October 23, 2018

Jubir Demokrat: Daripada Celometan, Jaksa Agung Lebih Baik Urus Kasus ‘Bus Berkarat DKI’ era Jokowi!

HM Prasetyo (tempo)


intelijen – Secara provokatif, Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi “harapan” Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Twitter @SBYudhoyono.

Kader Partai Nasdem ini menanggapi salah satu point dari kultwit @SBYudhoyono soal harapan SBY agar jelang Pilpres 2019, “hukum rimba” tidak berlaku.

“Dari dulu juga tidak ada hukum rimba. Itu zaman dulu kala mungkin seperti itu, cuma Tarzan yang seperti itu (hukum rimba). Ini kan enggak,” sindir Prasetyo di Kompleks Istana Bogor, seperti dikutip cnnindonesia (18/04).

Kader Partai Demokrat pun menyoal pernyataan Prasetyo itu. Komunikator Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bahkan meminta Jaksa Agung M Prasetyo untuk tidak celometan menanggapi harapan SBY.

Ferdinand meminta Jagung untuk mengurus perkara yang benar, salah satunya skandal bus berkarat DKI di era Joko Widodo. “Daripada Jaksa Agung celometan nanggapin twit-nya @SBYudhoyono, lebih baik urus perkara yang benar. Coba dijawab kasus 2014 ini udah gimana? @KejaksaanRI,” tegas Ferdinand di akun @LawanPoLitikJKW. @LawanPoLitikJKW menyertakan link tulisan bertajuk “Kasus Bus, Kejagung Didesak Segera Periksa Jokowi”.

Tak hanya itu, @LawanPoLitikJKW juga mengingatkan: “Inilah yang paling bahaya dalam sebuah negara, ketika INTELIJEN dan JAKSA AGUNG berasal dari sebuah Partai. @KejaksaanRI.”

Penegasan Ferdinand itu mengutip salah satu harapan @SBYudhoyono: “Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak “kesusupan” agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik.”

Sebelumnya, HM Prasetyo menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum pasti menjunjung hukum yang terukur dan selalu berjalan di atas fakta serta bukti. Jelang tahun politik, penerapan hukum seperti itu diklaim Prasetyo tetap akan dijunjung tinggi.

Atas dasar itu, Prasetyo enggan mengomentari lebih lanjut imbauan Presiden kelima RI tersebut karena hal itu sama sekali tidak pernah terjadi di Indonesia terutama dalam pemerintahan Joko Widodo. “Enggak perlu ditanggapi karena tidak berlaku. Itu kan hanya praduga atau kecurigaan saja,” tutur Prasetyo.

Share Button

Related Posts