Foto: intercontinentalcry.org

INTELIJEN.co.id - Belajar dari pengalaman, kehadiran pengamat asing di wilayah konflik perlu diwaspadai. Isu ini menguat setelah Wakil Presiden Boediono menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan pengamat internasional masuk di Papua, dengan alasan agar bisa melihat langsung program-program yang telah berjalan.

Dalam forum Jakarta Foreign Correspondents Club, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011, Wakil Presiden, Boediono, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengelola isu Papua dan sedang mengupayakan pendekatan baru dalam menyeleseikan masalah di Papua.

Menurut Wakil Presiden, pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan pengawasan independen untuk melihat kemajuan-kemajuan yang diharapkan dapat dibuat di Papua.

Menyikapi wacana itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati memberikan catatan khusus.

“Misi pengamat internasional memang harus dicermati. Jangan biarkan agen asing yang menggunakan cover pengamat atau wartawan melakukan rekayasa kewilayahan di Papua. Sebaliknya, bila pengamat itu justru memberikan input positif untuk roadmap pembangunan Papua, patut diapresiasi,” kata Nuning, seperti ditulis situs berita www.itoday.co.id, Jumat, 9 Desember 2011.

Menurut Nuning, jika pengamat internasional telah melakukan rekayasa kewilayahan Papua berarti sudah masuk dalam ranah intelijen yang harus dicegah keberadaannya.

"Kita jangan biarkan mata-mata asing menggunakan cover ilmuwan berkiprah di Indonesia. Untuk itu harus cerdas menghadapinya," jelas doktor bidang komunikasi intelijen dari Universitas Padjadjaran ini.