October 24, 2018

Fadli Zon: Kehidupan Perburuhan di Era Jokowi Semakin Suram

Fadli Zon.


intelijen – Demi memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Demikian kesimpulan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam refleksi peringatan Hari Buruh tahun 2018.

“Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, pemerintah juga selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal China di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing,” ujarnya seperti dilansir SINDOnews, Selasa (1/5/2018).

Tiga tahun lalu, Fadli mencontohkan, melalui Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015, pemerintah telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing. Belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans Nomor 35 Tahun 2015.

“Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam Permenakertrans No. 35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Perpres No. 20/2018, misalnya, secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), namun karena tak ada lagi IMTA, maka tidak ada lagi proses ‘screening’ atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing,” jelasnya.

Dengan kata lain, kata Fadli, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui, apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat tinggal dua hari saja. Menurut dia, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Masih terkait izin, sesudah menghapus IMTA, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga membuat perkecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada Pasal 10 ayat (1a), disebutkan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA.”

Share Button

Related Posts