December 10, 2018

Ini Dia Buku Putih Fadli Zon Soal Pemecatan Prabowo

Prabowo Subianto (IST)


Intelijen – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon pernah menulis tentang dugaan penculikan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dalam buku berjudul Politik Huru-Hara Mei 1998 yang diterbitkan oleh Insititute for Policy Studies pada 2004, ditulis bahwa Panglima ABRI Jenderal Wiranto memanggil Prabowo setelah mendengar adanya penculikan.

“Menurut Wiranto, Prabowo mengakui keterlibatan Kopassus dan operasi intelejen itu tidak dilaporkan dan meminta izin dari pimpinan ABRI,” tulis Fadli dalam bukunya. Prabowo saat itu beralasan hal itu dilakukan agar tidak merepotkan institusi.

Wiranto, kata Fadli, mendengar berita penculikan dari media massa. Wiranto menyebut kasus penculikan itu berlawanan dengan konsep “kompromis-dialogis”. Wiranto memerintahkan Kasum ABRI Mayjen TNI Fachrul Razi menemukan korban penculikan dan menindak tegas pelakunya.

Kemudian Wiranto memerintahkan agar sembilan orang yang ditahan agar segera dibebaskan. Selanjutnya, Pusat Polisi Militer ABRI diperintahkan menyelidiki pelaku yang terlibat serta memproses mereka ke Mahkamah Militer. Sedangkan masalah hukuman untuk para perwira diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk setelah Presiden Soeharto lengser.

Dewan Kehormatan Perwira dipimpin oleh KSAD Jenderal Subagyo dengan beberapa anggota, antara lain Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini adalah Presiden RI.

Hasil penyelidikan menyimpulkan Prabowo terbukti memerintahkan Mayor Bambang Kristiono beserta 10 anggota Tim Mawar untuk berupaya mengungkap informasi tentang adanya ancaman terhadap stabilitas kemanan nasional yang berasal dari gerakan radikal untuk menggagalkan Sidang Umum MPR 1998.

Tim Mawar, tulis Fadli, menangkap sembilan aktivis. Operasi ini dimulai tim pada 3 Februari dengan menculik Desmon J. Mahesa dan berakhir pada 27 Maret 1998. Aktivis terakhir yang diculik adalah Andi Arief.

Atas tindakan penculikan ini, Mahkamah Militer menjatuhi hukuman pidana 1-8 bulan terhadap Tim Mawar. Sedangkan DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari kedinasan dan Muchdi Pr. dari jabatan Komandan Jenderal Kopassus.

Sumber: Tempo

Share Button

Related Posts