January 17, 2017

Mantan Relawan Jokowi ini Beberkan Daftar ‘Kekonyolan’ Rezim Jokowi

Joko Widodo (tempo)


intelijen – Pemerintahan Joko Widodo dipimpin dengan gaya manajemen suka-suka, dan lebih menyedihkan lagi logika berpikir yang digunakan semakin tidak mencerminkan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara, akan tetapi menggunakan logika yang menyesatkan.

Penegasan itu disampaikan mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014, Ferdinand Hutahean (11/01). “Saya dan tentu banyak kalangan akan mengernyitkan dahi melihat realita kepemimpinan rezim sekarang,” kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, terlalu banyak ‘ketidakpatutan’ yang terlontar ke tengah publik tanpa dipikirkan dampak-dampaknya secara psikologis dan moral kepada masyarakat. “Pertanyaan yang muncul, mengapa para pejabat rejim ini suka berbicara tidak patut bahkan merupakan bentuk kekerasan verbal terhadap rakyatnya? Perlukah pertanyaan ini kita jawab? Coba kita telisik beberapa kekonyolan yang terucap dari para pejabat kita,” ungkap Ferdinand.

Ferdinand pun mengungkap ‘kekonyolan’ yang dimaksud. Kekonyolan pertama, adalah pernyataan Presiden Jokowi yang semestinya sebelum diucapkan dipikirkan dulu dampaknya. “Seorang presiden mestinya tidak boleh asal bicara. Menanggapi mahalnya harga cabe rawit, Jokowi menyatakan agar rakyat mensiasatinya dengan tidak usah beli. Ini logika tidak sehat, apakah kemudian jika rakyat sakit dan tidak mampu bayar harus disuruh juga tidak usah berobat?,” beber Ferdinand.

Kedua, pernyataan Jokowi terkait penindakan tegas dan keras terhadap sumber berita dan penyebaran berita yang dianggap pemerintah sebagai hoax. “Bukankah kata tindak secara tegas dan keras itu bentuk kekerasan verbal kepada rakyatnya?” kata Ferdinand.

Kekonyolan selanjutnya menurut Ferdinand adalah pernyataan Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dimuat beberapa media online terkait diijinkannya bangsa asing mengelola pulau Indonesia dan bahkan memberi nama pulau Indonesia.

“Mengapa logika seperti ini bisa lahir dari seorang purnawirawan Jenderal TNI? Bukankah pulau-pulau itu masuk domain kedaulatan bangsa? Apakah kedaulatan wilayah bangsa boleh diserahkan dikelola asing? Bahkan Luhut memperbolehkan pulau itu dinamai orang asing. Apakah ada yang rela ketika anaknya lahir tapi dinamai oleh orang lain?” tegas Ferdinand.

“Ditambah lagi pernyataan yang membandingkan CEO BUMN dengan pelatih bola asing. Di BUMN itu ada rahasia negara yang harus disimpan, dalam sepak bola itu tidak ada rahasia negara yang perlu ditutup. Apakah Pak Menko tidak paham itu?” jelas Ferdinand.

Kelima, menurut Ferdinand adalah pernyataan Kapolri Tito Karnavian tentang ketidakmampuan Bambang Tri (penulis buku Jokowi Undercover”) menulis buku karena cuma lulusan SMA. “Bukankah kita pernah punya presiden yang cuma lulus SMA? Bukankah kita punya menteri yang cuma lulus SMA? Dan apakah anggota Polri yang dari Bintara karena cuma lulus SMA tidak mampu menulis buku? Tidaklah elok mempermasalahkan pendidikan seseorang. Tegakkan saja hukum dengan koridor hukum yang ada. Itu baru namanya penegak hukum,” pungkas Ferdinand.

Red

Share Button

Related Posts