June 21, 2018

Dukung Zulkifli Hasan, Ratna Sarumpaet: Para Komisioner KPK Pura-pura ‘Bego’ Pada Kasus Mangkrak

Zulkifli Hasan dan Ustadz Abdul Somad (hidayatullah)


intelijen – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengaitkan politik uang dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, justru memunculkan kecaman untuk Ketum PAN itu. Zulkifli Hasan (Zulhas) dinilai tidak memahami UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menanggapi gelombang kecaman pada Zulhas, aktivis perempuan Ratna Sarumpaet membeberkan maksud dan tujuan Zulhas soal OTT KPK tersebut.

“Mungkin yang dipersoalkan Pak @ZUL_Hasan tidak adanya keseimbangan. OTT boleh. Tapi jangan @KPK_RI cuma sibuk pamer OTT sementara menghadapi Korupsi trilyunan seperti BLBI, di kasus-kasus besar yang sampai hari ini masih mangkrak seperti Century, Hambalang, RS Sumber Waras dll Para Komisaris KPK pura-pura bego,” tegas Ratna Sarumpaet di akun @RatnaSpaet.

Pernyataan keras Ratna itu menanggapi cuitan mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rian Ernest, di akun Twitter @rianernesto.

“Pak @ZUL_Hasan Ketua MPR yang terhormat. Setelah baca ini: 1. Karena KPK lawan extraordinary crime, OTT layak dilakukan. Rakyat dukung! Masalahnya apa? 2. Kok Bapak jadi takut akhir-akhir ini? Mengapa Pak? UU Tipikor mohon dibaca…,” tulis @rianernesto.

Belakangan Zulhas di akun @ZUL_Hasan menjawab: “Bung Rian yang baik, penjelasan lengkap saya ada di sini https://news.detik.com/read/2017/10/10/130010/3677823/10/soroti-ott-kepala-daerah-ketua-mpr-ada-yang-harus-dibenahi …Hati-hati terjebak judul, berita yang tidak lengkap dan akhirnya bikin kesimpulan sendiri. Thanks udah tanya ya.”

Seperti dikutip detik (10/10/2017), Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk perbaikan demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan Pidato Kebangsaan sekaligus membuka acara ‘Serap Aspirasi Masyarakat untuk Kejaksaan Agung yang Lebih Baik’ di Auditorium Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/10/2017). Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus tangkap tangan 6 bupati dan wali kota hanya dalam waktu 2 minggu.

“Ada yang harus dibenahi dalam demokrasi kita. Jangan semuanya diukur dengan uang tapi pilihlah yang bersih jujur dan punya integritas. Pendidikan politik ini yang harus disampaikan,” ujar Zulkifli.

“Saya mendukung penguatan lembaga penegak hukum kejaksaan, KPK maupun kepolisian. Harus saling menguatkan, jangan saling melemahkan,” sebutnya.

Share Button

Related Posts