May 24, 2018

Konflik Masyarakat, ada The Man Behind The Activity

Kerusuhan Sosial di Indonesia, ada the man behind the activity (istimewa)


Kerusuhan Sosial di Indonesia, ada the man behind the activity (istimewa)

INTELIJEN.co.id – Dalam diskusinya dengan INTELIJEN, Nuning Kertopati, panggilan akrab perempuan enerjik anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai hanura ini, memang mengakui ada kelemahan kualitatif personalia intelijen. Menurutnya, hal itulah yang dalam beberapa hal dapat mempengaruhi hasil akhir pengambilan keputusan intelijen.

Beberapa persoalan lain terkait kinerja intelijen Indonesia  dan masukannya untuk lembaga telik sandi ini agar lebih profesional, juga disinggung. Sementara mengenai adanya pihak-pihak yang bermain dalam konflik horisontal dan amuk massa,  putri Kol. TNI R. Susanto Kertopati (Alm) ini, juga memberikan sinyalemen positif. Berikut kutipan pandangan-pandangannya:

Mencermati beberapa kasus kerusuhan terakhir ini, banyak yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena intelijen kita lemah. Pandangan anda?

Tidak bijaksana dikatakan demikian. Bicara intelijen di manapun, tidak pernah berdiri sendiri. Intelijen pasti punya badan induk, contohnya Bais yang merupakan intelijen strategis, induknya TNI. Kemudian Intelkam yang intelijen keamanan, induknya polri. Demikian juga intelijen sipil di kejaksaan, bea cukai, imigrasi dan lainnya

Peristiwa Cikeusik, Temanggung dan Pasuruan memang ada bias. Dalam hal ini saya katakan bahwa terjadinya peristiwa tersebut tidak semata-mata kegagalan intelijen yang berasal dari petugas-petugas intel di lapangan.

Kita harus lihat satu persatu variabel-variabel yang membuat informasi ke atas, ke end user, itu sampai atau tidak? Bentukannya bagaimana? Itu semua sangat kompleks sehingga tidak bisa dikatakan secara sederhana intelijen kita gagal.

Artinya, persoalannya ada pada proses pengambilan keputusannya?

Itu terkait konstruksi komunikasi organisasi intelijen kita. Saya ambil perumpamaan, petugas  intelnya pinter. Tetapi bosnya tidak peduli, padahal informasinya A1. Lalu output-nya karena pimpinannya tidak becus, misalnya, informasi itu dibiarkan saja. Besoknya, ada kejadian, kerusuhan.

Tidak bisa yang demikian itu dengan enteng dikatakan intelijen kita lemah. Seorang intel lapangan sudah menemukan hal-hal yang detail. Tapi semua itu tidak dibaca, tidak ditengarai, tidak dikaji melalui kompartemen-kompartemen yang ada. Itu semua pada akhirnya menimbulkan distorsi informasi kepada end user.

Mengapa bisa terjadi demikian?

Dalam hal ini memang ada kedodoran. Kalau saya lihat pemilihan perwira atau petugas intelijen, seharusnya lebih ditingkatkan kualitasnya. Anak-anak PTIK itu, akan berupaya setengah mati masuk reskrim, lantas, atau yang cinta brimob, masuk di sabhara. Yang mengatakan ingin masuk Intel jauh lebih sedikit.

Waktu penelitian, saya datang ke daerah. Kasat intelnya saya ajak omong. Mereka tidak tahu kalau sedang diteliti, jadi yang tergalang mereka bukan saya. Padahal seharusnya mereka bisa dengan mudah melihat ada orang seperti saya, yang mengajukan berbagai pertanyaan “bodoh”.

Itulah kualitas petugas intel yang seharusnya ditingkatkan melalui rekruitmen secara mendasar dan runtut.  Sehingga, ketika diterjunkan ke lapangan memiliki kemampuan pikir yang mumpuni dan memiliki kemampuan melihat ke depan (instinctive). Namanya saja intelligence, kecerdasan.

Selain soal rekruitmen?

Undang-undangnya. Kita lihat, undang-undang kepolisian saja tidak melindungi anggotanya, karena ada tuntutan HAM. Seharusnya secara tegas undang-undang itu dapat melindungi anggotanya. Tapi, jangan sampai ada abuse of power atau penyelewengan.

Juga soal pendanaan. Pengaktifan kegiatan intelijen sedemikian rupa, sebenarnya dapat menciptakan keadaan aman. Tapi jangan lupa hal itu butuh proses dan biaya yang besar. Dalam kasus Temanggung, misalnya, kasat intel juga kapolresnya seharusnya intensif melakukan penggalangan karena masyarakatnya plural.

Yang saya dengar, aparat baru mengadakan penggalangan setelah peristiwa terjadi.  Pendekatan kepada tokoh masyarakat seharusnya sebelumnya, seperti yang menjadi sepektrum intelijen yakni mendahului, menyertai, dan mengakhiri. Hal ini tidak dilakukan maksimal bisa jadi karena dana operasi yang cekak dan kemampuan serta kemauan yang tak maksimal

Untuk memperbaiki kondisi tersebut?

Dalam penelitian saya, saya ajukan saran, perbaikan dalam pola rekruitmen dan pendidikan. Seorang intel harus dibedakan sifat dan karakternya dengan reskrim dan lantas. Intel itu harus orang yang day by day, mempelajari dan mempelajari, menggali dan menggali.  

Proses ini dalam beberapa hal berjalan. Tapi baru saja mulai pinter sudah dipindahkan atau  minta pindah ke reskrim atau lainnya. Akhirnya, tidak muncul intel yang handal dan rasa bangga menjadi intel.

Polri sebenarnya dapat bahu membahu dengan TNI dalam melakukan kegiatan intelijen, tapi faktanya justru terlihat ada gengsi kelembagaan. Menurut anda?

Ada dalam undang-undang kepolisian yang mengadopsi undang-undang TNI. Dalam undang-undang kepolisian ditulis, TNI dapat membantu kepolisian dan pemerintah daerah ketika menghadapi amuk massa atau aktifitas massa yang tidak dapat direda.

Pertanyaannya, ketika kasus Cikeusik yang dicopot hanya kapolda dan kapolres serta direktur intelijen. Kok dandim dan danrem tidak, padahal itu satu kesatuan pikir di sana, satu kesatuan kegiatan di sana. Itu kenapa?

Dalam hal ini semestinya polisi tidak sendirian. Segala sesuatunya integrated dan harus berbasis kecintaan kepada NKRI. Kalau mengurus negara bersekat-sekat, itu repot. Kita sudah dilindungi oleh satu undang-undang. Apa gunanya ada rapat koordinasi antara TNI dan Polri jika tidak dapat terintegrasi? Peristiwa Cikeusik, itu tidak datang tiba-tiba.

Intelijen sepertinya selalu kecolongan dalam menghadapi banyak kasus keamanan nasional. Tanggapan anda?

Intel sebenarnya sudah tahu keadaaannya. Karena pergerakan-pergerakan itu sudah ada informasi atau analisis yang mendukung. Tapi karena demokratisasi, kondisinya menjadi lain. Rakyat inginnya aman tapi ketika dikasih pola pengamanan seperti dulu mereka berteriak, dianggap aparat membelenggu.

Memang harus  meminimalkan egosektoral, yang sekarang ini terjadi rakyat secara egois ingin memenangkan tujuannya, pemerintah juga menonjolkan egonya melakukan hal-hal yang diinginkan. Jadi ada unsur paksa baik dari rakyat maupun pemerintah. Hal ini akhirnya menimbulkan benturan. Padahal itu tidak semua kepentingan bersama.

Sekarang kearifan lokal sudah semakin menipis. Mereka melupakan hidup dalam alam demokrasi yang pancasilais. Dari ormas-ormas, kelompok agama, sosial selalu ingin menjadi yang ter. Bukan kebersamaan. Ini bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

Potensi gangguan keamanan nasional dapat dikatakan cukup besar, intelijen kedodoran. Mengapa pembahasan paket undang-undang keamanan nasional terkesan ada tarik ulur?

Kita sekarang lagi membahas undang-undang intelijen. Saya adalah sekretaris panitia kerjanya. Tapi banyak yang mengatakan rancangan undang-undang intelijen ini seperti undang-undang BIN. Yang saya agak kecewa, polisi dijadikan intelijen kriminal bukan keamanan.

Kalau intelijen kriminal itu kurang menjangkau ketika ada gangguan-gangguan keamanan yang sifatnya berkaitan dengan epoleksosbud. Misalnya, ada sandiwara atau kegiatan lainnya di TIM atau tempat lain, terus agak berbahaya untuk dipublikasi, polisi tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak  ada wewenang itu.

Persoalan-persoalan seperti itu, tercakup dalam intelijen keamanan. Intelijen keamanan juga mengawasi deteksi dini gangguan, ancaman-ancaman faktual yang berada dalam rana ipoleksosbud dan astagrata. Jadi masih perlu banyak pengkritisan.

Soal konsep kerahasiaan negara juga masih debatable, sehingga pembahasan rancangan undang-undangnya juga terus tertunda. Mengapa?

Kita harus berhati-hati, karena kita bicara mengenai intelijen, mengenai rahasia negara. Kalau semua tidak lagi memiliki rahasia negara, tentunya kita menyiapkan diri dijajah lagi dengan cara yang beda bisa secara sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Rakyat maunya semua terbuka, temasuk terhadap lembaga intelijen. Padahal tidak semuanya bisa terbuka. Jadi kita harus mempunyai konsepsi berpikir bahwa ada hal-hal rahasia yang menjadi tugas intelijen. Tapi satu sisi seharusnya pihak-pihak berwenang tidak menjadikan lembaga intelijen bias, untuk mengamankan pemerintah belaka.

Beberapa kelompok LSM meminta anggaran untuk penguatan dan operasi-operasi intelijen transparan. Menurut anda?

Itu terkait dengan fungsi DPR, untuk menanyakan secara detil penggunaan anggaran. Tidak semuanya bisa dibuka kepada publik. Seperti anggaran untuk BIN, itu ada yang tangible seperti pembelian alat dan sebagainya, dan intangible seperti penggalangan. Politik anggarannya separuh tangible separuh intangible. LSM minta semuanya dibuka.

Kasus Cikeusik, Temanggung dan Pasuruan terlihat begitu sistematis. Ada kesan hal ini merupakan “operasi intelijen”. Ada end user?

Kasus-kasus terakhir, ada the man behind the activity, itu pasti. Tapi kita tidak bisa katakan itu sebagai end user dalam arti kata formal. Apabila itu dikatakan demikian dan itu benar saya hanya bisa mengatakan itu the man behind the activity.

Mana musuh mana teman, itu terjadi sekarang di sini. Saya bilang ada kebingungan berjamaah. Kalau kita tengarai, dalam melihat gerak apa yang ada atau terjadi sekarang sangat memprihatinkan di mana peristiwa itu terjadi secara beruntun.

Apabila itu benar ada the man behind the activity, sampai harus mengorbankan keselamatan warga negara dan lain sebagaianya, meskipun itu dengan tujuan untuk hal yang lebih besar, untuk kepentingan negara, misalnya. Tapi kepentingan negara macam apa? sehingga harus mengorbankan warga negaranya sendiri. Mengenai siapa mereka, tentunya bukan domain saya menjawabnya.

Apakah pihak asing?
Bisa aja kepentingan itu, variabelnya ada saja. Variable itu jangan katakan tidak mungkin. Itulah yang semestinya menjadi tugas intelkam dan intelijen strategis untuk mengawasinya. Insan intelijen seharusnya melaksanakan teori praktis Sun Tzu: kenali kawanmu, kenali musuhmu, seribu kali perang, seribu kali menang! (Repro INTELIJEN)

Share Button