Perahu para Pencari Suaka di Laut Lepas (Foto: Istimewa)

INTELIJEN.co.id - Sebuah perahu yang ditumpangi penuh sekelompok pencari suaka, terbalik dan
tenggelam di selatan Malaysia, Rabu, 1 Februari 2012. Pihak berwenang Malaysia percaya bahwa
kelompok bermaksud singgah di Indonesia dengan tujuan Australia.

Delapan orang diperkirakan meninggal, dan selebihnya kemungkinan hilang.

Bulan Desember tahun lalu, kecelakaan yang sama terjadi di perairan Indonesia. Lebih dari 200
pencari asal Iran yang dalam perjalanan menuju Australia, perahunya tenggelam di laut lepas Jawa, di wilayah Trenggalek, Jawa Timur.

Sebelumnya, lebih 50 pencari suaka dari Burma kapalnya mengalami kerusakan di laut lepas Aceh utara, dan berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat. Diyakini juga mereka menuju ke Australia.

Beberapa waktu terakhir, persoalan penyelundupan manusia (pencari suaka) menjadi perhatian pemerintah Australia, karena, menurut pemerintah negeri kanguru itu, sebagian besar pencari suaka ingin mencapai negaranya dan perkembangannya terus mengalami peningkatan.

Australia bahkan mengajak Indonesia untuk bekerjasama mengatasi masalah tersebut, di mana berdasarkan informasi yang diberikan pemerintah Australia, para pencari suaka menggunakan Indonesia sebagai tempat transit untuk sampai ke Australia. (baca: Australia Ajak Indonesia Kerjasama Atasi Penyelundupan Manusia)

Merespon peristiwa terakhir, pemerintah Australia dan pihak oposisi berkeras menentang kebijakan
perlindungan perbatasan.

Menteri Imigrasi Australia, Chris Bowen, mengatakan, Rabu malam, bahwa peristiwa kecelakaan perahu
para pencari suaka di perairan Malaysia menjadi yang terbaru dalam serangkaian tragedi yang telah
memprlihatkan pencari suaka meninggal di perjalanan laut ke Australia.

"Ini menggarisbawahi alasan Pemerintah untuk mencari pengaturan regional dalam memecahkan model
bisnis penyelundup manusia", kata Bowen seperti dikutip situs couriermail.com.au, Kamis, 2 Februari 2012.

Menteri Imigrasi Bayangan (dari pihak oposisi), Scott Morrison, menggambarkan peristiwa ini sebagai sebuah tragedi, dan menambahkan bahwa pihak oposisi tetap "tegas" menekankan perlunya mengembalikan kebijakan perlindungan perbatasan.

"Ini termasuk pembukaan kembali sebuah pusat pemrosesan pada Nauru dan kembali ke visa perlindungan sementara," katanya.