May 26, 2018

Ansyaad Mbai, Peredam Gelombang Radikalisme

dok.INTELIJEN


dok.INTELIJEN

INTELIJEN.co.id – Gerakan radikal mendapatkan dana yang cukup besar untuk menjalankan agenda khusus di Indonesia. Perlawanan terhadap gerakan radikal cukup berat. Sejumlah ulama siap membantu gerakan deradikalisasi jika DKPT berubah menjadi badan nasional. Jika badan nasional dibentuk, para ulama akan menjadi tenaga inti.

Ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, sepuluh hari setelah penyelenggaraan Pilpres 2009, masih menyisakan tanda tanya. Intelijen dan kepolisian dianggap gagal mengendus gerakan teroris di Indonesia. Upaya pemberantasan terorisme dianggap masih terkungkung oleh beberapa ketentuan dalam UU no 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

DPR RI dan pemerintah pun sepakat untuk mengamandemen berbagai ketentuan dalam UU Anti Terorisme yang menghambat penanggulangan terorisme. Bahkan DPR meminta pemerintah meningkatkan kapasitas dan keterpaduan dengan melibatkan masyarakat.

Dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Kementrian Polhukam untuk mengamandemen UU No 15/2003 telah dirumuskan tiga poin revisi. Yakni, penambahan masa penahanan tersangka teroris dari 7 x 24 jam menjadi dua tahun, penguatan fungsi TNI dan intelijen dalam menanggulangi terorisme, serta pendirian badan baru untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme.

Dorongan untuk menyempurnakan UU Anti Terorisme tidak lepas dari peran Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris (DKPT) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai.

Sebagai badan koordinasi penanggulangan terorisme, DKPT membutuhkan perangkat perundangan yang responsif. Dalam banyak kesempatan, Ansyaad Mbai, menyatakan bahwa UU Anti Terorisme masih terlalu lembek  dibandingkan dengan undang-undang sejenis yang dimiliki negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Australia. Akibatnya, upaya kontra terorisme yang dilakukan selama ini dinilai masih kurang efektif. Indonesia telah menjadi pilihan tempat persembunyian pelaku tindak terorisme.

Mantan Asisten Intel Kapolri ini berpandangan bahwa diperlukan perubahan sistem hukum penangangan terorisme di Indonesia. Upaya deradikalisasi memerlukan dasar hukum yang kuat. Salah satu hal yang menjadi fokus Ansyaad adalah masa penahanan dan penangkapan teroris yang terlalu pendek. Pertimbangannya, pembuktian adanya jaringan teroris memerlukan waktu yang cukup lama. Ansyaad mengibaratkan penahanan dan penangkapan teroris sama seperti maling ayam. Padahal di negara lain, seperti Perancis masa penangkapan dan penahanan 2 X 4 tahun.

Konsistensi Asyaad untuk memperjuangkan waktu penahanan dan penangkapan teroris, mendapat resistensi dari sejumlah kalangan. Dua LSM HAM, Kontras dan Imparsial terang-terangan menolak tiga rekomendasi amandemen UU Terorisme yang dirumuskan DPR RI-Kementrian Polhukam. Kedua LSM juga menolak rencana pembentukan lembaga baru, Badan Penanggulangan Terorisme, yang kemungkinan tidak lain adalah pengembangan dari DKPT.

Selama ini DKPT memang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri. Tugas DKPT sebatas memfasilitasi staf di lingkungan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan instansi-instansi yang bertanggungjawab dalam pemberantasan terorisme. Pembentukan DKPT merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002.

Konsisten

Sejak pembentukannya pada 29 November 2002, DKPT dipimpin Ansyaad Mbai. Desk yang beranggotakan 58 orang ini sejak awal memang diarahkan untuk dikembangkan menjadi badan nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Saat itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kepercayaan kepada Ansyaad Mbai untuk memimpin DKPT.

Meskipun telah berganti kabinet, Ansyaad Mbai tetap dipercaya untuk menduduki jabatan itu. Banyak kalangan menilai, Ansyaad memiliki pengalaman merumuskan kebijakan terkait penanganan terorisme.  Selain itu Ansyaad dipandang memiliki sikap yang konsisten dan tegas dalam upaya memberantas terorisme.

Selama memimpin DKPT, berbagai tantangan dihadapi Ansyaad. Di antara tantangan terberat yang harus dihadapi Ansyaad adalah ketika harus berhadapan dengan sinisme bahwa DKPT turut menciptakan stigma teroris yang diarahkan kepada kelompok Islam.

Ansyaad pernah melontarkan pernyataan kontroversi, yakni akan menangkapi para khatib yang menyebarkan kebencian. Pernyataan Ansyaad itu dirilis sebuah majalah nasional pada edisi Oktober 2005. Dalam sebuah wawancara Ansyaad menyatakan bahwa 50 persen khotbah Jum’at di masjid menyebarkan kebencian, dan Ansyaad berjanji menangkap para khatib jika ada yang melaporkan.

Pernyataan Ansyaad itu kontan memancing reaksi tokoh-tokoh Islam. Ulama senior Nahdatul Ulama, KH. Yusuf Hasyim, bahkan meminta Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto dan Menko Polhukam Jenderal TNI Widodo AS untuk memecat Ansyaad. Dituding memecah belah Islam, Ansyaad menyatakan membantah wawancara dengan majalah yang bersangkutan.

Terkait stigma teroris yang diusung Amerika Serikat, dalam satu kesempatan di depan Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, ketika itu, Ansyaad sempat memberikan klarifikasi masalah kesungguhan Indonesia menumpas Jamaah Islamiyah. Dijelaskan bahwa Jamaah Islamiyah secara harfiah adalah muslim society, di mana Indonesia mayoritas Muslim. Jika JI dikaitkan dengan terorisme, berarti Muslim Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Indonesia tidak akan memilih langkah yang menimbulkan masalah baru.

Menurut Ansyaad terorisme merupakan gerakan politis dan ideologis yang merespons situasi yang dianggap salah. Ketidakadilan dalam konflik Timur Tengah dan keterlibatan AS menjadi pembenaran atas aksi teroris. Terorisme sangat terkait dengan kondisi sosial politik internasional.

Jika AS menciptakan stigma teroris, Indonesia mencari pembuktian. Pernyataan itu diungkapkan Ansyaad ketika bertemu dengan ambassador for counter terorisme Amerika Serikat Mr. J Cofer Black. Dikatakan bahwa Indonesia setuju memerangi terorisme, tetapi Indonesia beda dengan negara AS. Indonesia membawa tersangka teroris ke pengadilan, sementara AS hanya menahan tersangka di Guantanamo, dan belum sama sekali melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Berikut cuplikan wawancara Ansyaad Mbai dengan INTELIJEN pada September 2009 di Jakarta.

Deradikalisasi Butuh Koordinasi

Dibandingkan dengan era Orde Baru, aksi terorisme pasca reformasi di Indonesia hampir selalu lepas pantauan lembaga intelijen. Di sisi lain, Intelijen yang “keras” mendapat resistensi yang kuat?

Tidak ada intelijen yang efektif bisa menutup aksi teroris. CIA, Mossad, dan MI6 pun sering kecolongan. Terorisme memiliki ciri extra ordinary crime, dalam hal ini dibutuhkan penangangan khusus.

Peran intelijen harus dioptimalkan. Namun demikian, jika ada resistensi pada peningkatan peran intelijen, itu sikap yang terlalu emosional. Memang harus dipahami ada trauma-trauma masa lalu di mana intelijen begitu superior, dalam penegakan hukum dan proses hukum. Banyak sekali yang dianggap melanggar HAM. Namun begitu tidak lantas intelijen dibuntungi.

Prakteknya operasi intelijen atau aktivitas intelijen selalu dihadapkan pada persoalan pelanggaran HAM?

Intelijen haru diberikan peran sesuai porsinya, tetapi harus diatur dan diawasi. Dalam kaitan ini sudah ditetapkan bahwa semua harus di bawah supremasi hukum. Semua tindakan harus dalam koridor hukum. Intelijen pun jika masih dalam koridor hukum tidak perlu ada kekhawatiran melanggar HAM.

Rencana amandemen UU Anti Terorisme, yang di dalamnya mengatur tentang peran intelijen, juga dikhawatirkan akan melanggar HAM. Undang undang khusus tentang intelijen (UU Intelijen) perlu segera diselesaikan?

Dalam UU Anti Terorisme sudah ada paragraf tentang intelijen. Itulah yang seharusnya dielaborasi. Peran intelijen bisa dioptimalkan dalam UU Terorisme, tidak harus membuat UU Intelijen yang baru. UU Intelijen yang baru pasti akan mengundang kontroversi sehingga waktu penyelesaiannya cukup lama.

Akses intelijen ke dalam hukum tidak ada. Akibatnya, intelijen tidak optimal dan teroris leluasa menjalankan aksi teror. Misalnya pada Pasal 26 UU Terorisme, di mana laporan intelijen hanya diakui sebagai bukti permulaan. Padahal laporan intelijen yang detil dan akurat seharusnya bisa menjadi alat bukti di pengadilan.

Salah satu masalah krusial yang ditentang dalam amandemen UU Anti Terorisme adalah masalah  perpanjangan masa penahanan tersangka teroris?

Masa penahanan diperlukan dalam proses interogasi. Saat ini dalam UU Anti Terorisme, masa penahanan sama dengan penahanan maling ayam. Di Malaysia, polisi memiliki waktu dua tahun untuk menahan tersangka teroris. Sementara di Indonesia hanya tujuh hari. Padahal masalah terorisme melibatkan jaringan dari negara lain. Di mana diperlukan kerjasama, untuk itu harus ada kesetaraan hukum.

Pelaku teroris umumnya dilindungi oleh lingkunganya. Hal inilah yang membuat proses pengungkapan jaringan terorisme membutuhkan waktu yang panjang. Jaringan teroris cukup rumit. Teroris yang bermain di Jakarta, pasti ada kaitan dengan kelompok teroris di Ambon. Sebagian kelompok teroris di Ambon terlibat aksi-aksi teror di Poso. Hampir semua teroris di Poso datang dari Jawa. Sebagian teroris yang terlibat aksi teror di Jawa, terlibat di Jakarta.

Misalnya, tersangka yang tertangkap di Plumpang (Wahyu) ternyata anggota salah satu kelompok yang membantai lima orang anggota Brimob di Loki, Seram pada 2005. Sebagian dari kelompok Wahyu adalah pelaku “Bom Tentena”. Sebagian dari kelompok itu adalah pelaku pengeboman Masjid Agung Yogyakarta pada 2000. Dalam hal ini polisi selalu dikejar-kejar dengan keterbatasan waktu. Akibatnya, polisi mencari teroris yang mudah pembuktiannya. Padahal yang dianggap kurang cukup bukti sebenarnya adalah otak aksi teror. Sebetulnya, dengan masa penahanan yang lama, big puzzle teroris di Indonesia bisa diungkap. Dalam hal ini peran intelijen sangat sentral.

UU Intelijen bisa disandingkan dengan UU Anti Terorisme untuk meminimalisir tumpang tindah aturan terkait penanganan terorisme?

Untuk mengoptimalkan peran intelijen jangan selalu berpikir untuk selalu membagi-bagi kewenangan tersendiri. Hal itu justru akan memunculkan kekacauan. Intelijen dalam penangangan terorisme, berarti yang dipakai adalah UU Terorisme. Jika diatur tersendiri justru menjadi tumpang tindih. UU Terorisme cukup netral, bukan undang-undang khusus yang mengatur tentang lembaganya.

Khusus penanganan terorisme, masih ada polemik terkait “perebutan” kewenangan antara Densus 88 dan satuan anti teror di TNI?

Itu salah kaprah. Jangan dibandingkan antara Densus 88 dengan satuan anti teror di TNI. Detasemen di TNI adalah satuan khusus untuk intervensi. Sementara Densus 88 merupakan satuan khusus untuk investigasi terhadap teror. Investigasi rangkaian prosesnya sangat panjang. Di dalamnya ada unit khusus intelijen.

Penggunaan detasemen-detasemen khusus di TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya tidak perlu dicari-cari payung hukumnya, karena sudah ada UU TNI. Di mana TNI boleh menjalankan fungsi itu. Para perwira tinggi di TNI dan Polri cukup sadar akan hal itu.Yang menjadi pertanyaan kapan detasemen khusus di TNI sebagai pemukul diturunkan. Batasnya adalah military assist when situations is beyond police capacity, militer masuk apabila situasi di luar kemampuan polisi.

Hal itulah yang perlu dielaborasi antara TNI dan Polri. Meman tidak ada rumusan pasti, kondisi dikatakan beyond police capacity. Setiap negara mempunyai karakteristik, semuanya tergantung kepada mekanisme politik militer dan polisi. Hal itu tidak bisa dirumuskan dalam satu undang undang. Yang dilakukan negara lain adalah sering menggelar latihan gabungan tersebut. Bedanya, jika di Indonesia yang mengikuti latihan adalah “kroco-kroco”, di negara lain para decision maker.

Perbedaan karakteristik terorisme di suatu negara berkaitan langsung dengan institusi yang diberi kewenangan menangani ?

Umumnya, setelah melakukan pemboman, teroris di luar negeri langsung mengklaim sebagai pelaku teror yang bertanggungjawab. Sementara di Indonesia justru sebaliknya. Akibatnya, intelijen dan polisi justru dituding melakukan rekayasa.

Handicap penanganan terorisme di Indonesia adalah masalah kultur. Di era Orde Baru, tentara mengambil alih kewenangan polisi jika situasi dianggap kritis, untuk itu ada tertib sipil dan Kopkamtib. Saat ini, polisi bergerak paling depan. Pada level bawah, prajurit sulit menerima hambatan psikologis tersebut.

Penanganan masalah terorisme sebenarnya ada di pundak DKPT. Namun demikian, DKPT tidak bisa berperan optimal karena terbentur masalah kecilnya lingkup koordinasi DKPT. Perubahan DKPT menjadi badan nasional mendesak diperlukan?

Peningkatan DKPT menjadi badan nasional adalah keputusan politik. Sejak Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, sudah ada rencana dalam bentuk draft, DKPT akan dikembangkan sebagai badan nasional di bawah presiden.

Pada tahun 2005 sudah ada rekomendasi dari Komisi I DPR RI. Badan nasional penanggulangan terorisme diperlukan untuk mengkoordinasikan semua hal terkait terorisme. Di DKPT sendiri sebenarnya sudah ada buku petunjuk operasi terpadu.

Penanganan terorisme melibatkan semua badan intelijen, TNI, Polri dan institusi lain. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi, terutama koordinasi antar lembaga intelijen. Di negara lain, ada badan JTAC (Joint Terrorism Assessment Center). Misalnya, di Australia, travel warning dikeluarkan setelah JTAC melakukan koordinasi dengan seluruh badan intelijen.

Fungsi badan nasional penanggulangan terorisme sebagaimana fungsi JTAC akan tumpang tindih dengan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai badan koordinasi antara lembaga intelijen?

BIN masuk di dalam DKPT. Selain BIN, dari 58 anggota DKPT berasal dari imigrasi, beacukai, deplu dan lembaga intelijen lain. Para petinggi di lembaga atau departemen yang tergabung dalam DKPT itu seringkali tidak bisa hadir untuk melakukan koordinasi. Hal itu menyebabkan bentuk desk tidak efektif. Lain persoalan jika dibentuk badan yang langsung bertanggungjawab kepada presiden.

Konsep deradikalisasi masuk dalam kewenangan DKPT?

DPRI RI telah mengusulkan agar deradikalisasi masuk dalam UU Terorisme. Deradikalisasi sudah berjalan tetapi masing instansi jalan sendiri-sendiri. Dalam hal ini perlu koordinasi. Deradikalisasi sangat diperlukan karena gerakan radikal sangat marak. Islam moderat sudah kalah dengan gerakan radikal.

Banyak kelompok yang permisif terhadap ideologi radikal, bahkan cendurung sama. Banyak kelompok yang memiliki platform sama dan sebangun dengan Al Qaeda. Benar seperti diungkapkan AM Hendropriyono, yang menyatakan bahwa sumber radikalisme adalah gerakan Wahabi. Gerakan radikal mendapat dana yang besar untuk menjalankan agenda khusus. Perlawanan terhadap gerakan radikal cukup berat. Hal ini yang akan dihadapi ke depan.

Sejumlah ulama sudah siap membantu jika DKPT berubah menjadi badan nasional. Jika badan nasional dibentuk, para ulama akan menjadi tenaga inti.

Upaya deradikalisasi akan berbenturan dengan idiologi radikal?

Tidak ada pilihan, harus kita hadapi. Jika kelompok radikal “menang”, mungkin saya akan ditangkap pertama kali oleh kelompok radikal.

Profil

Nama:
Inspektur Jenderal (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai

Tempat Tanggal Lahir:
Buton, Sulawesi Tenggara, 2 Juni 1948.

Agama:
Islam

Pendidikan:
– Akabri Kepolisian (1973)
– Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1981)
– Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1987-1988)
– Advance Course For Senior Pol ADM, Tokyo (1989)
– Sekolah Komando ABRI (1995)

Karir:
– Kepala Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah
– Wakil Kepala Polda Jawa Tengah
– Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
– Direktur Reserse Umum Polri
– Wakil Kepala Korps Reserse Polri (2000)
– Asisten Intel Kapolri
– Kepala Polda Sumatera Utara (2002)
– Wakil Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.
– Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (INTELIJEN Nomer 12/Tahun VI/September 2009)

Share Button