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. “Ini contoh kocar- Kacirnya Pemerintahan Jokowi. Putusan besar yang katanya sudah melalui pertimbangan matang dan lama, eh ternyata Dia berubah pikiran #NgurusNegaraKokAmatiran,” sindir Panca di akun @panca66 mengomentari tulisan bertajuk “Soal Ba’asyir, Jokowi Berubah Pikiran”.

Panca juga membeberkan pernyataan terbaru Jokowi yang disiarkan sejumlah stasiun televisi. “Barusan lihat di tv Jokowi ngomongnya udah lain lagi. Pemimpin kok mencla-mencle. Ngomongnya yakin banget lagi. Pengidap mytomania kok bisa terpilih ya? Bohong tanpa merasa berdosa. Ampun deh lihat dia ngomong mencla mencle #NgurusNegaraKokAmatiran,” tulis @panca66.

Jika sebelumnya Jokowi mengizinkan terpidana 15 tahun kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan dari penjara karena alasan kemanusian. Belakangan Jokowi menegaskan pembebasan Baa’asyir harus tetap sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Jokowi menegaskan, saat ini pembebasan ABB hanya dapat dilakukan dengan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB). Konsekuensi pemberian PB tersebut adalah terpidana kasus terorisme harus memenuhi beberapa syarat umum dan khusus, termasuk menandatangani surat pernyataan kesetian terhadap Pancasila dan NKRI.

“Kita ini kan juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya Pembebasan Bersyarat, bukan pembebasan murni. Pembebasan Bersyarat, syaratnya itu harus dipenuhi, kalau tidak kan nggak mungkin saya nabrak. Ya kan? Contoh syaratnya itu setia pada NKRI, setiap pada pancasila. Itu basic sekali itu, sangat prinsip sekali, jelas sekali,” ujar Jokowi seperti dikutip tribunnews (22/01).

Share Button

Related Posts