October 23, 2018

Pasca OTT KPK, Kalapas Seluruh Indonesia Diminta Tak Berbuat Culas

Ilustrasi Penjara


intelijen – Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar menuturkan, pasca adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kalapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, berdampak pada moral warga binaan dan para petugas.

Untuk itu, ia meminta pihak lapas terkait bisa menjadi pengalaman dan harus intropeksi, tidak hanya untuk Kalapas Sukamiskin, akan tetapi kalapas di seluruh Indonesia.

“Untuk kalapas di seluruh Indonesia diharapkan tidak melakukan hal-hal di luar prosedur, sehingga dapat merugikan tidak hanya institusi Kementerian Hukum dan HAM dan lapas itu sendiri, tapi juga kepada warga binaan,” kata Dossy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Dossy menjelaskan, setelah berdiskusi dengan perwakilan Kemenkum HAM, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti pasca OTT itu. Dimana, hal tersebut berdampak merugikan para warga binaan, salah satunya yang direnggut hak-haknya.

“Kita ingin ada satu proses penegakan keadilan yang harus diberikan. Demikian juga dengan negara hadir tidak hanya untuk yang spesifik atau menjadi pokok perhatian luas, tapi juga terhadap warga binaan,” ujarnya.

Menurutnya, negara juga harus hadir memberi rasa keadilan terhadap warga binaan yang sudah dijatuhi hukuman. Tentunya mereka sudah dibatasi ruang gerak, termasuk hak-haknya.

Untuk itu, jangan ada lagi hukuman kedua. Hak memperbaiki diri dalam satu lapas sesuai dengan filsafat dan model kemasyarakatan itu juga harus di berikan.

“Secara jujur harus diakui, memang secara khusus tidak ada model pembinaan terhadap napi koruptor. Oleh sebab itu, dari hasil kunjungan ini diharapkan kita lakukan beberapa regulasi terhadap soal-soal yang harus diberikan secara adil terhadap warga binaan,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan, jika di Lapas Sukamiskin ada warga binaan yang berusia sudah di atas 50 tahun harus ada olahraga, ada obat-obatan dan penyimpananya harus di kulkas atau ditempat yang sejuk atau penyimpanan obat yang seharusnya.

“Kalau memang ini jadi polemik, harusnya dibuat aturan standar yang memungkinkan itu dapat diberikan. Kementrian Hukum dan HAM juga seharusnya bisa mengembalikan hak-hak yang sebenarnya secara wajar bisa diterima oleh warga binaan,” ujarnya.

Ia pun mendorong lapas bisa memberikan penataan secara menyeluruh, agar tidak ada tekanan terhadap pengelolaan. Jangan setiap institusi bebas mengendalikan lapas ini, sehingga kewibawaan Kemenkum HAM menjadi dipertanyakan.

“Jika seorang narapidana sudah selesai dengan semua proses peradilan dan sudah dijatuhi hukuman pidana, itu sudah menjadi domain Kemenkum HAM, dimana sudah ada sistem pemasyarakatan sendiri yang sudah bergerak secara otonom,” pungkasnya.(TS)

Share Button

Related Posts