Perbatasan Indonesia-Papua Nugini (Foto: mojotrotters.com)

INTELIJEN.co.id - Di perbatasan Papua, masyarakat Papua Nugini yang keluar masuk ke wilayah Indonesia tidak terkontrol. Salah satu alasannya adalah keperluan belanja kebutuhan pokok.

"Pengawasan di perbatasan Papua tidak bisa terkontrol secara optimal,mengingat warga Papua Nugini bebas keluar masuk Papua dengan alasan belanja," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Kamis, 22 Desember 2011, seperti diwartakan situs www.itoday.co.id.

Menurut Tjahjo, dalam menyelesaikan konflik di Papua, Presiden SBY dan Wakilnya Boediono dapat bergantian berkantor di Bumi Cenderawasih agar dapat melihat kondisi yang sebenarnya.

"Presiden dan wapres perlu berkantor di Papua bergantian secara periodik dan juga menugaskan beberapa menteri untuk berkantor langsung di Papua," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo meminta, presiden, wakil presiden dan kalangan menteri berkantor secara periodik di Papua, dapat mendengar, melihat, memimpin langsung proses penegakan hukum pengamanan dan mempercepat pembangunan.

Di sisi lain, kata Tjahjo, keberadaan Yon Linud 330 TNI AD yang bertugas di Pos Skouw perbatasan dengan Papua Nugini kondisi sangat baik. "Kondisi pos TNI pada posisi yang sama dengan tentara Papua Nugini," paparnya.

Ia juga menyarankan perlunya kerjasama yang baik antar petugas di perbatasan, khususnya peningkatan sarana untuk intelijen TNI.