February 24, 2019

“Biarkan Perwira TNI/Polri Aktif Masuk Kementerian, Jokowi Dicatat Sebagai Pengkhianat Reformasi”

Joko Widodo (rimanews)


intelijen – Pelibatan TNI di pemerintahan akan menghambat karir pegawai kementerian yang berpotensi dan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Menempatkan perwira ke dalam tubuh pemerintahan sama saja menunjukkan kegagalan Panglima TNI melakukan reformasi internal institusinya.

Kesimpulan itu menjadi sikap Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

“TNI merupakan alat negara yang mempunyai senjata, pasukan, dan patuh pada struktur hierarkis dan garis komando. Karakteristik yang memiliki kekuatan besar tersebut rentan disalahgunakan dalam pengerahan kekuatan melalui instruksi petingginya,” dimikian sikap KontraS di akun Twitter resmi @KontraS.

KontraS juga memberikan catatan, bahwa belakangan ini ada beberapa kebijakan yang mencampuradukkan kekuatan sipil dan militer. Antara lain, beberapa purnawiran TNI yang menduduki jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.

“Di sisi lain, berdasarkan catatan KontraS, kami menemukan bahwa beberapa kebijakan yang muncul belakangan mencoba mencampuradukkan kekuatan sipil dan militer. Beberapa peristiwa yang mengindikasikan hal tersebut, antara lain, Dewan Pertimbangan Presiden yang berisikan mantan purnawirawan TNI, seperti Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, serta Subagyo Hadi Siswoyo. Banyaknya mantan purnawirawan TNI sebagai penasihat presiden yang juga turut menyumbangkan nama–nama purnawiran lainnya untuk berada di ring 1, #Masihingat nama2 ini kan? Luhut Binsar Panjaitan — Menko Kemaritiman, Moeldoko — Kepala Staf Kepresidenan, Wiranto – Menkopolhukam, Ryamizard Ryacudu — Menteri Pertahanan, Djoko Setiadi — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan sebagai anggota Wantimpres,” tulis @KontraS.

Pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris bersuara keras soal rencana penempatan anggota TNI/Polri aktif di kementerian dengan lembaga negara.

Syamsuddin Haris menegaskan, jika Jokowi membiarkan masuknya TNI/Polri aktif ke ranah sipil, Jokowi akan dicatat sejarah sebagai pengkhianat terhadap cita-cita Reformas.

“Pak @jokowi, janganlah demi dukungan TNI/Polri dan menang dlm pilpres anda biarkan tentara dan polisi aktif masuk kembali ke ranah sipil. Jika anda biarkan, ini akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan thdp cita-cita reformasi,” tegas Syamsuddin Haris di akun @sy_haris.

 

Share Button

Related Posts