dok.INTELIJEN

INTELIJEN.co.id - Siti Fadilah memaksa WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon

Pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia masih  menyisakan tanda tanya besar. Endang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2) milik Angkatan Laut AS. Jatuhnya pilihan SBY kepada Endang, cukup mengejutkan, apalagi sebelumnya Nila Anfasa Moeloek dipastikan menjadi orang nomor satu di Departemen Kesehatan RI.

Dikhawatirkan, Endang, membawa agenda asing, serta memotong program-program yang telah ditetapkan Menkes sebelumnya, Siti Fadilah Supari. Semasa menjabat sebagai menteri kesehatan, Siti Fadilah, menerapkan kebijakan anti neoliberalisme. Bahkan Siti Fadilah, dengan berani melakukan perlawanan sengit terhadap ketidakadilan Badan Kesehatan Dunia (WHO), terkait penanganan vaksin virus flu burung (H5N1).

Naiknya Endang ke tampuk kekuasaan, justru menjadi spirit baru bagi Siti Fadilah untuk tetap menyuarakan adanya ketidakadilan dalam kebijakan terkait kesehatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempertanyakan komitmen menteri yang baru, untuk tetap melanjutkan kebijakan yang telah digariskan sebelumnya.

Wanita kelahiran Solo, 6 November ini menolak jika dikatakan ada permasalahan pribadi dengan Endang. Menurut Siti Fadilah, semasa menjabat, kebijakan yang dikeluarkannya dilandasi kepentingan ideologi pro rakyat.

Sejak awal, Siti Fadilah menentang kerjasama Indonesia-Namru. Fadilah melarang rumah sakit di Indonesia mengirimkan sampel virus ke lembaga milik Angkatan Laut AS itu. Namru dicurigai sebagai bagian dari upaya AS untuk memata-matai Indonesia dengan kedok lembaga riset. Pada 16 Oktober 2009, Siti Fadilah mengirim surat pemberhentian kerjasama Indonesia-Namru kepada Duta Besar AS, Cameron Hume.

Sebaliknya, Endang, memiliki keterkaitan dengan Namru. Kedekatan itu dibeberkan Siti Fadilah Supari. Bahkan, Fadilah sempat menyebutkan Endang pernah membawa virus flu burung ke luar negeri tanpa sepengetahuan Departemen Kesehatan RI.

Akibat dari pernyataan terkait kedekatan Endang dengan Namru tersebut, Siti Fadilah mendapatkan ancaman dari seorang pejabat tinggi negara. Siti Fadilah diminta untuk tidak berkomentar mengenai hubungan Endang dengan pihak asing. Jika Siti Fadilah terus berkomentar, akan dicari-cari kesalahan, sehingga Siti Fadilah bisa berurusan dengan hukum.

Hegemoni Asing
Tidak hanya sekali dua kali Siti Fadilah berani menentang hegemoni Barat. Siti Fadilah pernah membongkar konspirasi WHO dengan sejumlah negara terkait pelarian virus flu burung asal Indonesia untuk dibuat vaksin anti flu burung.

Dengan dalih riset, sample virus dari negara negara yang terkena epidemik flu burung dibuat vaksin. Selanjutnya, tanpa ijin dan kompensasi, vaksin dijual dengan harga mahal. Negara epidemik dipaksa WHO menyerahkan sample virus ke Global Influenza Surveilance Network (GISN).

Konspirasi itu diulas dalam buku fenomenal “It’s Time for the World to Change” (Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung). Dalam buku itu, Siti Fadilah juga  menyebutkan bahwa, Pemerintah AS dan WHO telah berkonpirasi mengembangkan senjata biologi dari penyebaran virus flu burung.

Faktanya, data sequencing DNA H5NI yang dikuasai WHO Collaborating Center (WHO CC) disimpan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, AS. Laboratorium Los Alamos, yang berada di bawah Kementerian Energi AS ini, diketahui melakukan riset mengenai senjata biologi dan bom atom.

Secara khusus, Siti Fadilah memaksa WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon.

Disebut-sebut, AS telah menekan pemerintah Indonesia agar buku karya Siti Fadilah tersebut ditarik dari peredaran. Jika itu dilakukan AS akan memberikan imbalan kompensasi peralatan suku cadang militer yang sebelumnya diembargo. Atas tekanan petinggi WHO dan AS, buku edisi bahasa Inggris ditarik dari peredaran untuk dilakukan revisi.

Perjuangan Siti Fadilah tidak sia-sia. Pada Mei 2008, Fadilah menjamin bahwa Indonesia dapat memproduksi vaksin flu burung sendiri. Dikatakakan bahwa industri vaksin Indonesia setara dengan Republik Rakyat Cina.

Nasionalisme yang tinggi tercermin dari sepak terjang Siti Fadilah. Pada Mei 2009, Siti Fadilah meminta agar penerimaan mahasiswa asing untuk bidang kedokteran dihentikan secara bertahap. Alasannya, masih banyak orang Indonesia yang ingin jadi dokter, serta fasilitas rumah sakit yang dipakai untuk praktek mahasiswa kedokteran asing dibiayai oleh uang rakyat tetapi dipakai calon dokter asing.

Selama menjabat sebagai menteri, Siti Fadilah banyak membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat. Fadilah menerapkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah melayani rakyatnya di bidang kesehatan. Fadilah menolak sistem asuransi dalam pengelolaan Jamkesmas. Pertimbangannya, Jamkesmas merupakan hak rakyat, sementara asuransi berdasarkan bisnis resiko. Pada Maret 2007, Siti Fadilah menuding Asuransi Kesehatan (Askes) tidak menyalurkan klaim rumah sakit sesuai dengan permintaan dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Berikut petikan wawancara perempuan ilmuwan nasionalis ini dengan INTELIJEN pada November 2009 di Jakarta:

Revolusi Tata Nilai, Hadang Neolib

Anda sering melontarkan kritik tajam terhadap Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, salah satunya terkait kedekatan Endang dengan pihak asing. Apa motivasi Anda?

Mungkin jika yang menggantikan saya, Nila Juwita Moeloek sebenarnya sudah cukup. Persoalannya, saya diganti dengan orang yang “kontra” dengan saya. Saya khawatir, program yang telah saya terapkan bisa saja dihilangkan semuanya.

Persoalan saya dengan Endang, bukan masalah pribadi tetapi terkait persoalan ideologi. Saya menentang kebijakan pro neolib. Saat ini sudah “hitam putih”, siapa yang mendukung neolib dan anti neolib. Harus dilakukan revolusi tata nilai. Revolusi tidak harus berdarah-darah.

Secara tidak langsung Anda menuding Menteri Kesehatan RI yang baru pro neolib?

Saya tegaskan bahwa yang menggantikan saya itu neolib. Mengapa Endang yang dipilih, padahal pejabat eselon 2 di Depkes cukup banyak. Itu menjadi indikasi bahwa “Kabinet Indonesia Bersatu II” pro neolib.

Indonesia masih di bawah kekuasaan AS. Hegemoni AS di Indonesia terus mencengkeram. Barack Obama masih sederajat dengan George Bush. Susilo Bambang Yudhoyono mencoba menjalin hubungan khusus dengan Obama.
Berdasarkan survei LSI Deny JA popularitas Susilo Bambang Yudhoyono turun. Pihak yang mengandalkan popularitas akan habis bersamaan dengan hilangnya popularitas.

Lambang hegemoni AS yang paling nyata di Indonesia adalah Namru. Namru adalah masalah kedaulatan. Namru adalah pangkalan militer yang bergerak di bidang kesehatan. Namru bagian grand strategy pertahanan AS. Sedangkan sistem pertahanan AS adalah ofensif.

Obama sangat manaruh perhatian yang besar terhadap Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim. Selama masih ada Namru di sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, “wajah” Obama tetap seperti George Bush.

Pendukung neolib seakan tidak terbendung, bagaimana sikap Anda?

Inti neoliberalisasi adalah meminimalisir peran pemerintah untuk mengurus rakyatnya. Pemerintah tidak perlu mengurus pasar, harga obat, listrik dan sebagainya. Dalam liberalisasi rakyat akan dikorbankan. Misalnya, liberalisasi bidang ekonomi akan mengarah pada pemiskinan bangsa.

Sedangkan liberalisasi bidang kesehatan, cenderung memperdagangkan nyawa rakyat. Di lapangan, banyak bayi meninggal karena orang tuanya tidak sanggup membayar ongkos kelahiran yang mahal akibat liberalisasi. Hal ini masalah peradaban, berapa juta generasi di Indonesia yang hilang akibat liberalisasi.

Ketika menjabat sebagai menteri, saya canangkan Jamkesmas yang secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945, karena ada kewajiban pemerintah untuk membayar. Jamkesmas merupakan upaya memberdayakan rakyat yang tidak berdaya. Saya khawatir program Jamkesmas diganti dengan asuransi yang jelas-jelas neolib.

Program Jamkesmas merupakan salah satu upaya untuk membendung neolib?

Memang, program Jamkesmas dibuat untuk melawan arus neolib. Mungkin karena menentang neolib saya diganti, agar program saya diganti dengan program neolib. Ketika Jamkesmas diluncurkan, Bank Dunia melontarkan kritikan bahwa Jamkesmas merupakan pemborosan. Bahkan sejumlah lembaga donor menggugat kebijakan saya.

Untuk membendung liberalisasi kesehatan privatisasi rumah sakit harus dipertanyakan. Ada rumah sakit milik pemerintah yang statusnya perjan akan dirubah menjadi BUMN, perum dan akhirnya PT. Jika kondisinya seperti itu, rakyat akan kesulitan berobat.

Saya menentang seorang tokoh di Indonesia yang telah berkolaborasi dengan “cukong” untuk membeli rumah sakit milik pemerintah. Berdasarkan pengalaman itu saya mendorong dibuat peraturan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan BLU, rumah sakit pemerintah tidak bisa dibeli pihak asing. Saya juga membuat sistem bahwa semua rumah sakit pemerintah harus mensubsidi masyarakat yang berobat.

Neoliberalisme digerakkan dan didukung oleh kekuatan besar, sehingga tidak mudah untuk menentangnya?

Saya mencoba menentang hegemoni WHO di dunia kesehatan. Jika dahulu vaksin flu burung harus dibeli dengan harga mahal, saat ini WHO membagi vaksin secara gratis. Masalah kesehatan menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis. Sedangkan bisnis kesehatan bisa menjadi alat utama untuk menundukkan suatu bangsa. Untuk itu di sejumlah negara, masalah penyakit berada di bawah kewenangan menteri pertahanan.

Pemerintah juga harus bisa mengendalikan harga obat agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, lebih dari 63 tahun, pemerintah tidak menetapkan regulasi harga obat, sehingga harga obat di Indonesia tertinggi di dunia.

Ketika menjadi menteri, saya meregulasi harga obat agar bisa dikendalikan. Mengendalikan harga obat bukan persoalan mudah, karena saya harus melawan arus liberalisasi yang melarang pemerintah mengatur harga obat, harga obat ditentukan pasar bebas.

Kekuatan asing telah mencengkeram Indonesia dari banyak sisi, tidak saja dari persoalan yang terkait kesehatan masyarakat?

Indonesia sudah dikuasai asing. Asing telah melemahkan seluruh sendi kehidupan bangsa. Amandemen UUD 45, secara langsung telah meminggirkan kepentingan rakyat. Rakyat harus diberdayakan, selain regulasi harga obat, apotik rakyat harus dijalankan. Ketika kebijakan apotik rakyat saya canangkan, saya dipanggil petinggi organisasi farmasi Indonesia, kebijakan saya dituding bisa menjatuhkan apotik besar. Tidak dipungkiri tidak mudah melawan mafia obat.

Saya juga membuat peraturan bahwa obat yang masuk di Indonesia tidak bisa diregistrasi jika tidak mempunyai pabrik di Indonesia. Tentu saja, kebijakan itu melawan arus WTO. Perusahaan farmasi yang mendapat standarisasi dari WTO bisa saja bebas berjualan di manapun, tetapi di Indonesia ada ketentuan pembatasan itu.

Mungkin kebijakan itu yang membuat saya terlempar dari kabinet. Bagi saya, tidak ada kepentingan internasional yang bisa mengalahkan kepentingan nasional. Cina dan India menjadi bangsa yang besar karena mengedepankan kepentingan nasional.

Bangsa yang besar dibentuk dari rasa nasionalisme yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia?

Saya telah membuat konsep “Desa Siaga”. Upaya preventif ini memiliki tujuan agar rakyat mampu melindungi dirinya sendiri dari bencana emergency kesehatan yang disebabkan bencana alam maupun KLB (kejadian luar biasa).

Otonomi daerah sudah berkembang, namun di sisi lain masalah penyakit tidak bisa diatur. Untuk itu desa-desa perlu dirajut menjadi NKRI dalam permasalahan penyakit. Saya mempunyai ambisi, Desa Siaga akan menjadi kekuatan kesehatan di seluruh Indonesia.

Desa Siaga akan menumbuhkan kembali sikap kegotongroyongan yang telah hilang. Paham neolib membuat rakyat memiliki sikap individualistik.

Profile

Nama:
DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tempat/Tgl Lahir:
Solo, 6 November 1950

Agama:
Islam

Pendidikan:
- Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran (1976)
- Universitas Indonesia, Program Pendidikan Spesialis Jantung dan Pembuluh darah (1987)
- Universitas Indonesia, Program Doktor (1996)

Karir dan Organisasi:
- Dokter umum, Jakarta (1976)
- Dokter Spesialis jantung dan pembuluh darah RS Jantung Harapan Kita (1987)
- Staf pengajar bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran UI
- Kepala Unit Penelitian Yayasan Jantung Indonesia
- Kepala Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita
- Menteri Kesehatan RI, Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Penghargaan:
- The Best Investigator Award, Universitas Indonesia (1987)
- The Best Young Investigator Award, Kongres Kardiologi Internasional, Manila (1988)
- The Best Investigator Award, Konferensi Internasional Omega 3, Texas (1994)
- Anthony Mason Award, University New South Wales, Sydney (1997).
(INTELIJEN Nomer 17/Tahun VI/2009)