March 29, 2017

Biaya STNK-BPKB Terlalu Tinggi, Mahfud MD: Salahnya Habib Rizieq!

Kapolri dan Petinggi GNPF MUI (antara)


intelijen – Aksi “saling lempar tanggungjawab” antara Presiden, Kapolri, DPR, dan Menkeu terkait keputusan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor, memunculkan polemik.

Guru besar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD turut menanggapi sikap “saling lempar bola antar petinggi negara itu.

“Kata Presiden kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri dan Kemenkeu mangaku bukan pihak yang menetapkannya. Salahnya Habib Riziq. Hahaha,” seloroh Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd.

Bahkan soal longsor di Pamekasan dan banjir di Bima menurut Mahfud juga “salah” Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu. “Salahnya Habib Riziq juga. Masak ada tanah longsor, nyalahkan saya. Enakan nyalahkan Habib Riziq. Insyallah ta’alaa beliau ikhlash lahir bathin,” kelakar @mohmahfudmd.

Sebelumnya, tokoh Islam KH Tengku Zulkarnain juga menyampaikan kegeramannya terkait aksi “saling lempar” antara Presiden, Kapolri, DPR, dan Menkeu terkait keputusan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

“Kenaikan biaya STNK sampai 300% bukan usulan siapa-siapa. Jadi usulan iblis dari neraka kah? Baru zaman ini mengalami hal seperti ini. Oh Tuhanku,” tulis Ustad Tengku di akun Twitter ‏@UstadTengku.

Ustad Tengku pun berharap pejabat berwenang terkait STNK dan BPKB untuk melapor terlebih dahulu ke Presiden. “Kami ingin tahu saja yang menaikkan 300 persen siapa? Semestinya tidak sampai presiden menanyakan. Pejabat berwenang lapor dulu ke Presiden…,” saran ‏@UstadTengku.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara 2 hingga 3 kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.

Pihak DPR akan segera memanggil Menkeu terkait kenaikan tarif STNK dan BPKB itu. Di sisi lain, Kapolri Tito Karnavian menyatakan usulan kenaikan tarif STNK dan BPKB bukan dari Polri. “Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito (04/01).

Pada hari yang sama Rabu (4/1/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.

Ironisnya, pada Kamis (05/01), Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif STNK dan BPKB itu. Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Share Button

Related Posts