October 20, 2018

PDIP Tanyakan Kasus Kudatuli 1996 ke Komnas HAM, Pengamat: Dagelan untuk Kelabuhi Rakyat

Elit PDIP (satuharapan)


intelijen – Elit PDIP mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan kasus kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996. PDIP menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak yang bertanggungjawab pada Kudatuli 1996.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, langkah PDIP itu bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengelabuhi rakyat. “Ini dagelan politik. Padahal orang-orang yang diduga terlibat peristiwa Kudatuli ada di Pemerintahan Jokowi,” jelas Muslim kepada intelijen (27/07).

Menurut Muslim, seharusnya Pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan Kudatuli 1996 pada awal-awal pemerintahan. “Ini menjelang Pilpres dibuka lagi. Tentu sangat politis,” papar Muslim Arbi.

Muslim memperkirakan, selain menggunakan isu Kudatuli 1996, PDIP akan memakai Antasari Azhar untuk “menyerang” SBY dan Partai Demokrat. “Antasari Azhar bisa dimunculkan kembali. Tugasnya untuk memperburuk SBY dan Demokrat,” papar Muslim.

Kemunculan Antasari itu kata Muslim akan di-blow up media-media pendukung pemerintah. “Misalnya, Metro TV akan mengundang Antasari dan bicara kasus yang menimpanya,” jelas Muslim.

Diberitakan sebelummya, Pengurus DPP PDIP mendatangi Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Menteng, Jakarta Pusat untuk mendorong penuntasan kasus 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

PDIP menyebutkan SBY yang saat itu masih aktif sebagai perwira ABRI memegang informasi penting tentang kasus Kudatuli. Kasus yang diawali penyerangan Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng tersebut sudah disimpulkan adanya pelanggaran HAM berat.

“PDI Perjuangan pada saat itu semangat yang dibangun adalah untuk menjadikan peristiwa 27 juli 1996 sebagai peristiwa Kelabu, betul betul merobek demokrasi kita,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Red

Share Button

Related Posts