August 16, 2018

Makarim Wibisono Diplomasi Tanpa “Kompromi”

istimewa


istimewa

INTELIJEN.co.id – Menembak mati tersangka teroris, yang dilakukan tim Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam memburu kelompok teroris, kembali disesalkan banyak pihak.  Menyusul setelah DR Azahari dan Noordin M Top, kini Dulmatin alias Joko Pitono tewas di ujung peluru anggota Densus 88 di sebuah warung internet di Jalan Siliwangi, Pamulang, 9 Maret 2010.

Makarim Wibisono, Mantan Ketua HAM PBB, termasuk tokoh penegak HAM yang menyatakan kekecewaannya terkait kecenderungan aparat keamanan yang selalu menembak mati tersangka teroris. Menurut Makarim, strategi penanganan terorisme di Indonesia harus dirubah. Penanganan terorisme tidak bisa dilakukan secara kuratif saja, tetapi harus ada upaya-upaya prefentif dan promotif.

Ketua APEC Counter Terrorism Task Force (2003-2005) ini menyatakan bahwa terorisme bisa dicegah dengan cara mengurai persoalan-persoalan yang melatarbelakangi pelaku melakukan teror. Tak hanya itu, penanganan masalah terorisme juga diberlakukan bagi pihak-pihak yang pernah terlibat dalam aksi terorisme dengan cara monitoring secara berjenjang.

Diplomat senior ini mendukung pembentukan Badan Nasional Anti Teror (BNAT). Jika Densus 88 menggunakan pendekatan keamanan, BNAT menggunakan pendekatan non security. BNAT harus melibatkan semua unsur masyarakat yang benar-benar ingin menghentikan terorisme.

Pernyataan Makarim Wibisono tersebut tentunya didasari pengetahuan dan pengalaman yang tidak sedikit. Sebagai diplomat karier, sepak terjang pria kelahiran Mataram, 8 Mei 1947 ini diakui dunia internasional. Bahkan, Makarim dikenal sebagai diplomat yang berani melawan arus, ketika harus memperjuangkan Indonesia di kancah internasional.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan ini dinilai mempunyai peran penting dalam membantu perjuangan Indonesia memerangi ketidakadilan sistem virus sharing yang telah diterapkan oleh WHO khususnya dalam Global Influenza Surveillance Network (GISN). Selama 60 tahun sistem virus sharing tidak transparan dan tidak adil serta hanya menguntungkan negara-negara maju dan tidak memberikan benefits sharing kepada negara-negara berkembang.

Atas prestasi itu, Makarim Wibisono mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Aditya yang diberikan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari. Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kinerja Makarim Wibisono dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral.

Ketika menjabat Ketua Komisi HAM PBB, Makarim menolak pilihan orientasi seksual, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual ke dalam hukum universal. Menurut Makarim masalah homo dan lesbian tidak bisa dijadikan hukum universal, karena hukum Islam melarang praktek homo dan lesbian.

Di dalam negeri, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menuding Makarim melanggar ketentuan HAM, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW).

Keteguhan prinsip dan keberanian melawan arus dipandang sejumlah pihak sebagai bentuk nasionalisme yang diperjuangkan Makarim Wibisono dalam menghadapi tekanan asing. Tak heran jika, Makarim Wibisono sempat disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Kepala Badan Intelijen Negara, Syamsir Siregar. Makarim dinilai mampu membangun jaringan kerjasama intelijen internasional dan menciptakan unit intelijen aktif.

Langkah Makarim Wibisono memperjuangkan Indonesia di kancah internasional tidak pernah berhenti. Sebagai anggota delegasi Indonesia dalam pertemuan Badan Eksekutif WHO di Jenewa, Swiss, Januari 2010, Makarim berperan penting mendorong penyelesaian standard perjanjian pengiriman materi biologi (Standard Material Transfer Agreement/SMTA), khususnya untuk virus, yang ditargetkan selesai pada Mei 2010.

Pembahasan masalah yang menyangkut pembagian keuntungan bagi negara pengirim virus serta penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) inovasi obat dan vaksin pada saat pandemi, juga akan dituntaskan pada bulan yang sama.

Masalah HAM “Residu” Menjadi Ganjalan

Anda pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB, bagaimana sikap Anda terkait penanganan terorisme yang dipandang sejumlah aktivis HAM berlebihan. Yakni menembak mati tersangka teroris?

Terus terang saya kecewa, bahwa setiap ada teroris pasti mati ditembak. Sebenarnya, untuk melumpuhkan teroris cukup dengan menembak kaki. Densus 88 menggunakan pendekatan keamanan. Saya mendukung pembentukan Badan Nasional Anti Teror (BNAT) yang akan menangani terorisme dengan pendekatan non security.

Hendaknya BNAT melibatkan semua unsur masyarakat yang benar-benar ingin menghentikan terorisme, yakni dengan pendekatan multidimensi. Penanganan terorisme jangan hanya dengan tindakan kuratif, tetapi juga harus diarahkan kepada hal-hal yang promotif sekaligus prefentif.

Terorisme tidak saja menjadi ancaman bagi Indonesia tetapi juga seluruh penjuru dunia. Terorisme menggunakan landasan ideologi yang kuat. Dalam hal ini upaya penanganannya harus melihat sumber-sumber yang memunculkan kekecewaan. Selanjutnya, untuk merubah landasan ideologi diperlukan intensifikasi penyebaran pemikiran yang lebih moderat.

Pendekatan-pendekatan tersebut juga harus diterapkan kepada orang-orang yang pernah “terlibat” dalam gerakan kelompok teroris. Penanganan masalah terorisme harus dilakukan secara bersama-sama. Selain itu perlu dilakukan monitoring terhadap orang-orang yang diduga terlibat, secara berjenjang.

Upaya yang dilakukan Densus 88 bisa dikatakan inline dengan kebijakan Pemerintahan AS?

Jika dicermati dari pidato Presiden Barack Obama, Obama memiliki persepsi ancaman bahwa bahaya yang paling dahsyat bagi rakyat AS adalah ancaman dari seorang teroris yang menggunakan senjata pemusnah massal. Selain itu, ancaman tersebut muncul dari beredarnya senjata nuklir ke rezim-rezim yang berbahaya. Konsekuensi logisnya, AS akan mendukung sepenuhnya setiap upaya pemberantasan teroris yang dilakukan sebuah negara. Tak salah jika, tidak hanya dana, tetapi semua senjata Densus 88 dari AS.

Di awal kekuasaannya Obama menyatakan akan menggunakan pendekatan soft power dalam masalah terorisme. Namun, pasca gagalnya aksi teror peledakan “Northwest Airlines Flight 253”, pendekatan Presiden Barack Obama dalam masalah terorisme tidak jauh berbeda dengan George Bush?

Siapapun yang menjadi Presiden AS, pasti tidak akan mentolelir setiap serangan yang dilakukan di wilayah AS. Keamanan dalam negeri menjadi taruhan utama setiap Presiden AS. Jenderal Macarthur pernah menyatakan bahwa pertahanan bisa dibuat di mana-mana asal jangan ada tempat pertempuran di AS. Serangan teroris di World Trade Center (WTC) menguatkan pemikiran itu.

Ada idiom bahwa jika AS ingin perang maka pilih saja presiden dari Republik, tetapi jiga ingin pembangunan ekonomi pilih presiden dari Demokrat. Jika Obama tidak bersikap keras terhadap serangan yang langsung ke AS, Obama tidak akan laku dan jatuh. Obama tidak mau kompromi terkait serangan itu, Obama ingin terkesan kuat dalam hal keamanan.

Barack Obama tetap tidak akan menghentikan kampanye “war on terrorism” ala George Bush  yang bisa dikatakan indentik dengan “war on Islam”?

Dalam penanganan terorisme Obama menggunakan pendekatan soft power. Obama akan  berusaha menangani terorisme dengan mencari akar terjadinya terorisme. Misalnya, Obama melihat kekecewaan dunia Islam terkait langkah-langkah Israel di Gaza yang didukung AS. Oleh karena itu, ketika berkunjung di Kairo, Obama menegaskan bahwa Islam bukan ancaman bagi pemerintah AS. Obama juga mengirimkan utusan untuk mengadakan kontak dengan Presiden Ahmadinejad. Demikian juga kontak dengan Pemerintah Kuba. Hal-hal seperti itu tidak pernah dilakukan Bush.

Obama bukan hanya sebagai presiden baru yang berkulit hitam, tetapi juga sebagai Presiden AS dengan visi yang baru. Obama pernah menyatakan, daripada menyerahkan urusan luar negeri kepada prajurit-prajurit AS, lebih baik menggunakan semua unsur kekuatan AS untuk mengusahakan bahwa AS damai, sejahtera, dan bebas. Sementara Bush, akan menggunakan segala kekuatan AS untuk menjalankan politik luar negeri AS. Kekuatan militer merupakan faktor utama yang dimainkan Bush.

Di bawah Obama, bagaimana arah politik luar negeri AS?

Pertama, jika sebelumnya politik luar negeri AS mengarah ke aliansi saja, saat ini lebih membaur dengan masyarakat internasional. Kedua, AS akan membuka hubungan seluas mungkin sehingga tidak terisolir hanya dengan kelompok-kelompok tertentu. Ketiga, membawa kepemimpinan AS dalam masalah global, misalnya mempelopori pembicaraan masalah perubahan iklim.

Pemikiran Oboma hampir mirip dengan pemikiran Joseph Nye. Di mana soft power digambarkan sebagai kekuatan berdasarkan pengaruh-pengaruh yang tidak langsung, dan tidak kasat mata. Seperti budaya, nilai-nilai sosial, ideologi dan juga gagasan.

Berbagai permasalahan dunia memang sedang dihadapi Obama, bagaimana implementasi pendekatan soft power tersebut?

Permasalahan dunia yang saat ini dihadapi Obama adalah masalah Irak, Iran, sengketa Palestina-Israel, perbaikan hubungan dengan Asia, dan masalah senjata nuklir. Di dalam masalah Irak, Obama berbeda dengan Bush. Obama ingin memberdayakan, agar proses demokratisasi di Irak lebih menguat. Selain itu pemberdayaan pemerintahan lokal Irak akan menjadi fokus utama.

Khusus untuk masalah Iran, Obama ingin mengadakan komunikasi langsung dengan pemerintah Iran mengenai keberatan AS terkait nuklir Iran. Jika pengembangan nuklir untuk pembangkit tenaga listrik, AS tidak mempermasalahkan. Tetapi jika Iran melakukan pengembangan senjata nuklir, Iran akan berhadapan dengan AS.

Dalam menyikapi sengketa Palestina-Isreal, Obama selalu mengusahakan agar kedua belah pihak terikat di dalam proses perdamaian. Obama ingin ada dua negara yang hidup berdampingan secara damai.

Sedangkan dalam perbaikan hubungan dengan Asia, AS akan meningkatkan hubungan dengan ASEAN. Khusus untuk menyikapi Cina sebagai kekuatan dunia baru, AS akan melakukan observasi. Saat ini tengah digarap konsep G-2 (AS-Cina). AS juga akan mengusahakan gravitasi regional,  yang mampu menetralisis pengaruh Cina di Asia.

Bagi AS, apa yang diharapkan dari hubungan Indonesia-AS?

Pertama, AS ingin menggunakan Indonesia sebagai jembatan upaya untuk reposisi AS dengan dunia Muslim. Bush telah memporak-porandakan citra AS di negara-negara Muslim. Kedua, AS ingin menjadi Indonesia sebagai partner dalam mengamankan jalur strategik Selat malaka. Masa depan ekonomi AS banyak tergantung kepada Selat Malaka, di mana jalur energi dan gas, jalur perdangan, jalur produk-produk AS melalui Selat Malaka. Ketiga, Indonesia diajak untuk bersama-sama mensikapi berkembangya pengaruh Cina. Indonesia diharapkan dapat menjaga netralitas ASEAN.

Secara khusus, bagaimana konstelasi hubungan RI-AS saat ini?

Ada berbagai persoalan yang terkait hubungan RI-AS. Yakni, masalah HAM residu, foreign military financing, spare parts alutsista, IMET, terorisme, dan peace keeping force.

Masalah HAM residu akan terus menjadi ganjalan jika tidak ada upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Di depan Kongres AS, Hillary Clinton menyatakan akan berusaha menjamin tidak ada pelanggaran HAM. Hal itu akan mempengaruhi hubungan militer Indonesia-AS. Saat ini sanksi AS terkait kerjasama RI-AS telah dicabut pada 2005. Tetapi, AS masih menolak memberikan dana dan latihan bagi Kopassus TNI AD.

Biodata

Nama:
Dr. Makarim Wibisono

Tempat/Tgl Lahir:
Mataram, 8 Mei 1947

Agama:
Islam

Pendidikan:
– Sarjana Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM),   Yogyakarta (1970)
– Master of Arts, The Paul Nitze School of Advanced International   Studies, The John     
Hopkins University, Washington D.C. (1984).
– Master of Arts, Ohio State University, Columbus, Ohio (1986)
– Ph.D, Ohio State University, Columbus, Ohio (1987)

Karier:
– Editor, Majalah Berita Ekspres, Jakarta (1970-1972)
– Kepala Desk Amerika Serikat, Direktorat Amerika, Departemen Luar Negeri (1972-1975)
– Kepala Bagian Tata Usaha pada Direktorat Penerangan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (1987-1988)
– Minister Counsellor, Kepala Bagian Penerangan, KBRI Washington D.C. (1988-1991)
– Minister Counsellor, Kepala Bagian Ekonomi, PTRI New York  (1991-1993)
– Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral, Departemen Luar Negeri   (1993-1994)
– Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Pemerintah RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York  (1994-1997)
– Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI/Wakil Tetap Pemerintah RI untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa di New York merangkap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala,  Nicaragua, Jamaica dan Bahama (1997-2001)
– Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar   Negeri (2000-2002)
– Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri, (2002-2004)
– Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI/Wakil Tetap Pemerintah RI untuk     
PBB, Jenewa, Swiss (2004)
– Ketua APEC Counter Terrorism Task Force (2003-2005)
– Ketua Komisi HAM PBB (Januari 2005)
– Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan
(repro INTELIJEN)

Share Button