December 10, 2018

KPK Ditantang Sita 29 Bangunan Tower Meikarta, Berani?

Gedung KPK


intelijen – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mempertanyakan kelanjutan proses hukum megaproyek Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK, (14/10/2018) bulan lalu.

Pasalnya, proyek milik Lippo Group tersebut saat ini masih terus berjalan. Para pekerja dan aktivitas proyek tetap beraktivitas seperti biasa. Tak ada yang berubah, meski proyek dengan luas sekitar 500 hektare itu tersandung kasus suap dalam proses perizinannya.

Padahal, kata Margarito, lembaga antirasuah memergoki semua perizinan proyek Meikarta mulai dari tata ruang, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seluruhnya bermasalah.

“KPK tegas mengatakan bahwa proses pemberian izin IMB dan izin lingkungan semuanya bermasalah. Tapi, apa kabar dengan hasil penyidikan yang dilakukan KPK?,” kata Margarito di acara diskusi publik yang digelar Forum Solidaritas Alumni UI, (FSA UI), bertajuk ‘Kasus MEIKARTA Ujian Berat Bagi Independensi KPK’, di Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Dalam diskusi ini, hadir juga sebagai pembicara antara lain, Aktivis Sri Bintang Pamungkas, Presedium KAKI, Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Pembina LPKPK, Muhammad Joni, pengamat Haris Rusly Moti, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah dan Muchtar Effendi Harahap.

Margarito menilai, dalam penyidikan yang sudah berlangsung sejak OTT, belum ada progres berarti yang dilakukan KPK. Termasuk penetapan tersangka baru.

“Tentu saja kita beri kesempatan KPK terus mendalami praktik busuk yang membelit proyek Meikarta,” katanya.

Namun demikian, Margarito juga mempertanyakan keseriusan KPK dalam menuntaskan skandal tersebut.

“Kita bisa berkesimpulan, semua bukti sudah dikantongi KPK terkait pelanggaran hukum di Meikarta,” bebernya.

Share Button

Related Posts