Fiji Flag

FIS, dinas intelijen yang bernaung di bawah Departemen Pertahanan Fiji ini dipandang memiliki tugas yang sangat penting yakni bertanggungjawab atas batas wilayah negara tersebut. Mengingat Fiji adalah negara kepulauan, maka tugas dan tantangan FIS sangat besar.

Fiji, negara kepulauan yang diidentikkan dengan budaya kudeta. Setidaknya dalam dua dekade, Fiji mengalami kudeta sebanyak empat kali. Tiga di antaranya, disebabkan oleh pertentangan antar etnis, etnis Fiji dan Fiji India.

Etnis Fiji mayoritas pemeluk Gereja Methodis, sedangkan Fiji India memeluk agama Hindu. Dalam setiap kudeta, selalu diawali oleh ketegangan antara satu dengan yang lain. Etnis Fiji menginginkan pengurangan atas hak atas Fiji India, sedangkan pihak Fiji India menginkan persamaan hak.

Pada 1987, Kolonel Sitiveni Rabuka berhasil meraih kekuasaan melalui kudeta. Kemenangan ini mengakibatkan ada perubahan konstitusi. Dalam kepemimpinannya, etnis Fiji India hanya diperkenankan menduduki kursi parlemen kurang dari separuh kursi parlemen secara keseluruhan. Etnis ini juga dilarang menjabat perdana menteri.

Pada 1990, sebuah konstitusi menjamin etnik Fiji berkuasa atas negara ini. Namun akibat dari konstitusi ini sangat besar, terjadilah emigrasi besar-besaran masyarakat keturunan India. Imbasnya, dari kehilangan bagian dari penduduknya ini mengakibatkan kesulitan ekonomi.

Pada 1997 dilakukan amandemen terhadap aturan tersebut. Maka diberlakukanlah konstitusi yang lebih setara. Dua tahun kemudian, 1999, digelar pemilu yang bebas dan damai. Hasilnya, terpilihlah seorang pemimpin dari etnis Indo Fiji, Mahendra Chaudry.

Namun, kepemimpinannya hanya berumur dua tahun karena akhirnya ia digulingkan oleh   George Speight, seorang Fiji garis keras yang didukung penuh oleh kekuatan Gereja Methodis.

Pada 2006, Fiji kembali diguncang kudeta yang dilakukan oleh Josaia Voreqe "Frank" Bainimarama. Ia memimpin kudeta yang ini diakibatkan oleh kuatnya pengaruh otoriternya pemerintahan George Speight dan Gereja Methodis. Dan secara tidak langsung, Bainimarama juga berseteru dengan pihak gereja, terkait diusulkannya negara theokrasi Kristen di negara ini.

Dinamika politik di Fiji menularkan dampak yang serius terhadap berbagai ruang kehidupan, mulai ekonomi, sosial, budaya dan agama. Wilayah keamanan negara juga tidak luput dari dampak itu.

Fiji Intelligence Service atau yang disingkat FIS adalah salah satu alat negara yang mendapatkan dampak serius. Kepemimpinan yang sering berganti membuat wajah dinas ini juga berubah.

FIS adalah badan intelijen Fiji yang secara resmi berdiri pada 1988. Dinas ini didirikan oleh Sitiveni Rabuka, seorang pemimpin Fiji dari etnis Fiji yang memperoleh kekuasaan dari pemimpin sebelumnya dengan cara kudeta pada 1987.

Pada 1999, ketika Fiji menggelar pemilu yang demokratis dan memunculkan pemimpin baru dari etnis Indo-Fiji, yakni Mahendra Chaudry, FIS dibubarkan. Hingga pada masa pemerintahan Bainimarama, FIS dibangkitkan kembali.  

Pada periode ini, pemerintahan Bainimarama mengumumkan bahwa FIS masih dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan ancaman terorisme yang semakin meningkat di berbagai belahan dunia.

Salah satu yang menjadi dasar dari dikuatkannya kembali FIS adalah peristiwa runtuhnya Pentagon pada 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 9/11 serta peristiwa-peristiwa pengeboman di berbagai negara, termasuk di Bali, Indonesia.

Menyusul dihidupkannya kembali FIS ini, pemerintahan Bainimarama mendapatkan kritikan dari beberapa orang. Di antaranya, Rabuka sendiri yang mana dialah yang mendirikan dinas ini. Dikatakannya, FIS tidak lagi dibutuhkan lagi, kecuali untuk urusan intelijen asing.

Seorang pemimpin oposisi Fiji, Mick Beddoes juga mengkritik dihidupkannya kembali FIS. Alasannya, FIS akan menjadikan Fiji sebagai negara polisi atau police state. Dia juga mengungkapkan keberadaan FIS akan berpengaruh pada kehidupan Hak Asasi Manusia (HAM).

FIS memiliki potensi untuk melanggar privasi masyarakat serta menggangu masyarakat. Hanya dengan alasan mengumpulkan informasi intelijen, FIS dapat melakukan segala macam. Demikian ini menurutnya berbahaya.

Besarnya dana untuk operasional FIS juga dilihatnya sebagai kebijakan yang keliru, karena menghambur-hamburkan dana yang sejatnya lebih baik untuk kepentingan publik seperti fasilitas kesehatan, perumahan, suplai air dan pemeliharaan jalan.

Namun, pemerintah Fiji tidak menggubris para pengkritik tersebut. Dinas intelijen yang bernaung di bawah Departemen Pertahanan Fiji ini dipandang memiliki tugas yang sangat penting yakni bertanggungjawab atas batas wilayah negara tersebut. Mengingat Fiji adalah negara kepulauan, maka tugas dan tantangan FIS sangat besar.

Hal demikian ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Epeli Ganilau sebagaimana dilaporkan The Fiji Times, Selasa (4/2010). Katanya, FIS akan tetap dibutuhkan oleh Fiji terutama dalam menjaga perbatasan negara.   

Terseret

Republik Kepulauan Fiji merupakan negara kepulauan yang terletak di selatan Samudera Pasifik. Negara ini berbatasan dengan Vanuata di bagian timur, sebelah barat dengan Tonga dan selatan dengan Tuvala. Nama Fiji terambil dari kata kuno dala bahasa Tonga. Ibu kotanya terletak di Suva.

Negara kepulauan ini memiliki pulau sebanyak 322. Sebanyak 106 di antaranya sudah berpenghuni. Selain itu, Fiji juga memiliki pulau-pulau kecil yang jumlahnya sekitar 522 pulau. Pulau yang paling banyak berpenghuni adalah Viti Levu dan Vanua Levu. Kedua pulau ini berpenghuni sekitar 82 persen dari keseluruhan penduduk Fiji.  

Sepanjang sejarahnya, Fiji mengalami empat kali kudeta yang mengakibatkan negara ini disabotase secara ekonomi oleh beberapa negara, khususnya Australia. Dan dalam sejarah FIS sendiri, nama dinas intelijen ini juga pernah terseret karena mantan direkturnya era 1990-an, Kolonel Metuisela Mua dituduh terlibat upaya kudeta dan pembunuhan Perdana Menteri Bainimarama. Meskipun yang bersangkutan dalam persidangan menyatakan tidak terlibat. (repro INTELIJEN)