Foto: nhp.net.au

INTELIJEN.co.id - Filipina telah menunjuk seorang penasehat militer (senior military adviser) baru untuk panel perdamaian pemerintah guna pembicaraan dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Penasihat Presiden dalam Proses Perdamaian, Teresita Deles, seperti dilaporkan Xinhua, Selasa, 3 Januari 2012, mengatakan bahwa Brigadir Jenderal Leo Cresente Macaltao Ferrer ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Filipina sebagai SMA, menggantikan Brigade Jenderal Restituto Aguilar, yang pensiun tahun lalu.

Deles mengungkapkan keyakinan pada Ferrer yang telah terlibat luas dalam proses perdamaian sebagai anggota pelopor dan kepala sekretariat pemerintah Filipinan dalam Ad Hoc Joint Action Group ( AHJAG) pada waktu pendirian pada tahun 2004.

AHJAG adalah usaha bersama dari pemerintah dan MILF yang berusaha untuk melarang dan mengisolasi unsur-unsur pelanggar hukum yang berlindung di atau dekat komunitas MILF.

"Saya senang bahwa seseorang seperti Brigadir Jenederal Ferrer, seorang dengan wawasan dan pengalaman yang kaya, akan bekerja sama dengan panel negosiasi kami," kata Deles, seperti dilansir Xinhua.

Sebelumnya, Ferrer adalah komandan Gugus Tugas General Santos dan Brigade 601 Tentara Filipina di Tacurong, provinsi Sultan Kudarat, serta daerah-daerah di provinsi Maguindanao setelah insiden pembantaian Maguindanao.

Saat itu, Ferrer membantu menemukan tempat menyembunyikan senjata api, Ampatuan, dan menangkap mereka yang diduga terlibat dalam pembantaian tersebut.

Menurut Komite Koordinasi Penghentian Permusuhan (Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities) yang dibentuk pemerintah Filipina, Ferrer selalu sesuai dengan perjanjian gencatan senjata.

Berasal dari provinsi Pangasinan, Ferrer lulus di Akademi Militer Filipina pada tahun 1981.

MILF telah berperang selama puluhan tahun dengan pasukan pemerintah untuk mendirikan pemerintahan muslim di bagian selatan Filipina yang mayoritas Katolik.

Pembicaraan perdamaian antara pemerintah dan MILF terhenti pada bulan Agustus 2008 setelah dibatalkannya penandatanganan "Memorandum of Agreement on Ancestral Domain".

Memorandum itu akan menjadi sebuah kesepakatan damai final dengan pemerintah yang akan menyentuh isu-isu otonomi dan penyelesaian sipil terhadap kelompok pemberontak yang berkekuatan 11.800 pejuang gerilya.