February 20, 2018

Ketum Pemuda Muhammadiyah: Presiden dan DPR tak Mau Dikritik, Semuanya Mau jadi Tuhan

Gedung DPR MPR RI (ist)


intelijen – Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ditentang banyak pihak.

Setidaknya ada tiga perubahan krusial dalam revisi UU MD3. Ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sudah memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.

“Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,” kata Dahnil seperti dikutip Tirto (13/02).

Secara khusus, Dahnil meminta elit parpol pendukung revisi UU MD3 untuk tidak menyeret demokrasi Indonesia masuk kembali ke era kegelapan demokrasi.

“Dengan rendah hati Bapak-bapak, mohon jangan seret Demokrasi Indonesia masuk kembali ke era kegelapan, di mana kritik dimaknai Penghinaan. UU MD3 dengan tambahan 3 pasal justru menghina nalar publik @prabowo @jokowi @ZUL_Hasan @cakimiNOW @MRomahurmuziy @hnurwahid @Fahrihamzah @fadlizon,” tulis Dahnil di akun Twitter @Dahnilanzar.

Menurut Dahnil, dengan memakai tiga ‘pasal karet’ tersebut, kritik bisa menjadi penghinaan. “Tidak mau kalah dengan Presiden, DPR pun tak mau ‘dikritik’, kritik bisa jadi penghinaan, tinggal pakai pasal karet tsb,” tegas @Dahnilanzar.

@Dahnilanzar juga menulis: “Untuk membungkam kritik, maka kritik disebut penghinaan. Presiden tak Mau dikritik. DPR Tak mau dikritik. Tokoh agama pun tak mau dikritik. Matinya dialektika. Semuanya mau jadi Tuhan.”

Selain menolak memilih partai pendukung revisi UU MD3, Dahnil mengaku, tidak menutup kemungkinan akan mengajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Dahnil akan melakukan pembahasan dengan internal dan koalisi masyarakat sipil sebelum menggugat ke Mahkamah Konsitusi.

Share Button

Related Posts