February 17, 2019

Pangkalan Militer AS di Australia Terkait Kondisi di Papua

Jet Pembom B-52 AS, siap beroperasi ke luar pangkalan resmi di Darwin (barksdale.af.mil)


Jet Pembom B-52 AS, siap beroperasi ke luar pangkalan resmi di Darwin (barksdale.af.mil)

INTELIJEN.co.id – Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin Australia mempunyai kepentingan terhadap sumber daya Freeport.

“Pangkalan itu kepentingan AS atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarkat setempat, Papua,” kata anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno dalam rilis kepada wartawan, Senin 21 November 2011, seperti dikutip laman www.indonesiatoday.in

Menurut politisi PKS ini, pemerintah Indonesia dan ASEAN harus menolak keberadaan pangkalan AS itu.

“Pimpinan DPR perlu segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan,” paparnya.

Kata Syahfan, keberadaan pangkalan AS akan menganggu stabilitas di kawasan dan akan menyengsarakan rakyat.

Ia juga menyayangkan Australia sebagai negara tetangga tetapi tidak mempunyai tenggang rasa dengan pemerintah Indonesia dengan mengijinkan keberadaan pangkalan militer AS.

Syafhan berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amerika Serikat telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin, Australia. Hal itu diumumkan Presiden barack Obama dan Perdana Menteri Australian Julia Gillard di Canberra, rabu, 6 November 2011.

Obama menyatakan untuk memperkuat kehadiran militer AS di Darwin, dengan 2500 marinir hingga 2017 yang akan ditempatkan wilayah utara Australia. Juga berbagai jet AS, termasuk pembom B-52, yang akan terbang keluar dari pangkalan resmi di Darwin.

Esok harinya, Kamis 18 November 2011, Obama berpidato dalam sidang khusus Parlemen Federal Australia. Di depan anggota parlemen dan senator, Obama menegaskan bahwa Ia telah mengarahkan tim keamanan nasional agar kehadiran AS dan misi di kawasan Asia-Pasifik menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR lainnya, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, juga megkritisi soal rencana AS memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin tersebut, yang posisi dan skala operasinya cukup dekat dengan wilayah Indonesia.

Menurut politisi dari Partai Hanura itu, jika berbicara soal pangkalan militer, tentu tidak hanya melihat dari sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja. Tapi, lebih jauh secara terintegrasi ada sebuah entitas negara lain dan masyarakat sekitar wilayah pangkalan itu, termasuk Indonesia.

“Jangan sampai kebijakan pertahanan yang sejatinya ingin memperlihatkan efek getar kepada Cina, misalnya, justru berdampak ekologi dan sosial politik bagi Indonesia. Diaspora sistem pengendalian pertahanan AS harus jelas maksud dan tujuannya,” tegasnya

Share Button