November 24, 2017

PB XIII Serahkan Pengelolaan Keraton Surakarta ke Pemerintah

Keraton Surakarta (ist)


intelijen – Setelah sempat tertunda, pertemuan antara Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, anggota Wantimpres Jenderal (Purn) Subagyo HS, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Solo dengan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta menemui titik terang.

Bertempat di Sasana Handrawina, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani surat kuasa pengelolaan keraton, pada 7 September mendatang. Dalam kesempatan nanti Raja Surakarta Paku Buwono (PB) XIII akan memberikan pengelolaan keraton kepada pemerintah pusat.

Mendagri mengatakan, PB XIII beserta keluarga sudah sepakat terhadap rencana Pemerintah mengelola keraton sesuai Undang-undang Pelestarian Cagar Budaya. Ia membenarkan, penandatanganan akan dilakukan pada tanggal 7 September 2017.

“PB XIII akan teken (surat kuasa) tanggal 7 September di sini. Aset keraton yang mana saja, mana yang boleh dipugar terlebih dahulu mana yang akan dijadikan objek wisata, mana yang tidak boleh,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengemukakan, pertemuan sempat terhambat oleh perbedaan pendapat keluarga keraton. Yakni terkait pengertian dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang nanti difungsikan mengelola keraton.

“Keluarga keraton katanya belum paham mengenai UPT. Kemudian kita pahamkan secara detail, kita jelaskan kenapa harus ada UPT dan sebagainya. Setelah itu akhirnya semua paham,” jelasnya.

Menurut Mendagri, usai penandatanganan surat kuasa PB XIII tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan keluarga keraton terkait pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya.

Terkait pembentukan badan internal keraton, adik raja GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng mengaku keluarga belum selesai.

“Sinuhun (PB XIII) yang akan menentukan struktur bebadan,” katanya.

Sumber: Merdeka

Share Button

Related Posts