INTELIJEN.co.id - Setelah insiden tertembaknya anggota aparat keamanan Indonesia saat menanggapi peringatan "kemerdekaan" Papua beberapa hari lalu, dikabarkan, situasi Papua masih terus memanas. Hal ini dikabarkan berhubungan dengan adanya kegiatan operasi oleh aparat keamanan untuk mencari pelaku penembakan di desa-desa sekitar tempat kejadian.

"Media dikontrol ketat di wilayah ini, yang menyulitkan verifikasi dalam membuat berita, tapi dinyatakan bahwa satuan Gegana Brimob Polri menyerang desa Wandenggoback, di dataran tinggi Papua, untuk merespon penembakan yang menyebabkan kematian dua petugas polisi pada 3 Desember," demikian dilaporkan ABC News pada Senin, 5 Desember 2011.

Pada tanggal 1 Desember warga Papua Barat memperingati 50 tahun sejak provinsi ini menyatakan kemerdekaan dari Indonesia. Demonstrasi diadakan di banyak tempat dan pemerintah provinsi melarang pengibaran bendera bintang kejora.

Menurut ABC News, yang mengutip pernyataan Nick Chesterfield, editor West Papua media, yang disebutkan mendapat laporan dari masyarakat sekitar Wandenggoback, bahwa aparat keamanan Indonesia menggelar operasi keamanan dalam menanggapi peringatan upacara kemerdekaan.

"Laporan yang kita dapatkan, bahwa saat ini pasukan keamanan Indonesia telah mengamuk di daerah dekat Nulia dan warga melarikan diri ke bukit-bukit di daerah tersebut," kata Chesterfield, seperti dikutip ABC News.

Ditambahkan bahwa Distrik Pagalome sekarang kosong karena semuawarganya telah melarikan diri. Beberapa ribu warga sipil sekarang bersembunyi di hutan. Kondisi ini, menurut Chesterfield cukup mengkhawatirkan.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, menurut ABC News, serius menanggapi perkembangan tersebut dan berusaha untuk memverifikasi laporan-laporan dari Wandenggobak.

"Pemerintah Australia menyesalkan kekerasan dalam segala bentuknya. Kedutaan Besar Australia di Jakarta terus mengikuti perkembangan di provinsi Papua dan berusaha untuk memverifikasi laporan-laporan mengenai insiden Wandenggobak di dataran tinggi Papua," kata Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip ABC News.

Menurut pernyataan itu, Australia terus mendesak Indonesia untuk menyelidiki secara menyeluruh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menahan para pelaku, dan menyambut komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 November untuk mengambil tindakan hukum terhadap setiap anggota pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

"Pemerintah Australia tidak melatih atau memberikan dana kepada pasukan keamanan Indonesia untuk kontra-separatisme," tegas pernyataan itu.