December 12, 2018

KPK Pastikan Akan Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP

Gedung KPK


intelijen – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, putusan terhadap terdakwa mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (24/4/2018) bukan bagian akhir. Febri menggariskan, KPK terus dan sedang melakukan pengembangan dan pengusutan lebih lanjut dalam kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan E-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2013 (hingga adendum kontrak ke-9).

Utamanya, tutur Febri, terhadap pihak-pihak yang disebut bersama-sama dengan Setnov melakukan perbuatan pidana kemudian para menerima dan menikmati aliran uang ‎sebagaimana tertuang dalam putusan Setnov. Hakikatnya, Febri menggariskan, nama-nama para pihak tersebut sudah termaktub juga dalam putusan satu terdakwa di tingkat banding dan dua terpidana di tingkat kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Majelis hakim sudah melihat hal tersebut dan disebutkan secara jelas dalam putusan, termasuk putusan Setya Novanto. Masih ada cukup banyak pihak-pihak dalam kasus KTP elektronik ini yang masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi KPK terus mendalami kasus E-KTP ini. Putusan terhadap Setya Novanto kemarin (Selasa) bukan akhir dari penanganan kasus ini,” tegas Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Satu terdakwa yang divonis di tingkat banding yakni terdakwa ‎Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong. Narogong divonis 11 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dua terdakwa yang divonis di tingkat kasasi adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur PIAK merangkap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek E-KTP Sugiharto. Irman dan Sugiharto dihukum dengan pidana penjara selama 15 tahun oleh majelis kasasi Mahkamah Agung.

Untuk Setnov, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Yanto menvonis Setnov dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar USD7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang dikembalikan ke KPK subsider pidana penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setnov selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Share Button

Related Posts