March 27, 2019

Kasus Habib Rizieq Di-SP3, Hukum di Negeri Masih Hidup di Pundak Kepolisian RI

Natalius Pigai, (ist)


Kami menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Apalagi, kepolisian juga sangat kooperatif, dimana Komnas HAM sudah lakukan pertemuan kurang lebih empat kali, termasuk pertemuan dengan Kapolri, penyidik Polri, maupun Polda Metro Jaya.

Hal ini menegaskan bahwa sikap kami sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian, kami juga sangat memahami proses sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) karena ada indikasi bahwa kepolisian bekerja secara profesional, objektif dan impasial.

Terlepas dari penghormatan kami terhadap tugas kepolisian, bahwa sedari awal sebenarnya saya meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi komprehensif atasi kegaduhan nasional nasional. Terlebih, kegaduhan yang ada menurut saya mengganggu integritas sosial, integritas nasional, dan pembangunan Nawacita.

Penyelesaian kegaduan ini harus berpedoman pada prinsip non judisial dan restoratif justice melalui dialog yang melibatkan pemimpin struktural, kultural maupun mereka yang menjadi korban.

Tujuan kami adalah Negara atau Pemerintan sejatinya mengambil langkah progresif ciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas muslim. Salah satu langkah yang diambil yaitu bertujuan untuk ciptakan kedamaian dan hentikan kegaduhan.

Pada persoalan yang melibatkan umat muslim, ulama, habaib dan aktivis nasional ini mau tidak mau kepolisian negara menghadapi dilema di tengah tarikan berbagai kepentingan. Ibarat Kepolisian ibarat diserbu dari delapan penjuru mata angin.

Apalagi, pada saat dimana Indonesia berada pada turbulensi politik yang tinggi, semua orang berharap kepolisian sebagai alat pemukul lawan. Namun, hanya dengan profesionalisme mampu menjaga marwah institusi kepolisian.

Share Button

Related Posts