February 24, 2019

Jokowi Dikecam Internasional! Lebih Masuk Akal Usir Dubes Cina Ketimbang Dubes Arab Saudi!

Joko Widodo (ist)


intelijen – Alasan Pemerintah RI yang tidak akan mencampuri kejahatan kemanusiaan suku minoritas Muslim China, Uighur, karena utang dan investasi, memanaskan suhu politik dalam negeri.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap Uighur, Jum’at (21/12) akan digelar “Aksi Nasional Bela Muslim Uyghur”. Aksi massa yang akan digelar di depan Kedubes RRC merupakan wujud protes warga negara Indonesia kepada Pemerintah China Komunis. Massa akan menuntut pengusiran Dubes China untuk Indonesia.

Pemikir Islam Abdullah Haidir menyatakan mendukung pengusiran Dubes Cina. Menurut Abdullah Haidir menuntut pengusiran Dubes Cina jauh lebih beralasan ketimbang menuntut pengusiran Dubes Arab Saudi.

“Jauh lebih beralasan menuntut usir Dubes Cina ketimbang menuntut usir Dubes Saudi…… kalau ada ‘rahmah’ di hati… #SaveUighur #UsirDubesChina,” tegas Abdullah di akun Twitter @abdullahhaidir1.

Tak hanya aksi massa mengepung Kedubes China, Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menggalang “Petisi Bersama Mengutuk Aksi Genosida Cina Terhadap Muslim Uyghur”.

Petisi itu akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Ketua MPR, Deplu, Kedubes RRC, UN for Human Rights, Sekjen PBB, Uni Eropa, Sekretariat ASEAN dan lainnya.

“Kami Rakyat Indonesia yang cinta Keadilan dan Kemerdekaan, menyatakan Mengutuk Tindakan Penyiksaan dan Pemusnahan Etnis Uyghur oleh Pemerintah Komunis Cina, serta meminta Pemerintah Indonesia Bertindak mencegah aksi pelanggaran HAM ini dan Mengusir Duta Besar Cina dari Indonesia!” demikian bunyi petisi tersebut.

Sebelumnya, World Uyghur Congress (Kongres Uighur Sedunia) yang mewakili kepentingan kolektif suku Uighur baik di dalam maupun di luar Kawasan Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok, melalui akun Twitter resmi @UyghurCongress memposting sebuah artikel The Jakarta Post tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jussuf Kalla.

Dalam artikel tersebut, Jusuf Kalla mengaku dilema. Pasalnya, di tengah desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar pemerintah dapat membantu pembebasan warga Uighur, pihaknya tidak dapat melakukan bantuan dengan alasan tidak dapat mencampuri kebijakan bangsa lain.

World Congress Uyghur menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, Indonesia yang diketahui merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya dapat membantu sesama umat muslim lainnya.

“Meskipun ada tekanan, Wakil Presiden #Indonesia Jusuf Kalla @Pak_JK mengatakan Indonesia tidak akan ikut campur dalam perlakuan # China #Uyghurs. Tanggapan ini sangat mengecewakan. Indonesia harus berbicara menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” tulis admin World Congress Uyghur.

“Investasi, uang, dan pengaruh Cina tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Kami mendesak #Indonesia untuk menemukan suaranya dan berbicara untuk orang-orang #Uyghur,” tulis @UyghurCongress.

Share Button

Related Posts