Foto: Istimewa

INTELIJEN.co.id - Arc Exploration, telah menghentikan kegiatan eksloprasi emasnya di Pulau Sumbawa setelah terjadinya "insiden Sape".

Penghentian, diumumkan perusahaan pertambangan asal Australia itu kepada para pemegang sahamnya melalui bursa efek, demikian dilaporkan ABC News, Rabu, 28 Desember 2011.

Arc telah terkunci dalam sengketa panjang dengan aktivis anti-pertambangan dan petani lokal, yang menyerukan pemerintah membatalkan perjanjian eksplorasi.

Pernyataan dari Arc Exploration mengatakan bahwa sementara pihaknya akan tetap memenuhi semua persyaratan sesuai hukum, peraturan dan lisensi, perusahaan telah menghentikan kegiatan eksplorasi di proyek Bima sampai situasi teratasi.

pernyataan perusahaan itu menambahkan bahwa dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, perusahaan telah melakukan konsultasi yang luas mengenai kegiatan-kegiatannya.

Dikatakan juga baru-baru ini perusahaan telah menerima tanggapan positif dari masyarakat lokal dan otoritas daerah. Belum ada pandangan bahwa perusahaan terlibat dalam kekerasan.

Pada hari Sabtu, 24 Desember 2011, terjadi bentrok antara polisi pengunjuk rasa anti-pertambangan di pelabuhan Sape.

Insiden itu terjadi saat aparat kepolisian membubarkan secara paksa massa yang menduduki Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang menolak keberadaan pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara, mitra lokal Arc Exploration, dengan mengeluarkan tembakan.

Beberapa pihak menuntut pemerintah pusat untuk secara tegas dan terbuka menyeleseikan insiden yang mengakibatkan tiga korban jiwa dan beberapa orang terluka.

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kegiatan perusahaan harus ditunda setelah terjadinya insiden.

Dilaporkan ABC News, bahwa tidak banyak orang yang mengetahui mengenai saham Australia yang besar dalam operasi di Sumbawa.

Partai Hijau Australia, Greens Party, mengatakan Departemen Luar Negeri harus menyelidiki kematian para demonstran.

Namun juru bicara Menteri Luar Negeri, Martin Ferguson mengatakan bahwa masalah itu adalah tanggung jawab utama pemerintah Indonesia.