May 25, 2018

Perebutan SDA di “Bogor Timur”: Konspirasi Singapura-Cina (1)

Menteri Senior Singapura, Lee Kwan Yew dan Wakil Perdana Menteri Cina, Wang Qishan, di Singapura Agustus 2009 (xinhuanet.com)


Menteri Senior Singapura, Lee Kwan Yew dan Wakil Perdana Menteri Cina, Wang Qishan, di Singapura Agustus 2009 (xinhuanet.com)

INTELIJEN.co.id – Penguasaan tambang galena Bogor Timur tidak lepas dari peran orang-orang dekat Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew. Kelompok berpengaruh inilah yang meneruskan ambisi Lee menguasai sumber daya alam Indonesia, utamanya wilayah Bogor.

Hal ini setidaknya terbaca dari hasil liputan yang dilakukan Tim INTELIJEN ketika menelusuri informasi yang berkaitan dengan adanya sumber daya alam penting, galena, di daerah Bogor Timur, pada 2008 lalu.

Menurut sumber INTELIJEN, konspirasi besar telah digelar agen-agen asing untuk menguasai galena di wilayah Bogor Timur. Galena menjadi sangat strategis karena selain nilai ekonominya yang tinggi, juga karena kemungkinan adanya kandungan uranium!

“Bapak mau ke penambangan galena atau ke Taman Makam Quiling. Itu satu jalur, masuknya lewat Quiling dulu,” kata seorang perempuan paruh baya. Sepenggal informasi itu menuntun INTELIJEN untuk mencari fakta terkait indikasi perebutan batuan galena di wilayah Bogor Timur, Jawa Barat.

Menurut sumber INTELIJEN, konspirasi besar telah digelar agen-agen asing untuk menguasai galena di wilayah Bogor Timur. Galena menjadi sangat strategis karena selain nilai ekonominya yang tinggi, juga karena kemungkinan adanya kandungan uranium!

Kepada INTELIJEN, seorang geolog sempat menyatakan bahwa di mana ada batuan galena, maka bisa dipastikan di tempat itu juga mengandung uranium. Galena atau timah hitam memiliki rumus kimia PbS (Plumbum Sulfide), diduga banyak berkaitan dengan unsur radio aktif.

Ironisnya, potensi strategis itu tidak “dijaga” dengan baik. Lihat saja, pada pertengahan Juli 2007, Komisi C DPRD Kabupaten Bogor sempat menemukan ratusan karung galena kualitas “A” di lahan parkir dan ruangan kantor terminal Cileungsi, Bogor.

Galena yang ditemukan dalam inspeksi mendadak itu tidak diketahui asal usul serta pemiliknya. Namun setelah insiden tersebut, barang tambang itu raib sebelum dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam.

Dinas Pertambangan (Distam) Bogor yang dinilai paling bertanggungjawab justru menyatakan tidak berwenang. Dikatakan, Distam hanya akan melakukan pencatatan terhadap jumlah keluarnya galena dari lokasi penambangan. Sementara teknis pengangkutan, dibawa ke mana dan dijual kepada siapa menjadi wewenang penambang.

Uniknya, ketika itu di wilayah Bogor Timur belum ada perusahaan yang resmi mengantongi izin eksploitasi galena. Terkait dengan hal itu Kepala Dinas Pertambangan Bogor, Asep Zaenal menyatakan, di wilayah Bogor Timur telah diterbitkan izin eksploitasi Gunung Sanggabuana, Tanjungsari, Bogor kepada dua perusahaan. Yakni, CV ABBA dan Koperasi Graha Mineral.

Kedua perusahaan penambang itu mendapat izin eksploitasi sejak 2007. Pemberian izin eksploitasi itu diberikan menyusul setelah diberikan izin eksplorasi. Sejak 2006, PT ABBA mendapat lahan seluas seluas 99 hektar dan Koperasi Graha Mineral di lahan seluas 90 hektar.

Lahan eksplorasi itu berada di lereng Gunung Sanggabuana, Buana Jaya, Tanjungsari, Bogor. Karena seluruh lahan milik PT Perhutani, kedua perusahaan juga mengantongi izin dari PT Perhutani.

Modal Asing

Sumber INTELIJEN mengungkapkan, akibat lemahnya pengawasan, ada kemungkinan pengusaha justru menggunakan kedok izin eksploitasi agar terkesan memiliki usaha tambang resmi. Padahal bisa jadi pengusaha itu hanya sebagai penampung hasil tambang dari para penambang liar.

Sumber itu juga mengungkapkan, besarnya biaya pengurusan ijin eksploitasi telah dimanfaatkan oleh pengusaha modal asing untuk mengeruk galena Bogor Timur. Sementara kumpulan penambang rakyat, yang tergabung dalam koperasi, tidak cukup modal untuk bersaing dengan pemodal asing.

Sebagai pemilik lahan, Perhutani membuat aturan kerjasama operasional (KSO) dengan penambang. Kabarnya, dalam KSO itu dipersyaratkan adanya jaminan kerjasama. Untuk perusahaan sebesar Rp 100 juta dan koperasi Rp 30 juta.

Di luar itu juga dibebankan uang jaminan reklamasi dan rehabilitasi lahan hutan bekas galian tambang. Jaminan rehabilitasi sebesar Rp 30 juta per hektar, terbagi Rp 15 juta dana rehabilitasi dan Rp 15 juta untuk dana reklamasi.

Kepada INTELIJEN, Kepala Satpol PP Kecamatan Tanjungsari, Ahmad Kosasih, menyatakan pada awalnya PT ABBA mengajukan izin bersama koperasi. Kolaborasi itu mengatasnamakan masyarakat Buana Jaya. Hanya saja ketika izin turun, masyarakat merasa ditinggalkan. Karena kecewa masyarakat membentuk koperasi sendiri bernama Koperasi Mitra Tunggal Jati Buana Jaya (KMTB).

Seiring berjalannya waktu, KMTB inilah yang harus bersaing dengan PT Bintangdelapan yang juga mendapat izin penambangan.

Menurut Ketua KMTB, Karta Sukarta, kehadiran PT Bintangdelapan telah mengusik keberadaan KMTB yang sudah lebih dahulu melakukan penambangan. Bahkan lokasi penambangan mereka menjadi bergeser ke daerah yang lokasinya lebih jauh.

Dari situs resmi PT Bintang Delapan, tercatat Halim Mina sebagai CEO perusahaan yang juga bergerak di bidang holtikultura ini. Sayang, INTELIJEN belum berhasil menghubungi Halim Mina. Demikian juga Public Relation Manager PT Bintangdelapan, Yusril, yang awalnya akan menghubungi INTELIJEN tidak jelas keberadaannya.

Yang pasti, PT Bintangdelapan, dikenal berhasil mengkandaskan ambisi Rio Tinto menguasai nikel Lasamphala. Bintangdelapan mendapat restu Pemkab Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di lokasi lahan seluas 73 ribu hektar itu Bintangdelapan menggandeng kontraktor China.

Rio Tinto, berhasil memperpanjang kontrak selama 20-25 tahun lagi di Lasamphala pada 22 Februari 2007. Masa kontrak perusahaan asal Australia itu berakhir pada Februari 1998.

Permasalahannya, izin kontrak karya itu diraih sebelum Rancangan UU Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (Minerba) selesai dibahas DPR. Kalangan DPR sendiri meminta agar  penandatanganan kontrak harus sesudah RUU Minerba disahkan menjadi UU, sebagai pengganti UU Pertambangan Umum No. 11/1967. (repro INTELIJEN, bagian 1)

Share Button