Foto: dok.INTELIJEN

INTELIJEN.co.id - Komisi I DPR RI kembali melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas rencana Pemerintah mengenai rencana strategis modernisasi Alutsista, untuk mencapai Minimum Essential Forces (MEF) tahap pertama hingga 2014, yang diproyeksikan akan memakan anggaran sebesar 150 triliun rupiah.

“Kebijakan anggaran untuk mendukung pencapaian MEF yang dicanangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu,” ungkap Mahfudz Siddiq, seperti dilaporkan situs berita www.itoday.co.id, Senin, 30 Januari 2012..

Dalam Raker DPR RI Komisi I dengan Kemenhan ini dibahas masalah alokasi Anggaran Pinjaman Pemerintah (APP) sebesar 6,6 miliar dolar AS, walaupun kemudian besaran anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi 5,7 miliar dolar AS.

Melalui Raker ini, Komisi I ingin mendapatkan penjelasan dari menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional, mengenai kebijakan modernisasi Alutsista. Program modernisasi ini sendiri akan berlangsung hingga tiga tahap hingga 2025, jelas Mahfudz.

Dengan adanya anggaran ini, jelas akan mempercepat realisasi modernisasi Alutsista. Namun karena sumber biaya yang digunakan adalah pinjaman luar negeri, Komisi I mempertanyakan kebijakan tersebut dan akibat yang perlu dipertimbangkan ke depannya kepada menteri keuangan.

Menurut Mahfudz, Komisi I menyadari, melihat dari besaran anggaran yang dimiliki, pemerintah memang harus membuka ruang untuk APP. Namun DPR RI menginginkan pembangunan Alutsista ini berefek untuk perekonomian nasional.

“Komisi I mendorong adanya modernisasi Alutsista dan peningkatan anggaran, serta adanya upaya sistematik untuk mewujudkan revitalisasi industri pertahanan nasional,” tegasnya.

Komisi I juga ingin mengetahui mengenai pinjaman luar negeri yang sudah berjalan, dan sebagian yang sudah terealisasi.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan apa saja pertimbangan dari sisi dukungan kebijakan anggarannya. Sedangkan mengenai teknis alokasi belanja, kami akan lakukan pertemuan dengan Kemhan dan Mabes TNI secara khusus,” kata Mahfudz.

Tidak hanya itu, Komisi I juga ingin mengetahui pandangan menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional, mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan.

“Bagaimana perkembangan revitalisasi industri strategis pertahanan Indonesia, jika dilihat dari sisi kondisi keuangan BUMN Strategis?” tanya politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.