August 20, 2018

Iriani Sophiaan, Membawa “Intelijen Operasi” Sebagai Ilmu

dok.INTELIJEN


dok.INTELIJEN

INTELIJEN.co.id – Ada beberapa mahasiswa asing yang mencoba melakukan operasi intelijen provokasi dan penggalangan di bangku kuliah S2 Intelijen UI. Iriani Sophiaan harus berhadapan dengan provokasi agen asing yang menginginkan reformasi intelijen ala Amerika Serikat di tubuh badan intelijen Indonesia.

Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 diperkirakan akan merosot jika dibandingkan Pilpres 2004. Kualitas Pilpres 2009 semakin menurun. Tidak saja dilihat dari organisasi penyelenggara pemilu, tetapi juga kualitas para calon yang berlaga.

Dengan pertimbangan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat, salah satu lembaga advokasi masyarakat untuk pemilihan presiden, Presidential Candidate Watchers (PCW),  memilih tidak melakukan aktivitas terkait Pilpres 2009.

Pada Pilpres 2004, PCW rutin menggelar berbagai program advokasi agar masyarakat memilih dengan cerdas calon presiden yang dianggap bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. PCW sempat mengkritisi dipilihnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sebagai salah satu juru kampanye PDI Perjuangan pada Pemilu 2004. Kepala badan intelijen yang menjabat sebagai juru kampanye bisa menjadi preseden buruk bagi sebuah negara.

Keputusan PCW untuk menarik diri dari hiruk pikuk Pilpres 2009 tidak lepas dari pertimbangan Koordinator Presidential Candidates Watchers, Fadjari Iriani Sophiaan Yudoyoko. Putri bungsu diplomat senior Manai Sophiaan ini melihat bahwa lembaga advokasi tidak diperlukan lagi ketika calon presiden yang dimunculkan sama seperti pada Pilpres 2004.

Akademisi yang telah lama berkutat di dunia intelijen ini memang dikenal teguh memegang prinsip. Hal itu tercermin dari konsistensi Iriani Sophiaan dalam berwacana, khususnya terkait dunia intelijen.

Tak salah jika Iriani dipercaya sebagai Ketua Program Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen, PKN-PPS Universitas Indonesia (S2 Intelijen UI). Iriani menjadi satu-satunya wanita di Asia yang mengetuai program pascasarjana bidang intelijen.

Iriani sendiri termasuk salah satu penggagas program pascasarjana bidang intelijen di Universitas Indonesia. Ibu tiga anak ini menjabat sejak Program Kajian Stratejik Intelijen UI didirikan pada pertengahan 2004.

Pada awalnya, ide pendirian S2 Intelijen digagas oleh Badan Intelijen Negara (BIN)  di bawah kepemimpinan AM Hendropriyono. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat berencana mendirikan sekolah intelijen di Batam serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul.

Hanya saja rencana sekolah intelijen Batam terbentur peraturan perundangan yang mengisyaratkan bahwa gelar kesarjanaan hanya bisa diberikan oleh universitas atau perguruan tinggi, bukan lembaga departemental. Sementara BIN berkedudukan sebagaimana sebuah departemen.

Untuk menyikapi kendala tersebut Kepala BIN, AM Hendropriyono, mengambil inisiatif melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Universitas Gadjahmada, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia dipilih sebagai mitra kerjasama. Dalam pelaksanaannya, sekolah intelijen internasional didirikan atas kerjasama BIN dengan Universitas Indonesia.

Hanya saja, ketika proses seleksi mahasiswa selesai, terjadi pergantian tampuk kekuasaan di Indonesia. Presiden Megawati diganti, demikian juga AM Hendropriyono. Akibatnya, status S-2 Intelijen terkatung-katung, padahal banyak mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa.

Sebagai ketua program, Iriani ketika itu menegaskan bahwa program S-2 Intelijen harus tetap berjalan karena telah membawa institusi Universitas Indonesia. Mahasiswa yang datangya dari berbagai negara harus dikelola. Untuk itu Iriani menyatakan bertanggungjawab atas kelanjutan program S-2 intelijen.

Perang Wacana

Mengelola sebuah institusi baru tidak semudah membalik telapak tangan. Kehadiran mahasiswa asing yang berlatar belakang institusi intelijen memunculkan permasalahan tersendiri. Iriani harus terlibat dalam perang wacana dengan mahasiswa yang menuntut perbedaan tegas antara ilmu intelijen dengan ilmu sosial dalam kurikulum S2 Intelijen. Mahasiswa angkatan pertama berasal dari badan-badan intelijen internasional, misalnya dari Australia, Singapura, Malaysia dan Brunei.

Tak hanya itu, ada beberapa mahasiswa asing yang mencoba melakukan operasi intelijen provokasi dan penggalangan di bangku kuliah S2 Intelijen. Dengan latar belakang kemampuan intelijen operasi, agen asing tersebut menjadi provokator untuk hal-hal tertentu, misalnya terkait reformasi intelijen Indonesia yang diarahkan untuk mengadopsi reformasi intelijen ala Amerika Serikat.

Sebagai ketua program, Iriani bersama staf yang lain, berupaya mengkonter operasi intelijen tersebut agar tidak semakin menguat. Tak heran jika Iriani sering terlibat perang wacana dengan mahasiswa S2 Intelijen.  Untuk menjaga independensi sebagai akademisi, Iriani ingin membawa intelijen operasi sebagai ilmu.

Kemampuan Iriani dalam perang wacana di seputar dunia intelijen tidak diragukan lagi. Latar belakang pendidikan ilmu politik dan hubungan internasional menjadi bekal. Bahkan saat ini Iriani berupaya meraih gelar S3 dengan disertasi masalah intelijen, sebuah disertasi yang mungkin belum pernah ada.

Kemahiran dalam diplomasi dan perang wacana menjadi nilai lebih bagi Iriani. Darah diplomat memang mengalir deras pada diri Iriani Sophiaan Yudoyoko. Sang ayah, Manai Sophian adalah seorang mantan diplomat senior yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet pada era Soekarno. Mantan Sekjen Partai Nasional Indonesia (PNI) ini dikenal sebagai tokoh yang sampai akhir hayatnya konsisten memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Sebagai anggota parlemen, Manai pernah mengeluarkan mosi yang kemudian disebut ”Mosi Manai Sophiaan” dan sempat menggegerkan institusi militer.

Sejak masih umur enam tahun, adik kandung politisi Sophan Sophiaan ini sudah terbiasa dengan dunia diplomasi, politik dan intelijen. Sang ayah, Manai Sophiaan, biasa mengadakan rapat atau diskusi di rumah tinggal keluarga. Sejalan dengan itu, meskipun masih belia, Iriani tertarik mendengarkan diskusi politik yang dilakukan sang ayah dan koleganya. Pengalaman masa kecil itu terekam dalam memori Iriani. Tak heran, ketika memasuki bangku sekolah, Iriani dikenal cakap dalam penguasaan diplomasi dan politik.

Melihat talenta yang ada pada Iriani, Manai Sophiaan, secara tidak langsung sejak awal telah mengembleng Iriani dengan politik, diplomasi dan intelijen. Sang ayah pula lah yang sejatinya mengarahkan Iriani di dunia pendidikan dan politik. Manai meminta Iriani meninggalkan dunia artis yang sempat dijalani, mulai dari main film, model, hingga penari. Manai mengusulkan agar Iriani menerima tawaran sebagai asisten dosen.

Pengamat politik yang juga guru besar ilmu politik Universitas Indonesia Prof Miriam Budiardjo juga sempat mengultimatum Iriani agar meninggalkan dunia artis dan berkonsentrasi sebagai akademisi.

Sejalan dengan itu, keluarga Iriani, termasuk sang suami, Yudoyoko mendukung karir Iriani di dunia akademisi yang bersentuhan dengan intelijen dan politik. Bahkan anak perempuan pasangan Iriani-Yudoyoko mengikuti jejak kakek dan sang ibu. Ia sudah mulai masuk di dunia politik.

Kontraintelijen

Uniknya, tidak banyak perempuan yang tertarik dengan dunia intelijen. Bagi Iriani, intelijen sebenarnya bukan semata-mata karena fisiknya, tetapi lebih kepada pemikiran dan analisis. Kelembutan perempuan di dunia intelijen justru berguna. Untuk itulah, Iriani dipercaya sebagai ketua program intelijen UI, di mana salah satu tujuannya adalah diperlukannya kekuatan negosiasi perempuan untuk menghadapi agen intelijen berbagai negara yang tergabung di Kajian Stratejik Intelijen UI.

Disebut-sebut, Kajian Stratejik Intelijen UI memang didirikan untuk membangun jaringan atau komunitas intelijen antar negara, khususnya negara ASEAN. Tak salah jika  sejumlah dosen asing terlibat.

Terkait dengan hal tersebut, peran ketua program cukup sentral. Yakni, harus mampu  mengkoordinasikan seluruh staf yang bisa jadi memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Ketika angkatan pertama S2 Intelijen, pengaruh asing khususnya Barat cukup kuat. Independensi menguat setelah angkatan kedua dan ketiga. Sejalan dengan kondisi tersebut, kurikulum perkuliahan pun diubah, yakni menggunakan konsep akademis di mana intelijen ditempatkan sebagai ilmu, bukan intelijen sebagai operasi.

Bergerak dalam wacana antiintervensi asing, Iriani harus menghadapi berbagai macam propaganda yang menyudutkan. Miriam Budiardjo Resource Center (MBRC) dan American Corner, di mana Iriani pernah menjabat sebagai Direktur MBRC, dikaitkan dengan upaya propaganda pro Amerika Serikat.

MBRC merupakan penyempurnaan dari Perpustakaan FISIP Universitas Indonesia yang  pendiriannya didukung oleh Kedutaan Besar AS melalui pusat informasi Information Resource Center (IRC) dan Seksi Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Amerika Serikat (Public Affair Section/PAS). Sementara American Corner, merupakan fasilitas berupa sumber-sumber informasi yang ditempatkan di sudut MBRC. Dari penelusuran sejarah mengenai badan diplomasi AS sejak Perang Dunia hingga pasca Peristiwa 11 September, American Corner dapat dipandang sebagai alat diplomasi publik Pemerintah AS.

Di mata Iriani Sophiaan, American Corner merupakan jalan bagi FISIP UI untuk mendapatkan jaringan dan promosi internasional, ada perhitungan mutual benefit. Meskipun disadari bahwa dengan melakukan kerjasama dengan Kedubes AS bisa dipandang FISIP UI telah ikut menyebarkan kebudayaan AS itu. Berikut petikan wawancara Iriani dengan INTELIJEN pada Mei 2009 di Kampus UI Depok.

Ada Restu Grand Design untuk Presiden RI

Pada Pilpres 2004 Anda aktif menggerakan Presidential Candidate Watcher (PCW) untuk mengadvokasi masyarakat. Mengapa upaya positif itu tidak dilakukan kembali pada Pilpres 2009?

Saya apatis dan patah arang melihat kualitas pemilu yang semakin menurun. Tidak saja dari kapasitas lembaga penyelenggara pemilu yang tidak berkualitas, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para calon. Angka golput juga naik cukup signifikan.

Tujuan pendirian PCW adalah untuk advokasi. Jika capres 2004 dan capres 2009 tidak berubah, berarti tidak ada yang perlu diadvokasi. Percuma memberikan advokasi. Masyarakat sudah tahu kinerja, kapasitas dan kapabilitas masing-masing capres. Ujung-ujungnya tetap saja politik uang.

Terkait dunia intelijen, mungkinkah Presiden RI terpilih bisa melepaskan diri dari ketergantungan dengan pihak asing?

Selalu ada intervensi grand design terhadap Presiden RI terpilih. Tanpa persetujuan dari grand design seseorang tidak akan mungkin menjadi presiden di Indonesia. Semua itu terjadi kerena memang kondisi perpolitikan di Indonesia masih bergantung kepada pihak asing. Pengaruh asing sudah masuk ke dalam berbagai kekuatan di Indonesia.

Grand design tidak saja dari AS tetapi lintas negara. Di dalamnya ada Yahudi dan Uni Eropa. Dunia ini dipegang oleh grand designer, yang tidak  saja dari AS. Grand designer itulah yang akan melihat peluang calon presiden. Jadi bukan hanya pada persoalan kekuatan politik atau uang, tetapi juga melihat akseptabilitas di masyarakat.

Jika memang intervensi asing dilihat sebagai operasi intelijen, sejauhmana upaya konterintelijen dilakukan badan intelijen negara?

Siapa yang akan berupaya melakukan konter jika semua berkepentingan terhadap kekuasaan. Kondisi Indonesia yang tidak bisa lepas dari pengaruh grand design memunculkan pesimisme. Semakin hari kekuatan asing itu semakin mencengkeram. Hasil dari intervensi itu ditunjukkan oleh para elit yang menjadi sangat hedonis, konsumtif, dan tidak mau memikirkan Indonesia pada 25 tahun mendatang.

Bagaimana peran Badan Intelijen Negara dalam menghadapi operasi intelijen asing?

BIN sendiri terlihat masih bingung menempatkan diri. BIN seharusnya menjadi badan intelijen negara yang mengkoordinir semua komunitas intelijen di Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan BIN sebagai koordinator jika undang-undang yang mengaturnya belum ada. Akibatnya, BAIS, BIN, Baintelkam, dan lembaga intel negara lainnya, jalan sendiri-sendiri. Kasus keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, menjadi bukti bahwa intel kejaksaan bersaing dengan kepolisian. Bahkan publik melihatnya sebagai permainan balas dendam.

BIN memang melayani presiden, tetapi bukan melayani presiden secara pribadi. BIN harus melayani kepentingan publik. Undang Undang Intelijen masih terpending karena memang masih ada perbedaan pandangan di masyarakat tentang intelijen.

Anda melihat ada upaya pelemahan sistematis dalam organisasi intelijen di Indonesia?

Memang terjadi seperti itu. Ada suatu gerakan yang berusaha melemahkan Indonesia dari segala lini, tidak saja di legislatif tetapi juga eksekutif. Di dalam BIN sendiri disebut-sebut terdiri dari beberapa kubu. Ada faksi sipil dan faksi militer. Selain itu ada orang-orang lama di BIN yang masih dipegang oleh penguasa lama.

Kondisi itu bisa saja mempengaruhi produk BIN sebagai badan intelijen. Karena memang pengaruh pimpinan tidak bisa menjangkau semua personal, sehingga terjadi faksi-faksi. Akibatnya, informasi yang disampaikan termanipulasi sehingga laporan yang ada tidak akurat.

Sebagai lembaga strategis yang berkonsentrasi dalam dunia intelijen, sejauhmana peran lembaga Kajian Stratejik Intelijen UI untuk memberikan satu solusi terkait persoalan bangsa, utamanya masalah intervensi asing?

Dari sisi dana, Kajian Stratejik UI tidak terlalu kuat. Yang dilakukan hanya sebatas menyadarkan semua pihak untuk bersama-sama membahas persoalan bangsa dalam satu wacana. Yang paling mudah adalah menyelenggarakan diskusi atau focus group. Karena untuk melakukan penilitian dana yang dibutuhkan cukup besar.

Di dalam Kajian Stratejik UI sendiri sejatinya telah terjadi perang intelijen. Kami selalu berupaya membendung upaya pihak-pihak yang membawa pesan grand design dalam konsep-konsep perkuliahan intelijen. Sedapat mungkin hal itu ditahan. Memang, kadang-kadang upaya itu tidak mudah dilakukan karena orang-orang itu cukup ahli dan berpengalaman. Konter intelijen yang dilakukan dengan mengajukan konsep pembanding yang berbeda dengan skenario Barat.

Produk Undang Undang Intelijen bisa menjadi solusi menghadapi intervensi asing?

Undang Undang Intelijen sendiri belum tuntas karena ada perbedaan pendapat terkait pasal-pasal yang condong bersifat Barat. Ada usulan agar harus ada keterbukaan di dalam intelijen. Mereka menuntut intelijen yang lebih terbuka dan transparan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin intelijen harus dibuka semua.

Di sisi lain, AS sendiri pasca “11 September” menciptakan kembali intelijen yang lebih tertutup dengan alat-alat yang lebih canggih untuk memata-matai warga negaranya sendiri. Sementara di Indonesia diminta untuk dibuka-buka. Tujuannya cukup jelas yakni untuk melemahkan Indonesia. Salah satunya dengan mengatakan transparansi untuk segala-galanya. Pembatasan intelijen yang kontra kepada HAM itu mungkin benar, tetapi membuka semua itu tidak bisa.

Profil

Nama:     
Dra.  Fadjari Iriani Sophiaan M.Si.

Tanggal lahir:     
Jakarta, 11 Februari 1952

Pendidikan    :      
– S1 Ilmu Politik  FISIP-UI    (1980)
– Program magang ilmu Hubungan Internasional University of Hawaii, USA  (1984)  
– Program magang mata kuliah Rusia dan Eropa Timur, The Ohio State University,     Colombus – OHIO, USA. (1991)
– Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP-UI (1997).

Karir:
– Dosen Program Sarjana / S1 FISIP UI
– Dosen Program Pasca Sarjana / S2, Kajian Intelijen Stratejik
– Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
– Ketua Program Kajian Intelijen Stratejik Pascasarjana UI
– Sekretaris Fakultas FISIP-UI
– Manajer  Ventura dan Kerjasama FISIP-UI  (2007 – 2008)
– Direktur  Miriam Budiardjo Resource Center (MBRC) FISIP UI (2004 –2006)
– Manajer Akademik untuk jenjang sarjana dan vokasi FISIP-UI (2002 – 2004)
– Peneliti pada Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (2003 – 2005)
– Ketua Program Sarjana  Ilmu Politik FISIP UI  (1999 – 2003)
– Kepala Divisi Publikasi pada laboratoriun Ilmu Politik  FISIP UI. (1997 – 1998)
– Sekretaris Departemen Politik FISIP – UI. (1980 – 1982)    

Pengalaman:
– Anggota Pokja untuk RUU Politik 2008 di Depdagri (2006-2008)
– Ketua  PCW (Presidential Candidate Watcher). (2004)
– Anggota Komite Reformasi Pendidikan Nasional (2001-2003)

Organisasi:
– Anggota Pokja/peer group untuk mengusulkan Presiden Barrack Obama sebagai Doktor Honoriscausa di Universitas Indonesia.
– Ketua bidang Organisasi  P4KI (Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia) (2006-2009).
– Anggota AIPI ( Assosiasi Ilmuwan Politik  Indonesia ) (1989 – 2004)
– Pengajar dan koordinator kelompok kerja Reformasi Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia, LEMHANAS (1999 – 2000)
– Wakil SEKJEN ILUNI FISIP – UI (1997 – 1999)
– Sekretaris AIPI Jakarta (1989 – 1993)     
– Anggota Senat  Mahasiswa  FISIP – UI. (1973 – 1974)
(INTELIJEN Nomer 3/Tahun VI/2009)

Share Button