Menteri Pertahanan Jepang, Yasuo Ichikawa (Foto: Istimewa)

INTELIJEN.co.id - Selama puluhan tahun, Jepang memberlakukan kebijakan melarang ekspor senjata dan peralatan militer, termasuk keterlibatan dan kerjasama pengembangan persenjataan dengan negara lain. Kebijakan ini, kemungkinan besar akan berubah seiring dengan keputusan pemerintah Jepang untuk memilih F-35 Lightning II.

Pemerintah Jepang, Selasa, 20 Desember 2011, memutuskan memilih dan menyepakati rencana kontrak pengadaan total 42 pesawat tempur siluman dengan radar ASDF dan sistem senjata canggih itu, untuk menggantikan armada udaranya yang sudah tua, pesawat F-4s.

Selain pertimbangan kemampuan F-35, keputusan itu, menurut Narushige Michishita, profesor di Graduate National Institute for Policy Studies dan ahli kebijakan pertahanan Jepang, juga tidak terlepas dari hubungan dekat Jepang dengan AS, terutama pada saat Tokyo semakin membutuhkan Washington untuk menahan pertumbuhan kekuatan Cina.

Amerika Serikat sendiri, memang berupaya terus mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuan angkatan udaranya, berhubungan dengan usaha pengamanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk dengan menawarkan kepada Jepang terlibat kerjasama pengembangan F-35.

Menteri Pertahanan Jepang, Yasuo Ichikawa,  mengatakan bahwa keputusan untuk memilih F-35 juga dipengaruhi oleh fakta bahwa perusahaan-perusahaan Jepang dapat terlibat dalam produksi pesawat tempur di dalam negeri dan memberikan dukungan teknis dan logistik industri penerbangan Jepang secara luas.

Lockheed Martin, perusahaan pembuat F-35, melalui pejabat seniornya mengatakan bahwa Jepang layak bisa menjadi pemasok global untuk program pengembangan pesawat tempur siluman F-35.

Secara teori, perkembangan itu akan mengubah kebijakan larangan ekspor dan kerjasama pengembangan peralatan militer, dengan Jepang mendapat tawaran untuk berbagai kontrak pertahanan yang menguntungkan di AS dan di tempat lain.

Jepang juga akan berpotensi dan berada dalam posisi untuk memanfaatkan produsen domestiknya memasuki pasar luar negeri dan membuat "biaya murah" pembelian perangkat keras militer, termasuk kapal, operator pesawat terbang, jet, helikopter, rudal dan generasi senjata elektronik berbasis laser, melalui pembelian besar dan produksi yang bersubsidi.