|
Kamis, 02 Februari 2012 12:17 |
|

INTELIJEN.co.id - Tiga negara sekutu utama di Asia Pasifik, hari ini, Kamis 2 Februari 2012, bertemu di Washington untuk membahas antisipasi penerapan sanksi minyak terhadap Iran.
Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan akan mengadakan pembicaraan sebagai bagian dari konsultasi mencari kejelasan hukum tentang pengabaian penerapan sanksi minyak Iran. Selain itu juga untuk membicarakan alternatif sumber-sumber energi.
Penerapan sanksi minyak Iran oleh AS dan negara-negara Eropa, sudah pasti akan ikut memukul Jepang dan Korea Selatan. Sebagai sekutu utama AS di Asia, mereka berada dalam tekanan untuk ikut mendukungnya.
Kedua negara selama ini mengimpor sebagian besar minyak mentah dari Iran. Jepang adalah konsumen minyak ketiga terbesar dunia, dan Korea Selatan adalah yang terbesar kelima.
Belum ada penjelasan terperinci mengenai agenda-agenda yang dibahas dalam pembicaraan. Tetapi kemungkinannya berkisar pada harapan AS kepada Jepang dan Korea Selatan untuk mendukung penerapan sanksi yang bertujuan mengekang ambisi nuklir Iran.
Kurt Campbell, diplomat AS untuk Urusan Asia Timur, kepada wartawan di Seoul, Rabu, 1 Februari 2012, seperti dilansir The Asahi Shimbun dari Reuters, mengatakan bahwa Amerika Serikat tertarik untuk membahas secara spesifik sanksi dengan Jepang dan Korea Selatan secepatnya.
"Kami menyambut tim Korea Selatan yang akan datang ke Washington untuk membahas aspek tertentu dari interaksi berbagai energi yang terkait dan keuangan antara Korea Selatan dan Iran," katanya.
Sebelumnya Korea Selatan telah memperingatkan AS bahwa negaranya akan mengalami kesulitan mengganti suplai minyak mentah Iran.
Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dijelaskan akan mengunjungi produsen minyak utama Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab pekan depan untuk mencoba dan mengamankan sumber-sumber energi alternatif.
Sementara itu, Jepang juga terlihat belum memahami apa yang diinginkan AS.
"Kami tidak tahu apa yang Amerika inginkan sampai kita mengadakan pertemuan," kata seorang pejabat pemerintah.
|