Perjanjian Camp david 1979 (Foto: Istimewa)

INTELIJEN.co.id - Mohamed ElBaradei, seorang tokoh politik terkemuka Mesir dan kandidat potensial untuk presiden, mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat sedang melakukan apa pun yang dapat menghentikan Mesir dari kebijakan politik membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel, Camp David 1979.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Fars, yang dikutip Israel National News, ElBaradei mengungkapkan bahwa masa depan Perjanjian Camp David telah menjadi fokus dari pertemuan terakhir pemerintahan Dewan Tertinggi Militer atau Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) Mesir dan Washington.

"Negosiasi benar-benar rahasia dan rahasia," kata ElBaradei kepada Fars.

ElBaradei menambahkan, bahwa apa yang menjadi pembicaraan Dewan Tertinggi Militer merupakan pembicaraan hubungan bilateral dan timbal balik, tapi, menurut ElBaradei, dirinya percaya Amerika ingin memastikan bahwa ditandatanganinya kesepakatan Camp David 1979 akan tetap utuh jika kelompok Islam naik ke kekuasaan.

Partai-partai Islam yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin dan gerakan Salafi telah memenangkan mayoritas suara dalam dua putaran pertama pemilu parlemen di Mesir, akhir November dan Desember 2011.

Pada pemilu putaran pertama Partai Hurriyah wal yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin meraih 36,6 persen suara. Sementara partai garis keras salafi, Al Nur, memperoleh 24,4 persen suara. Pada putaran kedua Partai Hurriyah wal memperoleh 36,5 persen suara, dan Partai Al Nur meraih 28,78 persen.

Pemilu di Mesir berlangsung dalam tiga tahap, masing-masing di sembilan provinsi. Pemilu tahap ketiga atau terakhir dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan, 3 Januari 2012, di sembilan provinsi sisanya, disusul kemudian dengan penyelenggaraan pemilihan presiden yang direncanakan akan digelar pada Juni 2012.

Partai garis keras Salafi, Al Nur, mengatakan pekan lalu bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Israel.

Seorang juru bicara partai mengatakan kepada sebuah surat kabar harian Mesir bahwa beberapa laporan yang mengatakan Ketua Partai, Emad Abdul Ghafour, bersedia untuk mempertahankan kontak dengan Israel itu adalah benar, asalkan, ditambahkan juru bicara itu, pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Ghafour sebelumnya mengatakan bahwa perjanjian yang telah ditandatangani Mesir harus ditegakkan, dan kami berniat untuk menghormati mereka. Tapi Ghafour juga menyatakan bahwa Israel tidak menerapkan klausul tertentu dalam perjanjian dengan Mesir mengenai penduduk Arab yang pada waktu itu menghuni Yudea, Samaria dan Gaza, bagian yang akhirnya termasuk Otoritas Palestina.

"Ada beberapa klausul yang harus diundangkan agar warga Palestina merasa bahwa mereka telah memperoleh manfaat dari proses perdamaian," kata Ghaffour.

Awal bulan ini, seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin Mesir mengatakan kepada kantor berita Fars bahwa Perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel adalah "ceroboh" dan melihat perlunya merevisi perjanjian itu setelah revolusi berlangsung di negara itu.

"Itu wajar bahwa setelah kemenangan revolusi banyak hal dan masalah yang harus dipelajari dan ditangani. Oleh karena itu, isu merevisi perjanjian Camp David juga akan masuk daftar prioritas pejabat tinggi (Mesir baru) untuk dipelajari dalam waktu yang tepat," katanya.